Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
Sugilar saat pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. (DOK. HUMAS PEMPROV. JABAR)
BANDUNG – DUAANAK.COM
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat akhirnya resmi dikukuhkan. Pengukuhan ditandai dengan pengambilan sumpah dan serah terima jabatan dipimpin Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, hari ini 22 September 2014. Sugilar dilantik menggantikan Ir. Siti Fathonah, MPH yang pada Jumat 12 September 2014 lalu dilantik menjadi Kepala Pusat Kerjasama Internasional BKKBN Pusat. Sementara itu, Sugilar sebelumnya menjabat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara BKKBN Pusat.
Sugilar sendiri bukan sosok asing di Jawa Barat. Selain pituin urang Jawa Barat, Sugilar juga menghabiskan sebagian besar karier dan pengabdiannya di Jawa Barat. Sugilar muda mulai menapaki kariernya sebagai pegawai BKKBN Jawa Barat pada 1984 silam. Lima tahun menjadi staf, pada 1989 Sugilar mendapat promosi menjadi Kepala Seksi Koordinasi Program Lapangan di BKKBN Kabupaten Garut.
“Selama lima tahun di Garut, saya bergelut dengan kegiatan di lapangan dengan medan yang berat. Saya menyusuri Bungbulang, Pakenjeng, Cisewu, Rancabuaya, dan daerah-daerah lainnya di pinggiran Garut. Apalagi, di Garut banyak terdapat perkebunan yang letaknya terpencil, terisolasi dari pelayanan KB,” kenang Sugilar di Bandung, 18 September 2014 kemain.
Keberadaan perkebunan menjadi tantangan tersendiri bari Sugilar muda. Dia pun menggalang kerjasama dengan para administratur perkebunan maupun tokoh masyarakat setempat. Lokasinya yang jauh itu pula yang menjadi alasan pentingnya menggiring masyarakat menjadi peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Terlebih saat itu baru diluncurkan implant alias susuk KB, melengkapi IUD yang sudah terlebih dahulu diperkenalkan di Indonesia. Kala itu, BKKBN juga mulai mengenalkan metode operasi pria (MOP) atau vasektomi.
“Sambutannya bagus. Mereka tertarik karena untuk mengakses pelayanan kan memang jauh. Ini sejalan dengan agenda BKKBN untuk mendorong partisipasi MKJP. Alhamdulillah para administratur perkebunan menyambut baik. Dengan kerja sama itu, MKJP mulai disukai di daerah-daerah perkebunan,” terang Sugilar.
Pria kelahiran Bandung 3 Juli 1957 silam ini mengaku tengah enjoy berkutat dengan masyarakat di pasisian ketika ditugaskan kembali di kantor wilayah BKKBN (kini kantor perwakilan). “Pola karier di BKKBN memang begitu. Ada semacam zig-zag karier. Staf di provinsi dipromosikan ke kabupaten atau kota, lalu kemudian dikembalikan ke provinsi sebelum kemudian kembali ke kabupaten,” jelasnya.
Benar saja, beberapa tahun kemudian Sugilar dipromosikan menjadi Kepala BKKBN Kabupaten Kuningan. Lima tahun memimpin BKKBN Kuningan, Sugilar memilih kembali ke BKKBN Jawa Barat. Pemicunya, menjelang akhir tugasnya di Kuningan, kala itu mulai digulirkan desentralisasi. Kebijakan otonomi daerah menyerahkan urusan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga kepada kabupaten dan kota.
“Saya diminta Pak Bupati (Kuningan) kala itu untuk terus memimpin SKPD KB di sana. Namun, saya memilih kembali ke ‘markas’ di Bandung. Jabatan turun dari eselon II menjadi eselon III tidak ada masalah. Di provinsi saya menjadi Sekretaris BKKBN. Barangkali memang karena jiwa saya sudah BKKBN,” ujarnya sambil tersenyum.
Beberapa tahun menjadi sekretaris, Sugilar dipanggil kembali ke BKKBN pusat untuk kemudian ditugaskan ke luar Jawa Barat, menjadi Kepala BKKBN Maluku. Ketika tiba di Ambon, daerah tersebut baru saja menyelesaikan konflik agama berkepanjangan. BKKBN pun turut ambil bagian dalam rekonsiliasi masyarakat dengan latar belakang berbeda itu. Di tanah konflik itu pula Sugilar bekerja keras mengembalikan kejayaan KB yang sempat terganggu konflik horizontal.
Dua tahun membenahi sisa-sisa konflik, Sugilar kembali ke Jakarta. Lagi-lagi Sugilar berjibaku dengan konsolidasi dan penataan organisasi pasca kelahiran Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sebagai Kepala Biro Organisasi Tata Laksana BKKBN, Sugilar memimpin transformasi kelembagaan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Perubahan nomenklatur ini turut mengubah jabatan Sugilar menjadi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas (Bihom).
“Di Bihom ini lebih banyak mengurusi aspek hukum dan kehumasan. Organisasi sendiri sebetulnya sudah selesai dengan keluarga Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang BKKBN. Saya intens berhubungan dengan teman-teman wartawan,” tambah Sugilar.
Tiga tahun memimpin Bihom, Sugilar kembali lagi dipindahkan menjadi kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Berkat sentuhan tangan dingin Sugilar, BKKBN berhasil meraih laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini prestisius ini sebelumnya tak pernah diraih BKKBN. “Selama dua tahun di Biro Keuangan, dua tahun itu pula BKKBN meraih opini WTP,” ujar Sugilar bangga.
Hari ini, tiga tahun menjelang akhir pengabdiannya sebagai pejuang KB, Sugilar mendapat tugas baru di tanah kelahirannya, Jawa Barat. Sejarah baru Sugilar resmi dimulai dengan dikukuhkannya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di gedung bersejarah yang melegenda, Gedung Sate.
“Bagi saya, bertugas di Jawa Barat itu seperti pulang kampung. Ini tanah kelahiran saya, lembur kuring,” ujarnya sumringah. Wilujeng Sumping, Pak Gilar! (NJP)
