KB Pria Butuh Keteladanan Petugas

Beragam rumor tentang efek dari metode operasi pria (MOP) tertanam dalam benak masyarakat membuat sejumlah pria takut menjalani metode vasektomi tersebut. Beberapa rumor tersebut antara lain vasektomi akan membuat pria menjadi impoten. Rumor lainnya menyebutkan vasektomi sama dengan kebiri.

 

Kasubbid Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Edi Purnomo mengatakan, masyarakat harus diberikan wawasan dan motivasi agar mereka tidak berpikir keliru terhadap vasektomi. “Karena jika tak dilakukan, ini tentu akan menjadi hambatan bagi para penyuluh KB Pria,” ujarnya dalam Pertemuan Apresiasi KB Pria, di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung, Rabu (11/12).

 

Pertemuan yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (BP3AKKB) Jabar itu diikuti oleh para Kasi Jaminan Pelayanan SKPD KB se-Jabar dan Paguyuban KB Pria se-Jabar. Edi menuturkan, meski memiliki hambatan dalam menjaring para akseptor KB Pria, tapi tujuh kabupaten/kota se-Jabar dinilai memberikan kontribusi dalam program KB Pria.

 

Ketujuh kabupaten/kota tersebut adalah Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kota Cimahi, Subang, dan Kota Banjar. “Tujuh kabupaten/kota itu merupakan daerah yang paling banyak mendapatkan akseptor KB dari Januari hingga November 2013,” terang Purno. Ia menyebutkan, tujuh kabupaten/kota tersebut mendapatkan 300-500 akseptor KB Pria baru. “Pada Rakerda nanti, saya akan memberikan hadiah kepada mereka,” ucap Edi dalam pertemuan itu.

 

Menurut Edi, hal yang membuat tujuh daerah itu sebagai daerah yang terbanyak mendapatkan akseptor KB Pria adalah komitmen. “Komitmen kepala daerah juga tenaga lapangan sangat menentukan keberhasilan program KB Pria,” tuturnya.

 

Para penyuluh atau penggerak KB Pria, lanjutnya, harus memberikan teladan kepada calon akseptor. “Makanya semua penyuluh dan penggerak KB Pria telah mengikuti vasektomi agar penjelasannya bisa diterima oleh calon akseptor KB,” terang Edi. Hal-hal yang dijelaskan, kata Edi, adalah pengalaman mereka menggunakan MOP.

 

Wilayah Perbatasan Butuh Advokasi Berbeda

 

Edi menceritakan pengalamannya dalam memberikan pelayanan KB Pria pada salah satu wilayah perbatasan di Bekasi, yakni wilayah yang berbatasan dengan Jakarta. “Saya menunggu hingga sore hari, hanya mendapatkan satu akseptor. Padahal dana yang dikeluarkan tak sedikit,” tuturnya. Menurutnya, salah penyebabnya karena komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang diberikan sama dengan daerah nonperbatasan.

 

Ia mengatakan, bahwa wilayah perbatasan memiliki karakter khusus, sehingga bentuk KIE yang diberikan pun disesuaikan. “Caranya dengan melakukan komunikasi di antara kedua wilayah tersebut. Pelaksanaannya bisa pada salah satu wilayah itu, yang penting sasaran kita adalah wilayah yang masuk Jawa Barat,” papar Edi.

 

Menurut Edi, penggerak KB Pria bisa melibatkan tokoh di kedua wilayah yang berbatasan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat MOP kepada masyarakat setempat. “Tokoh masyarakat memiliki pengaruh kuat, sehingga akan memudahkan KIE,” jelasnya.(RDN)