Saatnya Fokus Tangani Masalah Kependudukan Jawa Barat

Masalah Kependudukan bukanlah isu seksi di tingkat kabupaten/ kota. Namun jika tak tergarap, dampaknya bisa sangat serius.

Demikian kegelisahan yang muncul di antara para peserta “Orientasi Parameter Kependudukan dan Inventarisasi Isu Strategis Dampak Kependudukan” yang diadakan di Bandung, 7-8 Oktober 2014.

Pasalnya, pada acara yang menghadirkan Sekretaris dan Pengelola Data di 27 kabupaten/ kota, berbagai masalah kependudukan tersaji bergantian oleh para pakar demografi dan akademisi. Tentu saja, dua hari tersebut, sukses menggugah kedsadaran para peserta yang memang langsung bergelut dengan masalah kependudukan di daerahnya masing-masing, bahwa masalah kependudukan harus menjadi perhatian ekstra.

Acara yang digagas Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat ini menghadirkan mitra kerja dan akademisi, diantaranya dari Koalisi Kependudukan jawa Barat, Ikatan Penulis KB Jawa Barat, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UNPAD, juga dari Direktorat BKKBN Pusat.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Yudhi Suryadhi mengamini kegelisahan tersebut. “Tujuan kegiatan ini memang demikian, memunculkan kesadaran akan masalah kependudukan yang kian serius,” jelas Yudhi.

“Kita berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para peserta tentang parameter kependudukan serta cara perhitungannya. Juga bagaimana membuat proyeksi penduduk,” lanjutnya.

Yudhi menjelasakan, dengan demikian, sepulangnya dari acara ini, para peserta dapat menyediakan parameter kependudukan yang dapat dipergunakan oleh pemegang kebijakan di wilayahnya masing-masing.

Sejumlah pakar memang dihadirkan di acara ini. Ada Saeful Millah, pemerhati kependudukan yang membahas sejauhmana fokus RPJMP Jawa Barat menyoroti masalah kependudukan. Ada juga Soeroso Dasar yang menyajikan hasil kajian di salah satu kabupaten, Bandung Barat. Juga Nuraini, statistisi yang menyoroti masalah pengurangan lahan pertanian di kabupaten Karawang.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Jawa Barat, Sugilar, menyambut baik acara ini, seraya berharap banyak pihak kabupaten/ kota ikut fokus mengatasi masalah kependudukan.

“Saat ini, kondisinya kita (provinsi dan kabupaten/ kota – red) memang tak berkait secara struktur. Akan tetapi, secara fungsi dan tugas, kita bisa jalan bareng-bareng,” papar Gilar. Kepala perwakilan yang belum genap sebulan di Jawa Barat ini juga menekankan bahwa kondisi Jawa Barat semakin rentan dengan jumlah penduduknya yang terbesar. “Sensus Penduduk 2010 kita 43 juta. Susenas 2012 jumlahnya 45 juta. Masalah kependudukan kita bukan hanya kelahiran alami, tapi juga in-migrasi yang tinggi di daerah-daerah industri,” lanjutnya.

Dengan demikian, lanjut Gilar, tugas kita bersama menyelesaikannya. “Semua ini bisa kita lakukan dengan program KB. Fokusnya bukan hanya dapat akspetor baru, tapi juga pada mencegah bagaimana akseptor yang ada tidak drop out.”

Di akhir paparannya, Gilar menekankan bahwa anggaran yang dikucurkan pemerintah tidak sedikit, oleh karena itu pertanggungjawaban kita menjadi sangat penting. “bagaimana anggaran yang ada akan berdampak pada menurunnya TFR kita dan peningkatan peserta KB yang berkualitas,” pungkasnya.

(ZDN/LM)