BKKBN Jangan Sampai Rugi Bandar

Wawancara Khusus dengan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sugilar

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Jawa Barat memiliki segudang masalah. Butuh sentuhan ekstra agar roda program KKBPK bisa berputar kencang. Nah, apa yang akan dilakukan Perwakilan BKKBN Jawa Barat dalam beberapa waktu ke depan? Berikut petikan wawancara dengan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sugilar saat ditemui di sela pertemuan ilmiah kependudukan di kampus Universitas Padjadjaran belum lama ini.

Setelah dilantik menjadi Kepala BKKBN Jabar, apa yang sudah Anda lakukan?

Selama ini saya terus turun ke lapangan untuk melihat dari dekat pelaksanaan program (KKBPK). Saya menemui para petugas lini lapangan, apakah PLKB, KPB, TPD sampai pos KB. Saya berkesimpulan teman-teman di lapangan luar biasa semangat dan dedikasinya. Namun, ada satu titik yang harus digali lebih dalam lagi. Kelihatannya mereka kurang tersentuh mengenai substansi program itu. Mereka sudah tahu apa sih peran PLKB/PKB, tetapi tupoksi belum mendarat di lapangan.

Substansi apa yang menurut Anda belum tersentuh?

Ya ini terfokus pada substansi BKKBN, hanya mengejar peserta KB. Nah, dari mana peserta KB itu didapat, itu yang harus diperdalam lagi. Kami menyarankan di tingkat lapangan dan PKB/PLKB mereka kembali back to basic. Seorang PLKB punya data dulu. Data apa yang diperlukan, itu sesuai denga tupoksi mereka. Misalnya data kependudukan tingkat desa, minimal mereka menguasai berapa jumlah penduduknya, berapa laki-laki-perempuan, sampai masalah kependudukan secara makro di desa tersebut.

Kedua, setelah mereka melihat data darimana sumbernya, kita tahu dari R/1/KS kan itu bisa diolah dan dianalisis secara tajam oleh mereka. Sehingga bisa benar-benar menjadi bekal operasional. Petugas bisa melihat jumlah penduduk, kepala keluarga, kondisi pendidikannya, mata pencaharian, dan lain-lain. Data lainnya, data KB bisa dilihat, berapa jumlah PUS, PA, calon PA, siapa saja. Toh, bisa dianalisis secara tajam.

Terakhir adalah data tahapan keluarga, tingkat kesejahteraannya. Mereka tahu tapi kurang menggigit. Teman-teman perlu dibekali teknik KIE-nya. Toh tugas mereka menggerakkan, bagaimana masyarakat bisa dan berkemauan dalam program KKBPK. Karena tu, teknik KIE harus diperdalam, sehingga menjadi materi bimbingan dan pembinaan kepada PLKB/PKB maupun TPD adalah bagaimana teknik KIE dan advokasi di tingkat desa.

Hasil temuan diapakan?

Sambil membenahi itu semua, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tahun depan mungkin menjadi kebijakan bersama kita dengan kepala-kepala SKPD kabupaten dan kota supaya orientrasi kepada PLKB/PKB secara seksama, baik substansi program maupun semangat kerja. Kita coba galakkan kembali. Kalau latihan kita teruskan. Tahun ini banyak pelatihan. Substansinya kita alihkan untuk lebih mengarah kepada tupoksi mereka.

Kami ingin data benar-benar akurat, sehingga bisa menjadi bekal operasional di lapangan. Jangan sampai kita ini rugi bandar. Capaian PB atau peserta baru KB kita misalnya 1 juta per tahun. Sayangnya, angka drop out (DO) bisa sampai 1,2 juta. Kalau begini caranya, kita rugi bandar. Data ini yang harus kita benahi.

Apa sebenarnya hambatan program KKBPK di lapangan?

Contoh kesertaan ber-KB Jabar sudah tinggi, di atas  60 persen. Harusnya kalau kesertaan sudah di atas 60 persen itu memang mendongkrak penurunan TFR. Angka 60 persen bisa dipertahankan dan akseptor itu menjadi akseptor lestari. Jangan sampai mereka yang sudah menjadi PA karen suatu hal akhirnya DO. Itu yang harus kita jaga. Ketersediaan kontrasepsi di setiap lini tempat pelayanan harus tersedia sebaik-baiknya. Jangan sampai mereka ingin disuntik ulang atau pil ulang tetapi tidak ada pilnya atau suntikannya. Ini menjadi satu hal yang sangat krusial, sehingga alat dan obat kontrasepsi harus benar-benar dipantau. Jangan sampai DO gara-gara alkon tidak tersedia.

Pada saat yang sama, memagari peserta agar tidak DO adalah dengan mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Kalau DO akibat menopause, itu nggak masalah. Itu memang seharusnya begitu, berhenti menjadi peserta KB. Yang jadi masalah adalah DO akibat penggunaan kontrasepsi jangka pendek. PB naik terus terus, tapi PA tidak naik signifikan.

Jabar getol melakukan revitalisasi dan percepatan program, apa hasilnya?

Akselerasi dilakukan dengan pergerakkan semua pihak, baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan seterusnya. Yang tidak kalah penting, jangan sampai kita akselerasi terus akselerasi tetapi tidak melihat data yang ada. Kami ingin data yang ada konkret dan berkualitas. Kalau ada peserta KB baru dicatat baru, kalau ulangan maka kita catat sebagai ulangan. Kita ganti cara, laporkan sebagai ganti cara. Jangan sampai misalnya karena akselerasi yang peserta KB ganti cara dilaporkan sebagai PB. Itu yang kita tidak harapkan. Kita ingin akselerasi itu bukan hanya mengejar PB, tapi juga sekaligus membenahi data tadi. Akseptor baru bias tercapai, keberlangsung terjaga, ketersediaan kontrasepsi disiapkan. Di samping itu, ketahanan keluarga juga diperhatikan.

Sejauhmana hasilnya?

Kita sekarang sedang keliling, 1-2 bulan ini kerjasama dengan kabupaten dan kota. Hasilnya belum bisa diukur, sekian ribu desa gak bisa secara tiba-tiba. Ini bisa dilihat dalam laporan rutin kita nanti, laporan bulanan, laporan tahunan. Kita akan mengetahui hasilnya pada akhir tahun nanti.

Fokus BKKBN Jabar ke depan seperti apa?

Salah satunya ya lini lapangan. Apalagi tahun ini sudah dicanangkan sebagai tahun lini lapangan. Karena itu, bagaimana kita memperkuat lini lapangan supaya kuat, PLKB/Pos KB/Sub Pos KBa/IMP/Kader kuat dalam memantapkan program KKBPK. Karena itu, saya menyarankan semua jajaran di provinsi maupun kabupaten kota bersama-sama datang ke daerah, ke desa, berdiskusi denga teman-teman di lapangan. Di sanalah kita melakukan revitalisasi program itu tadi. Supaya benar-benar apa yang diharapkan itu tergambar dengan nyata dan bisa mengena dengan baik.

Bagaimana dengan rencana Pendataan Keluarga 2015?

Pendataan keluarga tahun depan, back to basic. Data itu sebagai bekal kita melaksanakan program di lapangan. Karena kalau seorang PLKB tidak punya data, maka itu akan berabe sekali. Oleh sebab itu, untuk punya data itu tadi kita mempersiapkan perangkatynya supaya PLKB ketika mendata itu benar-benar dibekali dulu dengan formulirnya, apa yang harus didata? Siapa yang harus didata? Bagaimana caranya? Ini yang harus ditumbuhkan.

Harus diingat bahwa pendataan keluarga sudah diamanatkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014. Pendataan akan dilakukan secara door to door oleh kader setempat. Pendataan bukan untuk menyaingi kegiatan serupa yang dilakukan BPS atau lembaga lain. Pendataan dilakukan untuk melihat sejauhmana performa program KKBPK dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari hasil pendataan kita bisa mengetahui di mana posisi sebuah keluarga dalam tahapan keluarga. Kita bisa mengetahui berapa jumlah keluarga prasejahtera atau miskin misalnya. Lalu, dengan jumlah tersebut bisa segera ditentukan intervensi apa yang bisa dilakukan. Terutama menyangkut bagaimana mengungkit kesejahteraan keluarga.

Apakah data keluarga BKKBN bisa digunakan untuk program perlindungan sosial oleh pemerintah?

Itu tergantung (pemerintah). Dijadikan atau tidak untuk itu, tergantung apakah mereka membutuhkan atau tidak. Kalau membutuhkan ya kita siap. Tidak dibutuhkan, ini tetap jadi bekal  untuk BKKBN sendiri, PLKB sendiri, karena pendataan itu tidak semata-mata untuk keluarga miskin, toh data untuk melihat program KB itu sendiri di berbagai tingkatannya.(*)