Home / Berita Daerah / BKKBN-DPR RI Kompak Cegah Stunting di Pedalaman Tasikmalaya

BKKBN-DPR RI Kompak Cegah Stunting di Pedalaman Tasikmalaya

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendi (kiri) berdialog dengan salah satu warga saat berlangsungnya sosialisasi percepatan penurunan stunting di di Desa Singasari, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, pada Rabu 29 Juni 2022. (IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT)

TASIKMALAYA | WARTAKENCANA.COM

Safari sosialiasi program percepatan penurunan stunting di Jawa Barat terus bergulir. Kali ini, Rabu 29 Juni 2022, berlangsung di Desa Singasari, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendi secara khusus menyambangi salah satu daerah pedalaman di Kabupaten Tasikmalaya ini bersama tim Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat.

Di hadapan sekitar 200 warga, Nurhayati mengungkapkan stunting berdampak langsung bagi perkembangan suatu bangsa. Stunting sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sudah barang tentu mengambat tumbuh kembang anak. Jika itu terjadi, maka harapan hadirnya generasi sehat dan cerdas sulit terwujud.

Karena itu, Nurhayati sangat mendukung upaya percepatan penurunan stunting yang digelorakan pemerintah. Bersama-sama dengan BKKBN, Komisi IX DPR RI turut terjun langsung melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mencegah stunting dari hulu.

“Jadi, awali pencerahan soal stunting ini dari keluarga. Bahkan, pencegahan dimulai sejak sebelum menikah. Calon pengantin dan ibu hamil diajak untuk memperhatikan asupan gizi ideal agar bayi yang dilahirkan benar-benar sehat, terbebas dari stunting,” paparnya.

Nurhayati meminta pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi langsung pada warga dan fokus pada penderita stunting akut yang jumlahnya sekitar 17 persen.  Kepada warga yang hadir, ia meminta menyebarluaskan informasi yang didapat pada tetangga dan warga sekitar lainnya.

Koordinator Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN Jawa Barat Herman Melani yang turut hadir bersama Nurhayati mengingatkan agar warga tidak pukul rata dalam melakukan vonis stunting. “Stunting itu pasti pendek. Tapi tidak semua yang pendek adalah stunting,” tandas Herman seraya mencontohkan sosok Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang tak jangkung tapi jenius.

Yang harus menjadi perhatian, sambung Herman, adalah proses tumbuh kembang anak tatkala tidak sesuai dengan pertambahan usianya. Dia mencontohkan, jika seorang bayi menurut usianya mestinya sudah bisa berjalan tetapi ternyata tidak bisa, maka harus segera diperiksa untuk kemudian mendapat intervensi yang seharusnya. Juga, penting memerhatikan asupan gizi dan tumbuh kembangnya.

Herman menjelaskan, stunting merupakan gejala kronis. Tidak ujug-ujug jadi. Stunting dampak kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama, sejak kehamilan hingga usia dua tahun. Sejalan dengan itu, maka upaya pencegahan stunting semestinya dilakukan sebelum menikah. Salah satunya dengan menikah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian, saat hamil, dan kawal tumbuh kembang bayi.

“Gejalan paling akrab stunting, anak bertubuh pendek, gagal tumbuh, terhambat perkembangan kognitif dan motoriknya,” ungkap dia.

Yang tak kalah ditegaskan Herman, harus malu saat keturunan kena stunting. “Harus malu terkena stunting. Sebab, ini bisa dicegah. Jangan bersandar pada takdir,” ucapnya seraya menambahkan, penting tiap pasangan senantiasa memerhatikan kesehatan tubuh sebagai ikhtiar memiliki keturunan bertubuh sehat.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPKBP3A) Kabupaten Tasikmalaya Dadan Hamdani mengaku pihaknya serius melakukan upaya percepatan penurunan stunting. Menandai keseriusannya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagaimana amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dadan menjelaskan, pada 2013 lalu prevalensi stunting di Kabupaten Tasikmalaya menyentuh angka 41,75 persen. “Dulu dari jumlah balita yang ada setengahnya terkena gejala stunting. Kabupaten ini kala itu berada di urut kedua terbesar di Jabar,” sebutnya.

Berkat upaya gencar yang dilakukan pemerintah daerah, dalam lima tahun mengalami penurunan cukup signifikan ke angka 33 persen. Prevalensi stunting terus menurun hingga menyisakan sekitar 24 persen pada 2021. Dadan menilai penurunan merupakan buah kolaborasi semua pihak dalam upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting.

“Kami mengoptimalkan jajaran hingga mitra tim pendamping keluarga (TPK) dan kelompok kegiatan serta potensi masyarakat lainnya. Penekanannya kepada warga yang hadir untuk terus memerhatikan segala aspek pemicu stunting,” papar Dadan.(AGUS ALAMSYAH/IPKB KABUPATEN TASIKMALAYA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
%d bloggers like this: