Sugilar Minta Sasaran Program KKBPK Gunakan Data Mikro

TPD Diharapkan Mengisi Kekurangan PLKB

CIAMIS – DUAANAK.COM

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Sugilar meminta para pengelola lini lapangan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) untuk menggunakan data mikro hasil pendataan keluarga untuk merumuskan perencanaan program di desa masing-masing. Sugilar mengungkapkan hal itu saat di hadapan para Kepala UPTB KBPP, Kasubag TU KBPP, para PLKB/PKB dan para Tenaga Penggerak Desa se-Kabupaten Ciamis di Aula Gedung PKK Kabupaten Ciamis, Kamis 5 Maret 2015.

Data mikro keluarga yang dimaksud Sugilar adalah  hasil pendataan melalui formulir R/I/KS dan mutasi data keluarga (MDK). Data itu meliputi data demografi, KB, tahapan keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga atau data individu. Forum yang dapat dipergunakan untuk menyosialisasikan informasi tersebut antara lain minggon desa, gempungan, atau forum-forum lain yang ada di desa.

Data mikro keluarga juga, kata Sugilar, disajikan dan divisualisasikan di RT, RW, Desa/Keluarga dalam bentuk peta keluarga dan monografi KB. “Perencanaan Program KB di Desa/Keluarahan disusun awal tahun anggaran berdasarkan hasil analisis pendataan keluarga. Petugas lapangan harus menyiapkan data dan informasi tentang permasalahan dan kebutuhan program kependudukan dan KB untuk diajukan dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Forum-forum yang digunakan untuk menyusun perencanaan tersebut antara lain Musrembang desa, PNPM, ADD, Minggon Desa. Para petugas lapangan KB harus menterjemahkan rencana tahunan kedalam Bulanan untuk mencapai target kinerjanya,” papar Sugilar.

Menyinggung bonus demografi yang mulai dimasuki Indonesia, Sugilar menjelaskan, jika usia produktif itu adalah penduduk yang berpendidikan mempunyai keahlian, berpengetahuan, dan berketerampilan, maka sudah bisa dipastikan Indonesia akan menjadi negara maju. Sebaliknya, apabila usia produktif itu tidak berpendidikan, tidak berketerampilan dan berpengetahuan, bahkan mungkin pencandu narkoba dan pengangguran, maka bonus demografi ini akan menjadi malapetaka bagi bangsa.

“Ketahanan keluarga ialah suatu kondisi dimana setiap anggota keluarga dapat berperan sesuai tugas dan fungsinya. Adanya hubungan yang harmonis antaranggota keluarga yang satu dengan keluarga lainnya serta dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera,” tegasnya.

Di sisi lain Sugilar menyinggung, tahun ini BKKBN Jabar mematok target KB di Kabupaten Ciamis sebagai berikut: IUD 1.196, MOW 194, MOP 5, Implant 1.638, Suntikan 12.758, Pil 11.528 dan kondom 1.081. Ciamis juga ditarget menurunkan unmet need menjadi 25.300 saja.

“Atas target ini diharapkan para Kepala UPTB KBPP, Kasubag TU KBPP, para PLKB/PKB dan para TPD se-Kabupaten Ciamis untuk bekerja keras dalam meyakinkan masyarakat agar bisa mengikuti program KB. Pembatasan bagi masyarakat memiliki anak ini tak lain agar tercapai keseimbangan dengan hanya memiliki dua anak saja. Dengan demikian, masyarakat tidak akan merasa berat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” kata Sugilar.

Sementara itu, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Ciamis Dondon Rudiana menjelaskan, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Ciamis sebesar 0.46%, TFR 2.035, CBR10.91/1000. Kesertaan ber-KB berdasarkan hasil pendataan sebesar 76,09% atau peserta KB aktif 176.232 dari 231.602 pasangan usia subur dan dilayani melalui jalur swasta sebesar 47,69% atau sebanyak 84.053 akseptor. Sepanjang 2014 kemarin, Ciamis bisa mencapai 124,56% dari PPM 24.584 tercapai 30.622 per mix kontrasepsi. Paling rendah adalah MOP tercapai 25,89% dan tertinggi adalah suntik 440,74% . Sedangkan drop out peserta KB sebesar 11.61%. Peserta KB aktif yang seharusnya 208.660, kenyataannya adalah sebanyak 184.430.

Setelah Kabupaten Pangandaran terbentuk maka keadaan petugas lapangan KB (PLKB) di Kabupaten Ciamis berjumlah 31 orang PKB dan PLKB, Kepala UPTB KBPP 26 orang dan Kasubag TU KBPP 26 orang. Adapun jumlah desa dan kelurahan sebanyak 265. PLKB tersebut mendapat bantuan berupa TPD dan sampai saat ini berjumlah 114 orang.

TPD yang pendanaannya bersumber dari APBD Jawa Barat merupakan tenaga operasional yang ditetapkan per tahun berdasarkan ketersediaan anggaran dan diharapkan dapat mengisi kekurangan tenaga PLKB/PKB. “Dengan dilaksanakannya penandatanganan surat perjanjian antara perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dengan TPD, mudah-mudahan program KB di Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan baik,” harap Dondon. (MAMAY/IPKB CIAMIS)