Home / Berita Utama / Rakornis KKBPK Jabar Pertajam Sasaran Unmetneed

Rakornis KKBPK Jabar Pertajam Sasaran Unmetneed

Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Sugilar memimpin Rakornis KKBPK Jawa Barat 2016 di Bandung. (DOK. FB EDELWEISS SENANDUNGCINTA)

Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Sugilar memimpin Rakornis KKBPK Jawa Barat 2016 di Bandung. (DOK. FB EDELWEISS SENANDUNGCINTA)

BANDUNG-DUAANAK.COM

Dibanding pemerintah pusat, pengelola program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Jawa Barat tampaknya lebih greget. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat menilai tak perlu menunggu aba-aba Jakarta untuk segera memutar roda program. Roda itu secara resmi mulai berputar dalam dua hari ini, 16-17 Februari 2016, di sebuah hotel di Kota Bandung.

“Kami menyebutnya Rakornis atau rapat koordinasi teknis pengelola program KKBPK di Jawa Barat. Acara ini diikuti para kepala dan para kepala bidang setiap SKPD yang membidangi program KKBPK di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kami ingin mempertajam sasaran program yang akan dilaksanakan pada 2016 ini,” papar Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sugilar di sela Rakornis.

Sugilar tidak memungkisi Rakornis seolah-olah mendahului pemerintah pusat. Sejauh ini, BKKBN belum memastikan kapan rapat koordinasi nasional (Rakornas) program KKBPK bakal dilaksanakan. Praktis, selama belum digelarnya Rakornas, maka Jabar belum bisa melaksanakan rapat koordinasi daerah (Rakorda). Rakornas dan Rakerda ini sebelumnya memakai nama rapat kerja nasional (Rakernas) dan rapat kerja daerah (Rakerda). Rakor atau rapat koordinasi mulai digunakan tahun ini.

“Sebelum kami berkonsultasi kepada BKKBN pusat untuk menyelenggarakan Rakorda duluan. Keinginan tersebut tidak dikabulkan dengan alasan program di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota harus mengacu atau menyesuaikan dengan program nasional. Kalau begitu kami pakai istilah rakornis saja. Ini lebih teknis membahas program, baik evaluasi maupun penajaman sasaran-sasaran ke depan,” kata Sugilar lagi.

Lebih dari itu, sambung dia, Rakornis merupakan ajang penguatan komitmen pengelola program KKBPK di daerah. Ikhtiar itu tertuang jelas dalam tema Rakornis perdana ini, “Penguatan Komitmen dan Kinerja Penggarakan Progam KKBPK dalam Membangun Jawa Barat dari Pinggiran.” Melalui tema ini, BKKBN seakan menegaskan bahwa kabupaten dan kota, terutama para petugas lini lapangan merupakan ujung tombak pembangunan KKBPK di Jawa Barat.

Selain dihadiri kepala SKPD KB dan para kepala bidang di dalamnya, Rakornis juga menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Wendy Hartanto dan Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan Barang Milik Negara Darlis Darwis. Di luar jabatan struktural tersebut, keduanya merupakan pembina wilayah untuk Provinsi Jawa Barat. Sementara di tingkat provinsi, Rakornis dihadiri seluruh pejabat struktural di lingkungan Perwakilan BKKBN Jawa Barat.

Sugilar menjelaskan, salah satu topik bahasan Rakornis adalah penajaman sasaran pasangan usia subur (PUS) yang tidak terlayani KB (unmetneed). Hal ini menjadi penting mengingat sulitnya menurunkan angka unmetneed selama bertahun-tahun. Padahal, peserta KB baru terus bertambah setiap tahun. Angka kesertaan ber-KB atau contraceptive prevalency rate (CPR) juga menunjukkan angka menggembirakan, di atas 70 persen.

Dalam lima tahun terakhir, unmetneed di Jabar sulit beranjak dari angka 13 persen. Pada 2011, unmetneed berada pada angka 13,49 persen. Jumlahnya melonjak naik menjadi 14,79 persen pada Desember 2012 untuk kemudian perlahan menurun menjadi 13,68 persen pada Desember 2013. Satu tahun kemudian, Desember 2014, unmetneed kembali naik menjadi 13,95 persen. Angka unmetneed barulah turun hampir satu digit menjadi 13,03 pada akhir Desember 2015. Penurunan terakhir ini cukup menarik karena pada tahun yang sama terjadi keterlambatan alat dan obat kontrasepsi.

Nah, salah satu upaya penajaman tersebut dengan memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga 2015 (PK 2015) yang tahapannya sampai saat ini masih berlangsung. Menyimak formulir PK 2015, maka bisa dengan mudah ditemukan siapa saja PUS yang masuk kategori unmetneed. Data itulah yang akan menjadi pijakan untuk menentukan sasaran penggarapan program KKBPK.

“Pendataan keluarga ini akan menghasilkan angka unmetneed yang Insya Allah valid. Kartu Keluarga Indonesia sebagai hasil akhir dari pendataan akan menunjukkan by name by address siapa saja yang masuk kategori unmetneed. Itulah sasaran kita selama 2016 ini,” tegas Sugilar.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
%d bloggers like this: