Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
JOKOWI-JK (ILUSTRASI)
JAKARTA-DUAANAK.COM
Masalah data kependudukan menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintahan baru. Karena itu, presiden terpilih Joko Widodo akan membuat kementerian baru yang menangani khusus kependudukan. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan pembangunan Indonesia ke depan harus didasarkan pada data-data demografi. Sebab, saal ini Indonesia menikmati bonus demografi ketika jumlah penduduk usia produktif di Indonesia lebih besar dari jumlah penduduk nonproduktif.
Bila bonus demografi itu dioptimalkan dengan baik, maka jebakan kelas menengah atau middle income trap tidak akan terjadi, dan Indonesia melesat menjadi negara maju. “Seluruh mainstream kebijakan Jokowi-JK didasarkan pada aspek demografi,” ujar Hasto, Kamis (11/9), seperti dikutip website resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Hasto menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK akan terus mempertahankan prinsip bahwa rakyat miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Kementerian kependudukan, lanjut dia, dapat menghimpun data penduduk secara lebih rinci. Tidak terkecuali data-data penduduk miskin. Misalnya, berapa jumlah penduduk, nama dan alamatnya. Semua lebih jelas terdata oleh pemerintah.
Dengan begitu, kebijakan pemerintah nantinya akan berjalan lebih efektif dan langsung mengena ke kelompok masyarakat yang dituju. “Kebijakan ini penting untuk dijadikan acuan pendataan kependudukan,” imbuh Hasto.
Menurut Hasto, pembentukan kementerian kependudukan ini tidak perlu menambah jumlah kementerian yang telah ada saat ini. Namun, kementerian kependudukan ini bisa digabungkan atau dilebur dengan kementerian yang sudah ada di era pemerintahan SBY. Terutama, kementerian yang berkaitan dengan masalah kependudukan.
Yang jelas, kementerian kependudukan ini akan berkolaborasi dengan BKKBN. “Kami akan minta kepala BKKBN untuk meletakkan kembali paradigma keluarga bukan hanya dari paradigma kesehatan, tapi juga sebagai orientasi di bidang pengentasan kemiskinan,” terang Hasto.(BKKBN.GO.ID)
