Rakerda Bangga Kencana Jabar Hasilkan Selusin Kesepakatan, Berikut Rinciannya!

BANDUNG | WARTAKENCANA.COM

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat sukses menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jawa Barat 2022 selama dua hari, 7-8 Maret 2022, di Grand Tjokro Hotel, Jalan Cihampelas, Bandung. Rakerda menghadirkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi Bangga Kencana se-Jawa Barat dan sejumlah mitra kerja terkait. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaaja turut hadir dan membuka Rakerda tahunan tersebut.

Dalam dua hari tersebut, peserta berhasil merumuskan sejumlah kesepakatan, baik terkait evaluasi kinerja 2021 maupun komitmen bersama untuk dilaksanakan sepanjang 2022. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung sekaligus Ketua Perkumpulan Kepala Dinas KB Jawa Barat Muhamad Hairun didapuk membacakan kesepakatan tersebut sesaat sebelum penutupan Rakerda. Berikut poin-poin kesepakatan Rakerda Bangga Kencana Jawa Barat 2022:

1. Rakerda mengusung tema “Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Optimalisasi serta Konvergensi Lintas Sektor dalam Mendukung Jawa Barat Juara Lahir Batin.”
2. Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang telah rilis dari Kementerian Kesehatan menunjukkan posisi Jawa Barat sebagai salah satu dari 10 Provinsi Prioritas Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, dengan prevalensi 24,5 persen. Namun karena jumlah penduduknya yang mencapai 49.9 juta, mencapai angka absolut 1.055.608 bayi stunting.
3. Dengan komposisi penduduk Jawa Barat hasil Sensus Penduduk 2020 yang didominasi generasi milenial dan Gen Z (usia 8-39 tahun) sebesar 54 persen, maka diperlukan cara-cara dan pendekatan baru intervensi program yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal.
4. Titik awal upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat ditandai dengan penyerahan Profil Keluarga Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hasil Pendataan Keluarga yang telah dilaksanakan BKKBN pada tahun 2021. Pemanfaatan Data PK 2021 sebagai data operasional perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program di lapangan.
5. Prinsip partisipatif dan konvergensi program pada 2022 diwujudukan oleh BKKBN dengan cara menginisiasi Gerakan Turun Desa untuk Keluarga (GRUDUG) Jawa Barat, memprioritaskan Pelayanan KB Jangka Panjang melalui Program JAWARA MKJP, dan Implementasi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB.
6. Selain itu, telah dibentuk juga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat yang akan diikuti oleh pembentukan TPPS di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam waktu dekat.
7. Upaya intervensi awal adalah dengan dibentuk dan dilatihnya 37.184 Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari unsur bidan desa, kader KB, dan kader PKK yang akan memiliki fungsi pendampingan keluarga berisiko Stunting (remaja putri calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui dan pasca melahirkan). TPK akan bergerak di tingkat desa dengan dampingan dari para penyuluh KB, pelibatan mahasiswa dari perguruan tinggi dan seluruh sektor dan potensi yang ada, diharapkan untuk dapat lebih memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam melakukan penyuluhan dan edukasi dengan pendekatan yang lebih kekinian.
8. Upaya percepatan penurunan stunting ini akan melibatkan kalangan akademisi, yang pada Rakerda kali ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama dengan 13 perguruan tinggi, dengan tujuan agar terjadi pendampingan akademisi di tiap kabupaten/kota.
9. Sebagai penggerak TPPS di tingkat kabupaten/ kota, peran OPD KB di daerah menjadi sangat strategis. Untuk itu, telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman tentang hibah alokon dan kontrak kinerja untuk memastikan seluruh program Bangga Kencana dapat berjalan di 27 kabupaten/ kota.
10. Penandatanganan kontrak kinerja meliputi beberapa target indikator kinerja utama di Jawa Barat yang harus dicapai, mencakup:
    • Menurunnya angka kelahiran total menjadi 2.15.
    • Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern (CPR) 65.95 persen.
    • Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di angka 14.09 persen
    • Menurunnya angka kelahiran remaja (ASFR) usia 15-19 tahun dengan target 25/1000 wanita usia subur.
    • Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) 60.32.
    • Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) di angka 21 tahun.
11. Konvergensi upaya percepatan penurunan stunting telah mendapat dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2022 Jawa Barat mendapatkan DAK fisik senilai Rp.33.392.542.000 dan BOKB sebesar Rp. 392.478.190.000, dukungan pembiayaan yang besar ini diharapkan dapat dioptimalkan penggunaannya guna mendukung capaian program-program yang telah ditetapkan.
12. Upaya percepatan penurunan stunting dengan target 14.02 persen pada 2024 akan berhasil apabila terjadi kolaborasi dengan berbagai pihak melalui pendekatan multidimensi dan multisektor. Salah satunya melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pihak akademisi, pemerintahan, sektor swasta, partisipasi masyarakat dan media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin nyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah bekerja keras menjalankan program Bangga Kencana selama setahun terakhir. Wahidin berharap kolaborasi apik antarpemangku kepentingan bisa terus berjalan 2022 ini. Dia meyakini kolaborasi menjadi kata kunci menyukseskan program Bangga Kencana maupun pembangunan pada umumnya. (NJP)