Turunkan Stunting, Kepala BKKBN Ajak Belajar dari Peru hingga Etiopia

BANDUNG | WARTAKENCANA.COM

Salah satu kendala dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia adalah keterbatasan rujukan atau kajian perbandingan dengan negara lain. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo berpendapat, perbandingan dengan negara-negara yang sudah terlebih dahulu sukses menurunkan prevalensi stunting sangat dibutuhkan untuk mengindentifikasi kesamaan metode yang digunakan.

“Secara internasional, sebenarnya WHO memiliki framework dalam penanganan stunting, yang mana menempatkan community dan social factor menjadi semacam basic yang menjadikan faktor-faktor berikutnya itu sangat terpengaruh. Jadi community dan social factor ini sangat mempengaruhi situasi dalam keluarga. Di samping itu, kita perlu melihat studi-studi internasional yang sudah dilakukan,” ungkap hasto dalam webinar “100 Profesor Bicara Stunting” pada Senin, 5 Juli 2021.

Hasto menyebut studi terbaru tentang penurunan stunting di lima negara: Nepal, Etiopia, Peru, Kirgistan, dan Senegal. Mantan Bupati Kulonprogo ini berharap para profesor bisa menjadi pertimbangkan studi-studi yang menunjukkan success story penurunan stunting dalam waktu cukup singkat tersebut.

“Menurut saya lima negara ini bisa menjadi bahan kajian karena menarik sekali. Betapa Peru bisa turun jauh lebih rendah dari 20 persen sebagai standar WHO dalam waktu yang relatif singkat. Tahun 2008 masih mendekati 30 persen, kemudian 2014 sudah di bawah 20 persen. Saya kira contoh Peru contoh luar biasa penurunnaya. Negara-negara lima tadi secara umum mengalami penurunan signifikan dengan berbagai macam cara mereka. Saya berharap sekali nanti bisa diidentifikasi apa-apa yang punya keseragaman dari lima negara ini,” ujar Hasto.

Dari laporan studi tersebut Hasto mengindentifikasi faktor-faktor signifikan yang dilakukan di lima negara tersebut. Peru, Kirgistan, Nepal, dan Etiopia melakukan peningkatan gizi pada ibu dan anak baru lahir (improving maternal nutrition and newborn outcomes). Di sisi lain, Peru, Senegal, Nepal, dan Etiopia juga melakukan peningkatan kualitas lingkungan, seperti kebesihan, air, dan sanitasi (improving living condition).

“Harus kita akui keterbatasan literatur secara statistik yang sama metodenya sangat sedikit. Padahal kita bisa membandingkan dari banyak faktor. Misalnya faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Mohon bisa dilihat juga kemiskinan bisa sangat berpengaruh,” tambah Hasto.

Hasto mengingatkan, stunting sangat berpengaruh pada masa depan Indonesia. Ini terjadi karena untuk mencapai mencapai kemajuan memutuhkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Faktanya, saat ini proporsi pemuda cukup besar. Tanpa kualitas memadai, mereka hanya akan menjadi beban. Padahal, dependency ratio saat ini sangat rendah. Proporsi ini manjadi peluang raihan bonus demografi lebih maju diterima.

“Ini buah dari perjalan panjang pembangunan penduduk di Indonesia. Penurunan fertilitas dan mortalitas hingga sampai pada satu titik penduduk produktif lebih besar. Penduduk Indonesia mulai didominasi penduduk milenial dan post milenial (Gen Z dan post Gen Z) sebanyak 173,31 juta jiwa atau 64,69 persen). Penduduk tua (generasi X dan babby boomer sertapre-babby boomer sebanyak 94,69 (35,31 persen). Proporsi penduduk Indonesia yang bekerja dan tidak bekerja jauh lebih besar dari yang tidak bekerja, sehingga akan mencapai windows opportunity untuk bonus demografi,” papar Hasto.

Dia menambahkan, transisi demografi di Indonesia ditandai penurunan fertilitas yang tajam dengan dibarengi penurunan mortalitas. Ini yang kemudian mengubah struktur dan komposisi penduduk Indonesia. Penduduk usia 0-14 tahun dari 44,12 persen pada 1971 menjadi 23,33 persen pada 2020. Dalam periode yang sama, penduduk usia kerja 15-64 tahun meningkat dari 53,39 persen menjadi 70,72 persen. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 2,49 persen menjadi 5,95 persen. Momentum ini harus dipertahankan agar Indonesia menikmati periode bonus demografi lebih panjang.

Bagi Hasto, momentum harus dipertahankan dengan cara menyiapkan tenaga berkualitas, berdaya saing. Tanpa upaya itu, bonus demografi ini akan lewat begitu saja tanpa bisa dinikmati sebagai bonus kesejahteraan. Penduduk muda sangat menentukan.

“Oleh karenanya, adolescence sangat penting. Mereka yang akan menadi pasangan baru, melahirkan generasi baru, mereka yang akan menjadi penentu. Jika mereka tidak menikah muda, tidak putus sekolah, mendapat pendidikan yang baik, tidak jadi penganguran, sehingga bisa mencapai bonus demografi. Jika tidak, maka akan menjadi bencara. Bisa menjadi berkah, menjadi modal pembangunan. Tetapi juga bisa menjadi musibah. Di sini bisa sejahtera atau sengsara. Itulah mengapa kita harus mennciptakan generasi yang bebas stunting,” tandas Hasto.

Tak hanya itu, mantan Kepala Puskesmas Kahala di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, ini mengggarisbawahi bahwa stunting bukan satu-satu masalah kualitas SDM. Data menunjukkan bahwa mental disorder meningkat dari tahun ke tahun. Pada Riskesdas sebelumnya, mental disorder pada anak-anak kita 61, sekarang jadi 9,8 persen. Belum lagi masalah autisme, napza, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang menjadikan masalah penanganan anak Indonesia kian berat.

“Itulah pentingnya para profesor, para senior, agar kita mendapat masukan dari para ahli untuk masalah-masalah ini. Saya yakin para ahli, profesor, akan sangat lebih mudah menganalisis permasalahan-permasalahan ini. Ketika pemerintah, BKKBN menjadi bagian kecil dari umara, kita bertanya kepada ulama. Nah, ulama stunting ini para profesor. Kita harus belajar kepada para profesor. Kajian-kajian komprehensif bisa kita dapatkan. Semoga dengan usaha paa profesor kita bisa diberikan kemudahan dalam menciptakan generasi unggul,” harap mantan Kepala Instansi Kesehatan Reproduksi dan  Bayi Tabung RSUP Sardjito Yogyakarta ini.(NJP)