Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
BANDUNG | WARTAKENCANA.COM
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menilai penanggulangan stunting membutuhkan sebuah pendekatan baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Harus lebih digital. Hal ini penting karena penduduk Jawa Barat saat ini sudah didominasi penduduk muda yang ramah internet. Bahkan, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pengguna internet tertinggi di Indonesia.
“Harus kita pikirkan intervensi melalui teknologi, termasuk dengan tata cara penyuluhan di era digital. Saya melihat Jawa Barat ini menjadi salah satu provinsi yang tertinggi dalam penggunaan internet. Jumlahnya mencapai 35,1 juta pengguna internet. Ini sangat luar biasa,” ungkap Setiawan saat membuka Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Rakerda Bangga Kencana) Provinsi Jawa Barat di Grand Tjokro Hotel Bandung, 8 Maret 2022.
“Dan, kalau Bapak/Ibu lihat data yang lebih kecil lagi, yang memegang gadget bisa jadi dua kali lipat dari jumlah penduduknya. Kemudian pengguna medsos yang aktif di Jabar lebih dari 60 persen jumlah penduduk. Nah, dengan situasi seperti itu, kita harus berpikir dari sekarang bagaimana membuat bahan-bahan ajar atau penyuluhan dan lain-lain melalui media sosial ini,” tambah Setiawan.
Sekda memberikan perhatian khusus kepada program Generasi Berencana (Genre) yang dianggapnya menjadi aset penting yang bisa menjadi agen bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menyosialisasikan program kepada kalangan muda. Dalam hal ini termasuk edukasi terkait pencegahan stunting bagi remaja.
“Saya melihat Genre bagus sekali. Mungkin bisa kita arahkan untuk melakukan edukasi yang kekinian. Teman-teman Genre dikerahkan untuk secara intensif dan massif untuk melakukan sosialisasi dan edukasinya melalui media sosial. Mereka memberikan materi-materi kekinian yang dapat diterima masyarakat, khususnya remaja,” harap Setiawan.
Sekda menjelaskan, saat ini Jawa Barat sudah memasuki periode bonus demografi, di mana penduduk usia produktif sudah lebih banyak dari usia nonproduktif. Dilihat dari proporsi usia, saat ini 80 persen penduduk Jawa Barat masuk generasi X, Y, dan X yang lahir antara tahun 70-an hingga 2000-an. Generasi ini sudah barang tentu melek teknologi.
“Jadi, kalau kita bicara digitalisasi, pasti mereka sudah banyak yang native. Ketika lahir memang teknologi sudah ada. Jangan khawatir! Semua sudah melek dengan teknologi. Tinggal kita kombinasikan,” tegas Sekda.
Untuk itu, sambung Setiawan, semua yang bergerak di lapangan harus meningkatkan pemahaman teknologi informasi. Harus dikembangkan dengan baik. Para penyuluh atau siapapun yang melakukan harus berbasis teknologi informasi.
“Saya mengajak mari kita susun rencana yang akan dilaksanakan dengan pendekatan baru, yaitu pendekatan melalui teknologi digital. Dengan itulah kita akan unggul. Karena kalau kita melakukan seperti yang biasa-biasa saja, kita akan ketinggalan. Ingat, penduduk Jawa Barat ini 49,9 juta jiwa. Sementara kalau saya hitung jumlah penyuluh (KB) kita pun tidak lebih dari 2.000 orang. Ini akan berat kalau kita tidak melakukan pendekatan baru. Mau sampai kapan selesainya?” tandas Sekda.
Dalam perspektif teknologi digital, Sekda melihat pandemi Covid-19 turut mempercepat proses transformasi. Pandemi membawa percepatan perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih digital. Dia mengingatkan agar budaya baru ini tidak malah mundur ketika pandemi usai. Sebaliknya, masyarakat harus bertahan dengan kemajuan yang sudah berjalan.
“Tidak ada pilihan. Nanti setelah pandemi selesai ini kita dihadapkan pada pilihan, mau bertransformasi atau kembali lagi. Berjalan seperti biasa saja seperti sebelum pandemi. Kita mau tetap biasa saja, seperti BKKBN akan melakukan biasa saja, mengalir aja deh, Pak. Seperti dulu sebelum pandemi atau kita mendingan bertransformasi. Saya sarankan kita harus bertransformasi,” ungkap Setiawan yang sebelum diangkat menjadi Sekda Jabar mendapat kepercayaan sebagai Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut. “Jadi, dalam tata cara penyuluhan, mengedukasi, atau apapun, kita betul-betul harus beralih. Bertransformasi. Kalau bertransformasi itu artinya kita sudah menyiapkan berbagai hal dan kita siap ketika itu kejadian. Tetapi kalau kita diam saja, kita terdisrupsi sendiri, tergilas sendiri. Artinya, kita tidak siap. Dunia berubah dan kita hanya menjadi penonton nantinya. Saya kira ini berlaku untuk semua sektor. Termasuk BKKBN ini,” pungkas Sekda.(NJP)
