Kukuhkan Kepala BKKBN Jabar, Gubernur Titip Jabar Bisa Bebas Stunting

BANDUNG | WARTAKENCANA.COM

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengukuhkan Fazar Supriadi Sentosa sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat di GOR Saparua, Kota Bandung, 11 Agustus 2023. Pengukuhan Fazar berselang lebih dari satu bulan setelah dilantik Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada 22 Juni 2023. Kepada pria berdarah Tasikmalaya tersebut Ridwan Kamil berpesan untuk berupaya keras mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi yang terbebas dari stunting.

Bagi Ridwan Kamil, tugas BKKBN sangat mulia dan selaras dengan visi Jawa Barat Juara dan visi Indonesia Maju. Kerja-kerja BKKBN merupakan fondasi penting sekaligus prasyarat mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Yaitu, penduduknya harus berkualitas. Sehat, pintar, berakhlak, dan ahli ibadah.

“Oleh karenanya, dalam mengemban amanah jabatan, kita harus khoirunnas anfa’uhum linnas. Menjadi manusia terbaik dengan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan meluangkan waktu, langkah dan ilmu untuk membawa Indonesia menjadi negara adidaya,” Kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Kang Emil secara khusus menitipkan persoalan stunting untuk bisa tertangani dengan baik. Selama ini Pemprov Jabar sudah berupaya menurunkan angka stunting hingga menuju target zero new stunting.

“Jabar harus jadi yang terbaik dalam penanganan stunting di Pulau Jawa, harus zero stunting dan sekarang kita sedang menuju ke sana. Saya titip kepada Kepala BKKBN yang baru, pertahankan prestasi pejabat sebelumnya. Silakan berinovasi dengan cara-cara yang baru, contohnya seperti di Kabupaten Sumedang yang bisa memetakan melalui handphone itu bisa jadi program 100 hari pertama,” tandas Emil.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi yang ditemui usai pelantikan, berjanji untuk menindaklanjuti amanah Gubernur. Pertama, penurunan stunting yang sudah baik jangan sampai turun, paling tidak akan lebih baik lagi. Kedua, beberapa program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang masih rendah menjadi catatan khusus.

“Kawasan yang rendah itu harus kita soroti lagi karena kan sampai 2024. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi dari BKKBN maupun arahan presiden bisa kita capai. Beberapa daerah dengan prevalensi stunting seperti di Sukabumi, Indramayu, dan Majalengka menjadi catatan kami. Targetnya 14 persen, tapi sudah banyak juga yang di bawah 10 persen seperti di Kota Bekasi, Kota Depok, dan lain sebagainya,” tuturnya.

“Mudah-mudahan bisa terkejar daerah yang masih tinggi, sehingga bisa turun. Paling tidak kita mengadvokasi para pemangku kepentingan dari Bupati hingga pada tim TPS,” tambahnya.

Fazar mengatakan, penurunan stunting tidak bisa sendiri. Senantiasa mengandeng kolaborasi pentahelix. “Kalau misal dari pemda sudah melakukan program, tapi masyarakatnya tidak mau berobat, susah juga,” ujar Fazar.

Kendati demikian, beberapa pemda yang mengakhiri masa jabatan, tetap meneruskan program stunting oleh penjabat. Bagi Fazar, hal ini tidak masalah walaupun berganti orangnya, tapi program jalan terus.

“Menjalankan penurunan stunting karena itu akan merugikan negara. Bonusdemografi itu tidak satu kali dalam satu kehidupan, namun siklus kehidupan suatu negara. Bila tidak dimanfaatkan dengan baik, negara tidak akan pernah maju. Tidak boleh ada stunting lagi. Guna menciptakan generasi emas pada 2045, baru bisa menjadi negara maju nomor empat dan terkuat ekonominya masuk lima besar di dunia,” ujarnya.(NJP)