Pekerjaan Besar KB Besar Jawa Barat

Wawancara Khusus Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Drs. S. Teguh Santoso, M.Pd.

Setelah sempat kosong selama dua bulan, Perwakilan BKKBN Jawa Barat secara resmi memiliki nakhoda baru seiring dilantiknya Sukaryo Teguh Santoso oleh Gubernur Ahmad Heryawan pada 4 Oktober 2017 lalu di Gedung Sate. Apa yang akan dilakukan Teguh saat pulang ke kandang lama, berikut petikan wawancara khusus Warta Kencana bersama Sukaryo Teguh Santoso usai pisah-sambut Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat di salah satu hotel di Bandung.

Lama di Jakarta dan sempat menyeberang ke Kalimantan, apa yang Anda rasakan ketika kembali ke Jawa Barat?

Ya, kalau kembali ke Jawa Barat tuh seperti urang balik ke kandang, hehehe… Pulang kampung, lah. Tapi memang ada pertanyaan besar buat saya ketika kembali ke Jawa Barat. Biasanya kalau putra daerah pulang ke Jawa Barat itu menjelang purnabakti atau pensiun. Tiga tahun atau dua tahun mau pensiun baru pulang. Bahkan, ada yang satu tahun mau pensiun. Saya merasa mungkin lembaga punya misi tersendiri. Paling tidak saya menganggap bahwa ini menjadi sebuah pembelajaran buat saya. Sebagai penerus kali ya, generasi penerus kenapa harus ke Jawa Barat. Perjalananya cukup panjang. Tetapi, saya melihat mungkin karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki tantangan yang cukup besar. Artinya, bukan karena saya putra daerahnya. Bukan. Tapi, karena lihat konteks Jawa Barat dalam perspektif program kependudukan, KB, dan pembangnan keluarga.

Bagaimana Anda melihat Jawa Barat saat ini?

Jawa Barat memiliki heterogenitas tantangan, sehingga ini bagus untuk pembelajaran. Tantangan yang saya maksud apa? Dari dimensi kependudukan, Jawa Barat itu penduduknya kan seperlima dari penduduk Indonesia. Kalau sekarang berandai-andai 40 juta, artinya pertumbuhannya cukup tinggi. Karakteristik pertumbuhan Jawa Barat dipengaruhi dua hal besar, pertumbuhan alamiah dan migrasi. Pertumbuhan alamiah ini salah satunya dari kelahiran, kemudian migrasi dari penduduk yang masuk tinggi.

Dua-duanya ini tak bisa dilepas. Migrasi yang tinggi itu berdampak. Pertama, migran itu biasanya cari kerja. Kalau sudah cari kerja, biasanya perlu perumahan. Karakteristik migran itu penduduk produktif, bahkan kaum muda. Nah, ini berarti kawin gitu, kan. Tantanganya, kalau kawin pasti reproduksi, sehingga ini akan berdampak pada kelahiran. Kelahiran di Jawa Barat bisa jadi tidak hanya penduduk asli yang tidak ter-cover program, tapi juga ada migran-migran baru ini. Ini saya melihat sebagai sebuah tantangan luar biasa saat ini. Nah, jika melihat karakteristik seperti itu, berarti juga nanti terkait dengan bagaimana upaya pengaturan kelahiran. Program KB, kan? Ada kebutuhan yang tinggi terhadap pengaturan kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi, dan sebagainya.

Kedua, dari struktur penduduk Jawa Barat saat ini. Satu dari empat penduduk Jawa Barat itu remaja atau usia muda, 15-21 tahun. Ini penduduknya seperempat. Apa artinya ini?! Mengintervensi remaja ini terkait dengan pembentukan keluarga berkualitas. Mereka itu kan akan menikah. Coba bayangkan, ini kan bagian dari penduduk produktif. Kita di Jawa Barat ini penduduk produktif dua kali lipat dibandingkan dari penduduk nonproduktif. Namun demikian, ini adalah sebuah bonus, peluang yang baik apabila kualitasnya ditentukan. Kualitas ini ditentukan pada masa remaja sebenanrnya. Dia butuh pekerjaan misalnya, dia butuh kesehatan, butuh pendidikan, dan lain-lain. Pekerjaan untuk nanti dia hidup, kesehatan agar mereka jangan sampai sakit-sakitan, pendidikan untuk nanti berperan dalam mencari pekerjaan, dan lain-lain.

Jadi, saya pikir penduduk usia muda ini menjadi tantangan yang luar biasa. Selain itu, kita juga punya penduduk lansia yang tidak sedikit. Berbicara Jawa Barat itu sebenarnya merefleksikan penduduk Indonesia. Secara nasional, tren lansia ini cukup tinggi juga. Kecenderunganya usia lanjut ini akan terus naik. Kenaikan usia lanjut ini, apa artinya?! Ini kan gak mungkin toh usia lanjut usia ini dipaksa kerja lagi. Artinya, pemerintah ini harus turun untuk menjadikan penduduk yang lanjut ini tetap sehat, sehingga tidak menjadi beban negara.

Nah kemudian dari kualitas. Data sekarang mungkin tidak jauh beda dengan dulu. Bila kita lihat ukuranya IPM (indeks pembangunan manusia, red), angkanya harapan hidup Jawa Barat meskipun naik, tapi tetap saya katakan masih rendah. Secara kualitas, rata-rata lamanya sekolah Jawa Barat itu masih rendah. Angkanya pada kisaran tujuh, artinya kelas satu SMP. Artinya belum lulus SMP, baru kelas tujuh. Itu kualitas! Kemudian angka harapan hidup. Itu juga masih rendah. Daya beli bisa jadi daya beli tinggi. Tapi karena sebenarnya mereka yang berada di wilayah industri. Padahal yang dimaksud dengan daya beli itu adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu juga masih rendah. Itulah yang menyebabkan indikator komposit IPM itu rendah.

Apa artinya penduduk besar di Jawa Barat tetapi dengan kualitas rendah? Ini tantangan tersendiri, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitas. Nah mobilitas terkait dengan tadi. Kita itu kan perbatasan ibu kota. Banyak pabrik di Jawa Barat. Ini yang akan memicu mobilitas. Semakin banyak infrastruktur yang dibangun, berarti mencirikan bahwa mobilitas itu tinggi. Penduduk tidak merata persebaranya. Jadi, kalau kita lihat Jawa Barat dari Kuningan sampai dengan Bekasi, ini semua ini mengarah ke Bekasi. Akibatnya kepadatan muncul di Bekasi dan sekitarnya. Sehingga pemerintah itu perlu bikin infrastruktur. Untuk apa? Persebaran akses lah, untuk jalan. Jadi, cirinya mobilitas tidak merata, pasti infrastrukturnya menjadi prioritas.

Nah kemudian dimensi lain dari kependudukan adalah penataan administrasi kependudukan yang belum selesai sampai sekarang. Ini semua sektor sedang mengmbangkan datanya masing-masing. Sehingga para pengambil kebijakan susah. Dalam hal ini BKKBN concern terdap data PK (pendataan keluarga, red). Itu untuk operasional program. Data keluarga BKKBN untuk operasional, bukan untuk mengambil keputusan. Artinya apa, PLKB sebelum melakukan KIE atau pelayanan, mereka menggunakan data PK. Kemudian nanti dari aspek program ketahanan keluarga kita juga harus lihat, persoalan kawin-cerai misalnya.

Apa peran BKKBN dalam menyikapi tantangan-tantangan itu?

Kembali pada yang tadi, saya kembali ke Jawa barat itu bukan karena putra daerahnya. Karena saya sebagai generasi penerus, BKKBN merasa perlu menurunkan Teguh ke wilayah besar yang tantanganya cukup majemuk. Ini untuk pembelajaran. Nah apa yan harus kita lakukan? Sebenarnya BKKBN sudah clear. Bahwa sampai 2020 mendatang, kita ingin mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan karakteristik NRR=1, TFR=2,1. Ini perlu disasar program kita. Pertama, pendewasaan usia perkawinan. Salah satu prioritas kita adalah pendewasaan perkawinan. Kedua, pengaturan kelahiran. Bagaimana menjamin orang-orang yang sudah menggunakan kontrasepsi itu sehat. Kemudian ketahanan keluarga. Yang sudah berkeluarga ini bagaimana parenting-nya, bagaimana ketahanan keluarga berfungsi secara optimal. Kemudian pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah, dari kesekian program itu kelihatanya ada sebuah program yang prioritas, merupakan implementasi pengejewantahan dari holistik-integratif. Oke, itu PTS tadi itu ya! Artinya dari dimensi kependudukan BKKBN harus menyukseskan penduduk seimbang akhir 2019.

Tidak hanya itu, BKKBN juga diberikan mandat untuk menyukseskan sembilan agenda prioritas, Nawacita. Sudah clear lah itu adanya. Artinya BKKBN itu diberikan mandat yang besar tidak hanya aspek dimensi kependudukan. Maka intervensi kampung KB, yang merupakan ikon Jawa Barat- yang sekarang jadi ikon nasional- ini menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar lagi. Memahami program prioritas Kampung KB itu bukan mengintervensi kampung, tapi bagaimana menumbuhkan kegotong-royongan. Bagaimana mempertahankan dan meningkatkan peserta KB lagi. Campaign terhadap usia perkawinan, pembinaan ekonomi keluarga, dan ketahanan keluarga itu di kampung KB, sekaligus dalam rangka membangun karakter keluarga yang ada di situ. Kampung KB sedikit? Sekarang boleh dikatakan sedikit, tapi mungkin nanti 2019 setiap desa harus ada kampung KB! Itu sebagai sebuah model intervensi, bukan program kampung KB itu. Model intervensi program KB yang bersinergi dengan sektor lainnya. Saya pikir Jawa Barat sudah tepat. Yang saya gambarkan tadi itu sudah berjalan di Jawa Barat. Tinggal bagaimana mantenaince sambil mempersiapkan SDM kita. SDM tenaga lapangan,  SDM kita untuk mengawal kebijakan itu tadi.

Terkait kepesertaan KB yang cenderung stagnan, apa yang akan Anda lakukan?

Kepesertaan KB itu dampak dari demand and supply. Demand itu dalam konteks bagaimana kita menggerakan masyarakat melalui KIE, melalui advokasi, agar orang itu mengerti. Dari sisi supply, berarti pemenuhan kebutuhan. Untuk menjadi peserta KB itu kita memerlukan apa, alat kontrasepsi apa, dan lain-lain. Tidak hanya alat kontrasepsi, tapi juga aksesnya. Apakah misalnya dekat dengan masyarakat atau tidak. Misalnya kontrasepsi cukup tapi tidak sampe ke tempat pelayanan, mengapa? Bukan tidak mungkin malah numpuk di gudang. Ada yang begitu! Sehingga, persoalan akses juga menjadi penting.

Sehingga, bila kita berbicara peserta KB rendah, tidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi. Alkonnya ada, nggak? Sarananya ada, nggak? Mungkin KIE (komunikasi, informasi, edukasi) juga kurang. Oh, KIE nya cukup, bisa jadi yang tidak ada sarana tenaga, dana, dan sumber daya lain-lain. Jadi kalo melihat peserta KB ini, dua dimensi: demand and supply. Satu lagi, pelaporan. Dilaporkan atau tidak hasil pelayanan KB tersebut?

Terbukti lho cakupan proses pelaporan kita itu masih di bawah 60 persen. Laporan pelayanan alat kontrasepsi itu mengukur peserta KB aktif dan DO. Jadi, kalau itu masih 60 persen, beraeti 40 persen masih tidak dilaporkan. Artinya, ada wilayah, ada desa, ada faskes, tidak melaporkan. Bisa jadi peserta KB-nya banyak tapi tidak dilaporkan. Nah, maka menurut saya dalam konteks peningkatan peserta KB, demand and supply tadi, KIE-nya harus kenceng menusuk ke bawah dan riil. Tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif. Pemenuhan sarana prasarana juga tidak hanya ada, tapi juga mudah diakses. Jadi betul-betul kalau sarana alat kontrasepsi maupun obat itu ada di faskes, lah. Selanjutnya, pencatatan pelaporan. Untuk itu, kita memerlukan tenaga lapangan yang andal.

Tenaga lapangan sekarang pindah ke pusat, seperti apa perubahan tata kelolanya?

Waktu saya Direktur Bina Lapangan punya misi tuh tiga. Pertama, proses alih kelola PLKB harus selesai dalam tahun 2017. Kedua, menyelesaikan sertifikasi bagi PLKB. Itu amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga, kampung KB. Apanya kampung KB? Pedoman-pedoman, kumpulan regulasi, pokoknya tentang kampung KB. Mau tidak mau sampai akhir Desember harus clear. Saya masuk memang waktu itu Februari akhir, sampai Agustus alhamdulillah proses alih kelola pengalihan PLKB selesai. Tidak sampai satu tahun sudah 100 persen. Secara administratif, berita acara peralihan status 15.352 PLKB sudah masuk ke pusat. Kedua, target renstra menetapkan sertifikasi selesai 40 persen selama 2017-2019. Saya itu kemarin bikin sistemnya tiga bulan, tidak usah menunggu sampe 2019. Bulan Oktober 100 persen sertifikasi. Seluruh PKB PLKB tersertifikasi. Kita punya database-nya. Mana PLKB yang diatas standar atau yang perlu pengembangan.

Ini penting karena ke depan pengembangan SDM kita berbasis kompetensi. Jadi kita gak bisa merancang pelatihan itu sama karena kebutuhan pelatihan PLKB itu harus sesuai kompetensi. Ini diamanatkan undang-undang juga, kan. Maka bisa jadi PLKB ini butuhnya pelatihan terkait dengan kompetensi teknis pengambilan keputusan, katakanlah berbicara KIE, kompetensi manajerial, analilitical thinking, dan lain-lain. Jadi, kita tidak bisa lagi memformat aparatur sipil negara kita! Semua harus berdasarkan kompetensi. Untuk itu perlu peta, jadi yang saya katakan tadi sertifikasi itu memetakan. Alhamdulillah 100 persen tersertifikasi.

Oh satu lagi, pendayagunaan. Ini kan diberi mandat juga Desember. PLKB ditarik itu kan konsekuensinya per 1 Januari oleh kita (BKKBN) full. Penggajian, manajemen, tetang penyuluh KB itu menjadi tanggung jawab BKKBN. Karena itu, perlu infrastruktur dan regulasi. Pendayagunaan sebagai wewenang kabupaten itu bagaimana. Waktu itu saya begitu masuk lini lapangan ditanya, “Bisa nggak menyelesaikan lini lapangan?” Saya bilang bisa. Alhamdulillah pada 31 Agustus 2017 peraturan kepala BKKBN tentang pendayagunaan selesai, sudah ditetapkan. Sekarang tinggal menunggu proses sosialisasi tentang apa kewenangan-kewenangan kabupaten/kota terhadap PLKB. Perubahan-perubahan yang terjadi di lini lapangan itu tujuaannya agar ke pendayagunaan PLKB lebih efektif, efisien.

Kemudian kampung KB. Ini proyek panjang. Ini pekerjaan panjang untuk kampung KB. Inpres atau perpres kampung KB ini kan sebagai payung saja, tetapi tidak menjadikan tidak ada inpres tidak jalan. Jawa Barat membentuk kampung KB kan bukan berdasarkan inpres. Berdasarkan apa? Berdasarkan ide kreativitas teman-teman di Jawa Barat saja sebenarnya. Nah, sebenarnya itu yang perlu dicontoh itu.

Apa yang membedakan Jawa Barat dengan Kalimantan Timur yang pernah Anda pimpin sebelumnya?

Kalimantan Timur itu  karakternya berbeda. Kalimantan kan penduduknya hanya 3,5 juta jiwa. Tapi luas wilayahnya itu 1,5 Pulau Jawa. Walaupun begitu, IPM di sana nomor empat secara nasional. Pendidikan bagus, rata-rata sekolahnya bagus, kesehatan bagus, sehingga kebijakan di sana gubernurnya welcome terhadap pendatang. Pokoknya silakan orang-orang masuk sebanyak mungkin ke Kaltim, welcome. Tapi saya selalu mengingatkan,
“Pak Gubernur, Kaltim itu memang butuh penduduk. Tetapi kalau kita setting areanya, sebenarnya 70 persen dari luas Kaltim itu wilayah koservasi. Nah yang dihuninya itu hanya 30 persen. Dari 30 persen tersebut, 10 persennya dihuni orang bule.” Karena itu, kalau dibiarkan maka habis itu! Kaltim itu penyangga paru-paru dunia untuk menjaga iklim global.

Nah, ini tantangannya di sana. Berhadapan dengan pemerintah daerah selalu KB itu gak penting. Mereka bilang, “KB itu gak penting, Pak Teguh. Kami belum banyak penduduk, tanah kami masih luas.” Saya selalu menjawab, “Iya, Bapak. Bapak belum banyak penduduk. Tapi penduduk yang seperti apa yang dibutuhkan Kaltim? Tentu saja penduduk berkualitas.” Maka, KB di Kalimantan Timur itu kualitas, bukan jumlahnya. Kualitas jawabanya! Meski begitu, alhamdulillah diterima.

Dibanding Jawa Barat, jelas persoalanya berbeda. Ini yang kemudian mempengaruhi decision maker yang menganggap KB itu gak perlu karena penduduknya sedikit. Kalau di Jawa Barat, KB sangat penting karena penduduknya sangat banyak. Perspektifnya itu. Walaupun begitu, mau banyak atau mau sedikit, kalau kita mau berbicaranya kualitas, sama saja.

Pada saat dilantik di Gedung Sate, ada pesan khusus dari Gubernur Heryawan?

Tadi sudah jelas. Pak Gubernur menegaskan aspek kependudukan harus lebih menonjol. Kalau kita berbicara aspek kependudukan, KB tuh ambil bagian di situ. KB harus dibaca KB besar, bukan KB kecil seperti dalam Undang-undang 52 (Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga), yaitu upaya penjarangan atau pengaturan. KB itu dalam konteks family planning, perencanaan keluarga. Oleh karena itu, lebih tepat KB itu dalam konteks ini adalah KB dalam undang-undang Nomor 10 (Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera) yang menekankan peningkatan peran serta partisipasi masyarakat  melalui PUP, pengaturan kelahiran, pembangunan ketahanan keluarga.

Jadi kalau kita sudah melihat seperti itu, maka kita berbicara KB dalam bentuk KB yang lazimnya sekarang KB itu bukan jumlah anak. KB itu mengatur kelahiran sangkan ibu yang melahirkan itu tetap sehat, anak yang dilahirkan juga terpenuhi kebutuhanya dengan baik, sehingga dua-duanya menjadi berkualitas. Bukan KB (hanya) dua anak cukup! Sebenarnya (KB) menurut Pak Gubernur itu prinsipnya -sudah lama sejak beliau jadi gubernur- perencanaan keluarga, pendidikan keluarga. Saya setuju itu! Pesan Pak Gubernur berikutnya, BKKBN harus lebih proaktif. Pertahankan, dalam artian yang sebelumnya itu sudah aktif, maka pertahankan yang sudah bagus itu. Namun karena lingkungan itu dinamis, maka yang sudah bagus itu pertahankan, syukur-syukur tingkatkan.

Spesifik dari Bu Netty (Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan) sangat banyak berharap tentang keberadaan tenaga TPD. TPD harus kita perkuat. Kembali pada fitrahnya penggerak, bukan hanya mengajak memakai alat kontrasepsinya itu. Bagaimana campaign itu menjadi tupoksi TPD juga. Jabar kahiji. Sangkan Jabar kahiji, urang kudu ngahiji, kan!