Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
CIMAHI | WARTAKENCANA.COM
Lurah Cigugur Tengah Rusli Sudarmadi berharap keberadaan tim pendamping keluarga (TPK) bisa menjadi ujung tombak percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Alasannya, TPK merupakan kader inti yang bersumber dari potensi masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, anggota TPK bisa memahami secara utuh masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk masalah stunting.
Lurah Rusli mengungkapkan hal itu di sela orientasi TPK gelombang pertama di Aula Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada Jumat 27 Mei 2022. Anggota TPK yang mengikuti orientasi direkrut dari kader keluarga berencana (KB), kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), dan bidan di masing-masing rukun warga (RW) di wilayahnya.
“Kami mendapat laporan dari penyuluh KB bahwa anggota TPK yang dilatih sebanyak 90 orang, terbagi ke dalam dua kelas. Gelombang pertama hari ini, gelombang berikutnya pada 31 Mei mendatang. Semoga para peserta bisa mengikuti orientasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga saat turun mendampingi masyarakat sudah benar-benar siap,” ungkap Rusli.
Bagi Rusli, kesiapan TPK menjadi sangat penting mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat. Terlebih kelurahan yang dipimpinnya merupakan salah satu titik terpadat di Kota Cimahi. Saat ini, Kelurahan Cigugur Tengah dihuni tidak kurang dari 54 ribu jiwa yang tersebar di 19 RW. Dari jumlah tersebut, sebagian di antaranya merupakan pendatang yang belum menyelesaikan kewajiban administrasi kependudukan.
“Sebagian wilayah kami ini merupakan kawasan industri. Banyak pendatang tinggal di wilayah kami. Nah, ketika pendatang belum mengurus administrasi kependudukan, ini yang menyulitkan kami dalam memberikan pelayanan. Beberapa pelayanan publik itu dibatasi kewenangan administrasi kewilayahan. Kami berharap para pendatang yang sudah lebih dari enam bulan di sini segera mengurus kewajibannya. Ini demi kemudahan dan kecepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat itu sendiri,” imbau Rusli.
Khusus mengenai stunting, Rusli mencatat pada 2021 terdapat 135 kasus. Jumlahnya berkurang menjadi 74 kasus pada saat dilakukan pengukuran ulang pada tahun ini. Rusli mengidentifikasi tingginya kasus stunting tidak lepas dari rendahnya akurasi dalam pengukuran dan pendataan yang dilakukan kader. Ini terbukti ketika dilakukan pengukuran ulang mengalami penurunan signifikan.
Dia berharap anggota TPK yang sudah mendapat pelatihan benar-benar memahami mekanisme kerja pendampingan keluarga dan teknis pengukuran serta pencatatan kasus. Termasuk di dalamnya pencatatan berbasis aplikasi yang disiapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector pencepatan penurunan stunting nasional.
“Ini terbukti dari pendataan sebelumnya. Bukan kasusnya yang tinggi, tapi pengukurannya yang kurang tepat. Mudah-mudahan ke depan makin siap. Kami optimistis upaya penurunan stunting bakal mengalami percepatan berkat kehadiran TPK ini. Terutama karena TPK bertugas di hulu, melakukan pendampingan kepada calon pengantin dan keluarga berisiko stunting yang berarti lebih menekankan pada pencegahan munculnya kasus stunting baru,” ujar Rusli.(NJP)
