Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
BKKBN Jabar Gelar Review Program KKBPK Semester Pertama
BANDUNG | DUAANAK.COM
Jumlah penduduk Jawa Barat diperkirakan mencapai angka 50 juta pada 2021 mendatang. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai pengendalian kelahiran merupakan satu hal yang sangat penting. Pengendalian penduduk berdampak pada daya saing daerah. Juga, menjadi investasi bagi pembangunan manusia.
Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad menegaskan hal itu saat membuka secara resmi review atau telaah tengah tahun program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) Provinsi Jawa Barat di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa malam, 6 Agustus 2019. Review berlangsung selama dua hari, diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana se-Jawa Barat.
“IPM, indeks pembangunan manusia, Jawa Barat naik kurang dari satu persen dibanding tahun sebelumnya. Ini tidak lepas dari pengendalian kelahiran yang dilakukan BKKBN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Daud Achmad.
Namun demikian, Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ini menilai Jawa Barat masih memiliki sejumlah pekerjaan besar. Sebut saja misalnya deretan kasus stunting, keluarga prasejahtera, dan anak putus sekolah yang masing terbilang tinggi di Jawa Barat.
“Program KKBPK turut menyumbang proyek prioritas nasional sebagai salah satu upaya pengendalian penduduk dan merupakan pelayanan sosial dasar yang penting bagi daerah. Program ini memberikan kontribusi besar bagi pembangunan sumber daya manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang,” papar Daud.
Program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK), sambung Daud, akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam hal ini, meningkatkan daya saing dan lebih sejahtera. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Jawa Barat yang ingin melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
Lebih jauh Daud menjelaskan sejumlah upaya yang telah dilakukan Gedung Sate dalam melayani kebutuhan masyarakat dan sesuai denga tuntutan zaman. Salah satunya adalah dengan mendukung kampung KB yang saat ini mencapai 2035 di Jawa Barat. Jawa Barat menjadi satu-satunya pemerintah provinsi yang menyalurkan hibah pembiayaan tenaga penggerak desa dan kelurahan (TPD/K) kepada lebih dari 2000 orang.
Review Program KKBPK 2019
Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso menjelaskan, review tengah tahun dilaksanakan sebagai upaya mengetahui sampai sejauh mana kinerja program KKBPK di Jawa Barat selama satu semester pertama 2019. Dengan begitu, bisa diketahui apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan percepatan capaian KKBPK hingga satu semester ke depan.
“Review ini mengusung tema percepatan pencapaian KKBPK untuk mendukung target proyek prioritas nasional 2019. Tema tersebut dipilih karena dukungan program KKBPK terhadap keberhasilan proyek prioritas nasional adalah tanggung-jawab bersama. Keberhasilan kinerja program KKBPK tentu akan memberikan efek positif bagi tercapainya target-target proyek prioritas nasional 2019,” papar Teguh.
“Selain itu dalam rangka percepatan pelaksanaan program KKBPK di Jawa Barat, kami berharap kegiatan ini juga dapat memperkuat sinergitas pelaksanaan program KKBPK dengan agenda kerja pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan mitra kerja,” Teguh menambahkan.
Teguh menegaskan, pelaksanaan program KKBPK harus dipercepat, baik di desa maupun di kota. Khusus di desa, percepatan program KB harus sinergi dengan pengembangan potensi desa tersebut. Untuk mempercepat program KB pihaknya telah telah membentuk laskar desa.(NJP)
