Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
BUBOS ala DP3AP2KB Kota Cimahi Tebar Paket Makanan Sehat Bagi Ibu Hamil dan Balita
CIMAHI | WARTAKENCANA.COM
Upaya percepatan penurunan stunting bukan semata tugas pemerintah. Upaya yang sama bisa dilakukan masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) yang sudah sejak awal menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara nyata. Ke depan, Kampung KB harus lebih banyak ambil bagian dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Cimahi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi Fitriani Manan mengungkapkan hal itu usai melakukan pembinaan kapada pengelola Kampung KB Pituin RW 18, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada Sabtu siang, 23 April 2022. Pembinaan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bulan Suci Berbagi on the Street (Bubos) yang dilaksanakan secara serentak di Jawa Barat.
“Kampung KB harus menjadi bagian dari upaya kita dalam percepatan penurunan stunting. Kampung KB kita memiliki pengalaman konkret mendorong partisipasi peran masyarakat dalam program pembangunan yang di dalamnya melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, bukan hanya OPD KB. Alhamdulillah di sini sudah terbentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang diharapkan bisa memanfaatkan keberadaan kampung KB dalam memberikan pendampingan kepada keluarga sasaran,” ungkap Fitriani.
Menurutnya, kampung KB memiliki irisan langsung dengan TPK yang nota bene merupakan ujung tombak percepatan penurunan stunting di masyarakat. Alasannya, TPK merupakan sebuah tim gabungan lini lapangan yang terdiri atas bidan, kader keluarga berencana (KB), dan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Nah, kader KB maupun kader PKK dan bidan sudah terbiasa berkolaborasi melaksanakan kegiatan di kampung KB. Apalagi, upaya penanggulangan stunting setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan perhatian besar pada aspek pencegahan dari hulu. Di sinilah peran kader menjadi sangat penting.
“Merujuk pada Perpres 72/2021, OPD KB itu berperan mulai dari pembekalan calon pengantin. TPK bertugas memberikan pemahaman dalam persiapan menikah untuk menghindari stunting. Misalnya, jika lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 persen itu kemungkinan anaknya stunting lebih tinggi. Persiapan juga mulai perbaikan gizi. Kemudian sejak remaja sudah mulai diberikan tablet tambah darah (TTD) sebagai upaya nanti pada saat hamil supaya tidak terjadi anemia yang bisa menyebabkan BBLR (berat bayi lahir rendah). Dengan BBLR, kemungkinan stunting jadi besar,” terang Fitriani.
“Kemudian, ibu hamil diberikan penyuluhan untuk memeriksakan diri secara teratur, memperhatikan asupan gizi secara baik, dan seterusnya. Ibu bersalin dan ibu nifas juga menjadi binaan kita. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan secara terpadu di kampung KB. Kebetulan di RW ini tidak ada gizi buruk dan stunting, tapi gizi kurang ada. Bukan berarti tidak perlu intervensi. Saya bilang, kalau gizi kurang harus segera diintervensi supaya tidak jatuh ke gizi buruk. Supaya tidak menjadi gizi kurang dalam jangka lama yang bisa mengakibatkan pertumbuhan terhambat dan menyebabkan stunting,” sambung Fitriani.
Lebih jauh Fitriani menjelaskan, saat ini di Kota Cimahi sudah berdiri 13 kampung KB. Dari total 15 kelurahan, tersisa dua kelurahan yang belum memiliki kampung KB. Kampung KB Pituin sendiri sudah berdiri sejak 2017 lalu. Dua kemudian berhasil menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Barat. Penurunan performa dalam dua tahun terakhir tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang menyulitkan bagi pengelola kampung KB dalam menggulirkan kegiatan maupun pembinaan.
“Memang tidak semua kampung KB yang sudah terbentuk itu berjalan seperti yang kita inginkan. Dalam perkembangannya, kampung KB sangat ditentukan sejauhmana kelompok kerja (Pokja) pengelola mampu mengelola kegiatan. Manakala pokja aktif dan memang bisa memotiavasi masyarakat untuk berperan serta, tentu saja itu akan berhasil. Seperti di Kampung KB Pituin misalnya, di sini pokjanya bisa memotivasi masyarakat, sehingga betul-betul semua kegiatannya jalan. Kuncinya partisipasi masyarakat, harus ada kerjasama semua pihak. Pembangunan suatu desa atau kelurahan itu bukan semata-mata tugas pemerintah, tapi harus ada peran aktif masyarakat,” papar Fitriani.
Bubos Seri ke-6 di Kampung KB
Sementara itu, DP3AP2KB Kota Cimahi mengemas Bubos ke-6 yang dilaksanakan serentak di Jawa Barat dengan cara berbeda. Meski mengusung tagline on the street, DP3AP2KB memilih berbagi makanan berbuka puasa kepada keluarga sasaran di kampung KB. Hal ini diyakini lebih efektif dan tepat sasaran karena keluarga penerima merupakan warga yang benar-benar membutuhkan.
“Kami sengaja memilih kampung KB agar lebih tepat sasaran. Ini sesuai dengan tujuan Bubos itu sendiri untuk berbagi kepedulian dengan keluarga yang kurang beruntung. Dalam kerangka pencegahan stunting, kami secara khusus membagikan makanan sehat untuk berbuka ini kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki balita di kampung KB. Makanan ini itu merupakan partisipasi semua ASN, termasuk PKB, di DP3AP2KB Kota Cimahi,” terang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) DP3AP2KB Kota Cimahi Titi Ratna Kemala yang turut mendampingi Fitriani.
Sebelum membagikan makanan berbuka, tim DP3AP2KB terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada pengelola kampung KB dan penyuluhan kepada keluarga sasaran. Dua muatan utama yang menjadi konten pembinaan meliputi transformasi kampung KB dari semula kampung keluarga berencana menjadi kampung keluarga berkualitas dan optimalisasi peran kampung KB dalam upaya percepatan penurunan stunting. Adapun keluarga sasaran mendapat penyuluhan khusus terkait pencegahan stunting yang dimulai sejak calon pengantin hingga seorang anak berusia lima tahun.
“Tadi sudah disosialisasikan perubahan nomenklatur kampung KB. Kami juga tanyakan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dengan mengembangkan kampung KB. Alhamdulillah, memang di RW 18 ini partisipasi masyarakat begitu antusias. BKB, BKR, BKL, PIKR-nya jalan. Kemudian UPPKA juga sudah berkembang. Di bidang kesehatan, posyandu dan posbindu juga jalan dengan baik,” terang Titi.(NJP)
