Menuju Indeks Pembangunan Keluarga

BANDUNG | DUAANAK.COM

Publik tentu familiar dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sebagian kalangan lain malah sudah akrab dengan indeks pembangunan gender (IPG). Bagaimana dengan keluarga? Sejauh ini kita belum memiliki indeks pembangunan keluarga. BKKBN baru akan menyusunnya untuk dimasukkan ke dalam rancangan teknokratik RPJMN periode mendatang.

Ada sesuatu yang baru dari pernyataan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Jawa Barat 2019 di Bandung beberapa waktu lalu. Di hadapan pemangku kepentingan pembangunan KKBPK se-Jawa Barat tersebut, Nofrijal menyinggung rencana diluncurkannya indeks pembangunan keluarga (IPK).

“Saat ini sedang disiapkan rancang-bangun indeks pembangunan keluarga yang akan menjadi based line data dan parameter pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indonesia masa depan. Parameter ini telah dicantumkan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024,” ungkap Nofrijal.

Mantan Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat ini tak mengurai lebih jauh ihwal IPK dalam sambutannya. Warta Kencana kemudian menelusuri dokumen yang disinggung Nofrijal: Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kalimat yang dikutip Nofrijal tersebut berasal dari sasaran, target, dan indikator bidang kebudayaan dan karakter bangsa.

Rancangan dokumen tersebut menulis, “Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga, yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga dari 50,03 pada tahun 2020 menjadi 54,03 pada 2024 dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan dari 21,8 (SDKI 2017) menjadi 22,1 pada 2024, serta angka perceraian yang terus menurun sampai tahun 2024.”

Di luar itu tidak ada lagi bagian yang mengurai IPK. Namun demikian, dokumen tersebut tampaknya memberikan perhatian lebih pada aspek keluarga. Ini terlihat dari arah kebijakan dan strategi bidang kebudayaan dan karakter bangsa yang turut menjadikan keluarga sebagai salah satu indikator. Poin c dalam kebijakan revitalisasi revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter dilakukan melalui keluarga.

Yakni, “Penguatan ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, mencakup: (a) penyelenggaraan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran; dan (b) Penguatan fungsi-fungsi keluarga dalam menjaga nilai-nilai keluarga untuk kesinambungan antargenerasi; dan (c) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup di era digitalisasi informasi.”

Keluarga Indonesia

Poin tersebut tidak terlepas dari capaian RPJMN 2014-2019. Capaian tersebut menunjukkan keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018). Tren perkara perceraian meningkat dari 344.237 perkara pada 2014 menjadi 365.633 perkara pada 2016 (Statistik Indonesia, 2017). Namun, median usia kawin pertama perempuan terus meningkat dan hampir mencapai usia menikah ideal, yaitu 21,8 tahun (SDKI 2017).

Wajar bila kemudian keluarga menjadi sorotan. Sebagaimana diungkap dalam rancangan teknokratik tersebut, negara menilai keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan di manapun ia berada, baik di dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian pemuda terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko.

Selanjutnya, perempuan sebagai seorang istri dan ibu berpengaruh pada kualitas pengasuhan dan pendidikan karakter anak di dalam keluarga. Oleh karena itu, pembangunan keluarga perlu dilaksanakan secara komprehensif dan ditangani secara menyeluruh, meliputi ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan lingkungan keluarga yang kondusif.

Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 mencatat, Indonesia memiliki 81.210.230 keluarga.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 persen (61.75 juta) keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 24 persen (19.45 juta) keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Saat ini, pembangunan keluarga masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan antara lain: (a) meningkatnya pernikahan usia anak; (b) meningkatnya angka perceraian, sebesar rata-rata 3 persen per tahun (Pengadilan Agama, 2017); dan (c) meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu sebesar 7,1 persen kehamilan yang tidak direncanakan, dan dianggap bukan waktu yang tepat oleh 1,3 persen perempuan yang menikah.

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (PK) 2015, Jawa Barat 12.686.858 keluarga. Dari jumlah tersebut, 11.078.591 keluarga atau 85,5 persen di antaranya berkepala keluarga laki-laki. Sementara sisanya sebanyak 1.608.267 keluarga atau 14,5 persen berkepala keluarga perempuan. Patut menjadi catatan adalah tingkat pendidikan kepala keluarga di Jawa Barat yang nyaris setengahnya hanya tamatan sekolah dasar (SD) atau sederajat.

Hasil PK 2015 Jawa Barat menunjukkan, 5.714.099 kepala keluarga (KK) atau 45,30 persen dari total KK merupakan tamatan SD atau sederajat. Ini belum termasuk 840.193 KK atau 6,66 persen  yang dilaporkan tidak tamat SD. Sementara 73.449 KK atau 0,58 persen lainnya belum atau tidak bersekolah. KK Jabar yang tamat perguruan tinggi hanya 906.050 KK atau 7,18 persen.

Indeks Pembangunan Keluarga

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN M Yani mengatakan, untuk mengukur pembangunan keluarga, BKKBN telah melakukan kajian indikator pembangunan keluarga yang sedang dikembangkan dalam delapan dimensi. Kedelapan dimensi itu adalah dimensi legalitas, agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial atau budaya, dan psikologis.

“Guna memperoleh indikator yang benar-benar sensitif, reliable, dan komprehensif untuk mengukur pembangunan keluarga di Indonesia, maka diperlukan masukan dari berbagai pakar yang ada di perguruan tinggi. Kalau perlu sebanyak mungkin,” katanya di Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (Fema IPB) beberapa waktu lalu.

Ia berharap, peran perguruan tinggi dalam memperkuat keluarga-keluarga Indonesia. Perumusan IPK, setelah dikaji dengan kampus selanjutnya akan disampaikan lagi ke kementerian atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan. IPK, sambung Yani, merupakan yang pertama ada di Indonesia mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia.

“Diharapkan indeks ini dapat mengakomodir keberagaman keluarga Indonesia. Kalau bisa dijadikan alat ukur indeks ini menjadi indikator pembangunan pemerintah dalam lima tahun terakhir,” kata Yani.

Dosen dan ahli sosiologi keluarga dan pedesaan IPB, Lala M. Kolopaking, mengungkapkan dalam indeks pembangunan keluarga ada program pembangunan keluarga yang dilakukan pemerintah atau BKKBN. Indeks harus melihat ke depan untuk bisa digunakan di manapun tempatnya.

Terkait keluarga, kata dia, seharusnya keluarga mempunyai niat membangun dirinya sendiri keluarga bertahan dengan ciri lokal daerah yang dimiliki. “Saya mendorong BKKBN bekerjasama dengan BPS menjadikan keluarga sebagai unit analisis. Saat ini BPS masih menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis,” kata Lala.

Pendataan Keluarga 2020

Di bagian lain, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengungkapkan, IPK yang akan menggunakan based line berdasarkan PK 2020. “Selain menampilkan indikator tahapan keluarga, PK 2020 juga  akan mengumpulkan data untuk menyusun Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang masuk sebagai sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN,” jelas Nofrijal.

Nofrijal menegaskan, PK menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dalam membuat basis data keluarga Indonesia bagi program KKBPK di Indonesia. PK menghasilkan data keluarga dan individu by name by address yang menjadi sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil. Basis data ini menghasilkan profil pasangan usia subur (PUS), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan PK.

Hasil PK menjadi basis data dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang menyediakan data mikro dalam memonitor perkembangan program sekaligus sebagai peta sasaran intervensi program KKBPK maupun program pembangunan terkait lainnya.  Dengan melihat begitu pentingnya PK, maka pada tahun 2020 BKKBN akan kembali mengadakan PK yang akan dilaksanakan secara serentak untuk mendata seluruh keluarga di Indonesia.

Nofrijal menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi PK 2015, maka dilakukan perbaikan-perbaikan mulai dari tahapan persiapan, pelatihan/orientasi, pengorganisasian lapangan, metode pengumpulan dan pengolahan data serta indikator dan variabel pada PK 2020. Penyusunannya mengikuti perkembangan program agar menghasilkan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan secara luas untuk intervensi program pembangunan berbasis keluarga.

“PK 2020 akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2020 dan dilakukan oleh kader setempat di bawah pembinaan penyuluh KB atau petugas lapangan KB dengan memanfaatkan teknologi informasi. PK 2020 akan mendata keluarga dengan memanfaatkan hasil PK 2015 yang telah dipadankan dengan data Dukcapil Kemendagri; telah menjadi Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) dan juga telah dilakukan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) setiap tahunnya,” jelas Nofrijal. (WARTA KENCANA | EDISI #38 | 2019)