Jurnalis Cirebon Antusias Diskusi Kampung KB

CIREBON – DUAANAK.COM

Keberadaan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di perkampungan nelayan Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, cukup membuat penasaran para peliput yang sehari-hari bertugas di Cirebon dan sekitarnya. Mereka pun tampak antusias menyimak paparan seputar Kampung KB saat berlangsungnya Temu Kemitraan Media Wilayah untuk Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Jawa Barat di kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah III Cirebon, Jalan Siliwangi Nomor 14 Cirebon, pada Sabtu sore, 3 September 2016.

Temu media yang diprakarsai Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat ini menghadirkan tiga narasumber utama, terdiri atas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapati, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cirebon Elan Jaelani, dan Inspektur Utama BKKBN Mieke Selfi Sangian. Di samping itu, hadir punya Deputi BKKBN Bidang Pengendalian Penduduk Wendy Hartanto, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sugilar, Ketua IPKB Jawa Barat Dadi Ruswandi, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Cirebon Supadi Priyatna, Direktur Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) BKKBN Sugiyono, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Eli Kusnaeli, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dari unsur media, tampak hadir para kontributor media cetak dan elektronik nasional maupun jurnalis lokal se-Cirebon Raya. Sementara dari unsur IPKB tampak para koordinator wilayah (Korwil) se-Jawa Barat, antara lain Korwil Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), Korwil Priangan Timur, dan Korwil Cirebon Raya. Selain itu, hadir pula Ketua IPKB Kota Banjar, Ketua IPKB Kabupaten Kuningan, pengurus IPKB Kabupaten Majalengka, dan perwakilan IPKB Jawa Barat.

Dalam paparannya, Kepala BKKBN Surya Chandra menjelaskan, Kampung KB merupakan sebuah miniatur pembangunan manusia Indonesia. Surya menilai selama ini pembangunan Indonesia melulu berdimensi fisik, belum menyentuh aspek kemanusiaan. Karena itu, membutuhkan sebuah revolusi karakter bangsa melalui revolusi mental yang mengakar pada masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Tanpa adanya revoluasi mental, imbuh Surya, masyarakat miskin tidak akan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan yang selama ini menjeratnya. “Salah kalau ada yang menyebut masyarakat miskin butuh makan, sehingga tidak butuh revolusi mental. Justru mereka ini butuh revolusi mental. Jangan sampai orang miskin terus menerus tidak berdaya dengan kemiskinannya dan terus mereproduksi kemiskinan. Orang tua miskin melahirkan anak miskin untuk kemudian menikah dengan anak miskin lagi. Hasilnya ada keluarga miskin yang kelak melahirkan anak miskin lagi. Paradigma ini perlu diubah,” tegas Surya Chandra.

Sejalan dengan itu, Surya menjelaskan, Kampung KB diterapkan di daerah kumuh, miskin, dan banyak terdapat anak. Dengan begitu, nantinya pembangunan berwawasan kependudukan dilaksanakan di tempat itu bersama warga setempat.

“Jadi situ dibuat perencanaan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga bersama sektor terkait lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan, supaya nanti mereka akan lebih sejahtera dan berbahagia dengan dua anak cukup,” terangnya lagi.

Menurut Surya, kampung KB dibuat untuk menyukseskan Nawa Cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pedesaan. Program ini juga sesuai cita kelima untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan cita kedelapan untuk merevolusi karakter bangsa.

“Hingga saat ini sudah 400 kampung KB, bahkan mendekati target 536 kampung KB, karena satu kabupaten satu kampung KB. Bahkan direncanakan pada 2017 mendatang, satu kecamatan satu kampung KB,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Cirebon Elan Jaelani menjelaskan, Kampung KB merupakan salah satu program unggulan Kabupaten Cirebon. Meski secara teknis dikelola BPPKB, namun manajemen pengelolaan umumnya melibatkan pemangku kepentingan lain. Di Kampung KB yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Januari 2016 lalu tersebut setiap dinas atau badan daerah menggulirkan kegiatan masing-masing yang dikelola secara terpadu oleh sebuag kelompok kerja.

“Kabupaten Cirebon telah menetapkan bahwa Kampung KB merupakan salah satu program prioritas daerah. Dari 18 program prioritas, salah satunya adalah Kampung KB. Tahun ini kami menargetkan pembentukan 10 Kampung KB. Sementara yang sudah terbentuk ada tiga Kampung KB,” jelas Elan.(NJP)