Tahun Depan, Anggaran Pendataan Keluarga Naik 7 Kali Lipat

KARAWANG – DUAANAK.COM

Pendataan keluarga menjadi perhatian utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun depan. Tidak tanggung-tanggung, duit yang digelontorkan naik dari Rp 70 miliar pada tahun ini menjadi Rp 500 miliar pada 2015 mendatang atau naik lebih dari tujuh kali lipat. Wow!

Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Chammah Wahyuni menjelaskan, gelontoran jumbo tersebut dilakukan untuk mendapatkan data keluarga secara akurat dan berkualitas. Dengan begitu, data keluara bisa dijadikan pijakan untuk merencanakan pembangunan desa maupun level pemerinatahan berikutnya.

“Tahun depan mulai diberlakukan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa bakal menjadi pusat pembangunan. Para kader PPKBD, PLKB, PKB, TPD harus ambil bagian dalam perencanaan desa. Teman-teman harus berperan aktif dalam musrenbang desa,” pesan Yuni, sapaan akrab Chammah Wahyuni, kepada sedikitnya 600 pengelola program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Karawang, Senin 7 Oktober 2014 kemarin.

Pendataan keluarga, sambung Yuni, menjadi concern BKKBN karena perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data. Data berkualitas diyakini mampu mencerminkan realitas masyarakat. Dengan begitu, pemerintah bisa merencanakan dengan tepat sekaligus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara lebih spesifik Yuni menjelaskan, pendataan keluarga yang bakal dilaksanakan tahun depan menggunakan satuan kepala keluarga (KK). Biaya pendataan setiap KK adalah Rp 3.000. Dengan demikian, jumlah biaya yang diterima setiap desa akan sangat ditentuka jumlah KK di desa bersangkutan. Dia mewanti-wanti agar duit Rp 3.000 tersebut benar-benar sampai kepada petugas pendata.

“Kalau 500 KK, ya 500 kali Rp 3.000. Tolong tidak membuat pendataan palsu. Ini harus ada kerjasama yang baik antara PPKBD, PKB/PLKB. Jangan sampai uangnya bertambah banyak, tapi malah jadi ribut. Pastikan uang Rp 3.000 itu jatuh kepada yang mendata, tidak dipotong. Tidak dipotong lain-lain karena yang lain-lain itu sudah disediakan (anggarannya). Kami menuntut hasilnya lebih akurat,” tegas Yuni.

Selain akurasi, Yuni juga mengingatkan petugas lini lapangan untuk menyampaikan laporan sesuai kenyataan. Jangan sampai laporan dibuat hanya untuk memenuhi target yang telah ditentukan. Faktanya, dari setiap 10 peserta baru KB, ternyata hanya satu yang menjadi peserta aktif. Sisanya berhenti di tengah jalan alias drop out (DO).

Hasil penelitian yang dilakukan BKKBN menunjukkan, para peserta KB yang DO rata-rata mengkhawatirkan adanya efek samping yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi. Di sinilah perlunya PLKB/PKB/TPD/PPKBD memberikan edukasi secara tepat kepada calon peserta KB. Dia mencontohkan, bila seorang calon peserta menderita darah tinggi, maka petugas harus mengarahkan agar yang bersangkutan tidak menggunakan pil KB karena akan mengakibatkan pusing dan sakit kepala.(NJP)