Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
Mitra Kerja BKKBN Hadiri Rakerda Banggakencana Jawa Barat 2020
BANDUNG | DUAANAK.COM
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Badan Kependudukan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, dan masyarakat Jawa Barat memastikan diri siap berkolaborasi menghadapi tantangan 50 tahun penduduk Jawa Barat. Komitmen kolaborasi ini terungkap dalam Rapat Kerja Daerah Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang berlangsung mulai hari ini hingga besok di Grand Aquilla Hotel, Jalan Dr Djunjunan, Pasteur, Kota Bandung.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurrachim yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai kekuatan utama BKKBN terletak pada aspek kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Tradisi ini terus dijaga selama bertahun-tahun, sehingga menghasilkan capaian kinerja gemilang yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dari 5-6 anak pada dekade 70-an menjadi 2-3 anak sejak 2010-an ke sini.
“Perlu kita ingat bahwa BKKBN itu juga sejarahnya dari komunitas, lahir dari prakarsa masyarakat. Tumbuh dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian kelahiran dan mendorong tumbuhnya keluarga sejahtera dan berkualitas. BKKBN lahir dari rahim PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Kita juga bisa melihat BKKBN terus menggandeng kekuatan-kekuatan sosial maupun kelembagaan formal dalam menjalankan program KB atau sekarang menjadi Banggakencana. BKKBN bermitra dengan PKK, TNI, asosiasi tenaga kesehatan, media, dan lain-lain. Inilah yang kemudian menjadikan BKKBN besar, program KB besar,” tegas Dudi saat ditemui usah membuka Rakerda.
Karena itu, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dudi mengaku sangat mendukung penguatan kemitraan yang digagas BKKBN melalui kegiatan Rakerda Banggakencana. Bagi Gedung Sate, Rakerda Banggakencana menjadi tahapan penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat. Ini sejalan dengan komitmen Gubernur Ridwan Kamil untuk memperkuat kolababorasi dalam pembangunan Jawa Barat. Jawa Barat senantiasa berkolaborasi dengan lima pilar pembangunan atau pentahelix, meliputi academic (akademisi), business (perusahaan), community (masyarakat), government (pemerintah), dan media.
“Kami mengakui BKKBN sudah melakukan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dengan sangat baik sekali melalui kolaborasi dengan lima pilar yang kita sebut pentahelix tadi. Nah, cara-cara baik ini harus terus dilanjutkan untuk mengadapi tantangan Jawa Barat dengan penduduk 50 juta saat ini. Dengan 50 juta penduduk ini berarti kita harus menyiapkan daya dukung memadai, penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat,” papar Dudi.
Dudi mencatat, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jawa Barat mengalami penurunan dari sekitar 1,89 persen pada sensus penduduk 2010 menjadi 1,30 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ini relatif terkendali dari sisi kelahiran, namun sulit terkontrol dari sisi migrasi. Terlebih Jawa Barat memiliki sejumlah daya tarik yang secara alamiah mengundang orang untuk datang. Sebut saja misalnya sektor pendidikan yang ditandai dengan berdirinya perguruan-perguruan tinggi utama di Jawa Barat. Belum lagi pusat pertumbuhan industri yang berpusat di Jawa Barat.
Dari dua contoh tadi, Dudi mencatat kedatangan penduduk ke Jawa Barat tidak seimbang dengan keluarnya penduduk Jawa Barat ke luar daerah. Bahkan, mereka yang semula hanya menuntut ilmu di Jawa Barat pada akhirnya menetap di Jawa Barat. Ini yang kemudian menjadikan penduduk Jawa Barat meroket dari tahun ke tahun. Kondisi itu yang kemudian menjadi tantangan dari keberadaan 50 juta penduduk di Jawa Barat. Salah satu kunci dalam menjawab tantangan tersebut adalah dengan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dunia usaha dan media serta perguruan tinggi.
Secara khusus Dudi menggaris bawahi upaya Jawa Barat dalam meningkatkan pembangunan SDM melalui penurunan angka prevalensi stunting. Merujuk pada elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM), dalam triwulan ketiga tahun lalu bahwa prevalensi stunting balita di Jawa Barat mencapai 38 persen. Angka ini melampaui prevalensi nasional sebesar 27 persen.
“Kami sadari masih banyak yang harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai percepatan program dan kegiatan prioritas. Tidak hanya pada level pemerintah provinsi, tetapi justru bagaimana implementasi di tingkat daerah (provinsi dan kab/kota) serta ujung tombak di lapangan yang secara langsung dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” tandas Dudi.
“Melalui forum Rakerda ini komitmen pemerintah daerah dan kemitraan dengan berbagai sektor terkait harus kita tingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Saya juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang yang telah berpartisipasi dalam pengelolaan program Banggakencana 2019. Semoga ke depan kita semua dapat selalu meningkatkan kinerja, sehingga dapat mewujudkan kerja nyata yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di Jawa Barat,” Dudi mengakhiri.
PKK Mitra Terdepan Banggakencana
Apresiasi juga datang dari Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil. Dicegat usai memberikan pembekalan kepada peserta, Atalia mengaku sangat menyambut baik kegiatan Rakerda Banggakencana yang digagas BKKBN. Atalia menilai Rakerda merupakan titik awal kolaborasi antara pemerintah dengan elemen masyarakat, termasuk PKK.
“Saya bangga kepada BKKBN Jawa Barat yang secara serius menyelesaikan setiap sasaran langsung dengan inovasi. Munculnya nama Banggakencana juga menurut saya sangat strategis, di mana masyarakat bisa mendekatkan diri dengan program-program BKKBN ini,” kata Atalia.
Bunda Generasi Berencana (Genre) Jawa Barat ini menegaskan, upaya BKKBN dalam melakukan upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga menjadi sesuatu yang harus didukung secara kolaboratif oleh semua pihak. Selama ini BKKBN sukses membangun kolaborasi dengan banyak pemangku kepentingan terkait isu-isu strategis fertilitas, stunting, kampung KB, 1000 HPK, dan lain-lain. Dia berharap, kolaborasi ini bisa terus berkembang, sehingga makin menajamkan sasaran program di masyarakat.
Pun dalam pengendalian penduduk yang dianggapnya menjadi salah satu masalah krusial yang dihadapi Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, Atalia menilai sudah saatnya segenap elemen masyarakat Jawa Barat untuk bahu-membahu menjawab tantangan yang hadir atas dampak yang timbul dari jumlah penduduk tinggi tersebut.
“Tahun ini diprediksi 50 juta. Banyak sekali penduduk tinggal di Jawa Barat. Ini PR (pekerjaan rumah, red) kita semua. Ketika pengendalian penduduk tidak bisa dilakukan, maka dampaknya akan banyak sekali. Seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas kesehatan, linkungan, dan lain-lain. Luar biasa. Karena itu perlu kita dukung bersama upaya BKKBN dalam mengendalikan penduduk dan mewujudkan keluarga berkualitas yang sejahtera lahir batin,” tandas Atalia.
Sebagai Ketua TP PKK, Atalia memastikan pihaknya siap menjadi garda depan program Banggakencana. Dengan lebih dari 600 kader dasa wisma, PKK memiliki kekuatan nyata untuk mendaratkan setiap program kepada masyarakat.
“Kami sangat dekat dengan masyarakat untuk menyosialisasikan pentingnya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga maupun keluarga berencana. Melalui posyandu, dan lain-lain,” tegas Atalia.
Evaluasi Tahunan
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menjelaskan, Rakerda Banggakencana 2020 pada dasarnya merupakan agenda tahunan BKKBN bersama-sama dengan pengelola program Banggakencana di kabupaten dan kota untuk melakukan evaluasi dan menyusun agenda kerja selama satu tahun ke depan. Rakerda diikuti para pemangku kepentingan dan mitra kerja Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan akademisi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidani program Banggakencana.
Rakerda dilakukan dalam upaya meningkatkan komitmen, sinergitas, dan dukungan pemerintah, pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Banggakencana. Terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi BKKBN melalui visi untuk “Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.
“Kami yakin dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, maka sasaran-sasaran program Banggakencana dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana telah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Renstra BKKBN 2020-2024. Tema 50 Juta Penduduk Jawa Barat ini dipilih untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan kita dalam menghadapi tantangan besarnya jumlah penduduk tersebut,” ungkap Uung, sapaan akrab Kusmana.
Menandai kolaborasi awal tahun ini, pada Rakerda ini BKKBN secara khusus menandatangani nota ksepahaman dengan tiga mitra kerja. Yakni, Bank BJB, Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU), dan PKBI. Kesepamahan ini menjadi titik awal sinergi BKKBN dengan mitra dalam melakukan percepatan kinerja 2020. Salah satunya melalui pemanfaatan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada instansi masing-masing.(NJP)
