Review KKBPK Jabar Buahkan 8 Rumusan, Berikut Hasilnya…

BANDUNG | DUAANAK.COM

Review atau telaah tengah tahun program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) Jawa Barat resmi berakhir, Rabu siang, 7 Agustus 2019. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 6-7 Agustus 2019, di Hotel Papandayan, Kota Bandung ini diikuti pada kepala bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta mitra Kerja terkait di tingkat provinsi.

Review program KKBPK 2019 diawali dengan evaluasi capaian kinerja, baik program maupun potret anggaran yang melibatkan kabupaten dan kota. Kemudian, dilanjutkan dengan sosialisasi Pendataan Keluarga (PK) 2020 yang disampaikan Direktur Pelaporan dan statistik (Ditlaptik) BKKBN. Selanjutnya, diskusi panel sosialisasi sinergi antara program pembangunan kependudukan dengan PKH dan BPJS Ketenagakerjaan (melalui MoU antara jajaran TPD/TPK dengan BPJS ketenagakerjaan).

Berdasarkan pemaparan narasumber dan diskusi dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas merupakan salah satu kebijakan nasional dalam RPJMN 2015-2019.
2. Hasil evaluasi capaian Kinerja Program KKBPK (semester I tahun 2019), menunjukkan bahwa naik turunnya (fluktuasi) angka pencapaian Peserta KB Aktif (PA) di tahun 2019 tidak terlalu drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, keadaan ini menandakan bahwa kualitas pencatatan pelaporan sudah semakin baik di lapangan.
3. Adanya penetapan PPM Ganti Cara (GC) dilakukan untuk mendongkrak pencapaian kesertaaan KB MKJP, yaitu adanya perpindahan kesertaan KB dari non MKJP ke MKJP.
4. Pencapaian minus data additional user (PA tambahan) ditandai dengan angka pencapaian PB yang tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian PA (data s.d juni 2019). Untuk mencapai additional user diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
   • pembenahan data PA, sehingga akhir tahun menunjukkan kondisi PA yang sebenarnya,
   • Meningkatkan cakupan laporan klinik, dimana angka cakupan saat ini belum 100%, sehingga terdapat kemungkinan bahwa data PA maupun PB yang tidak terlaporkan.
   • pemenuhan kebutuhan sarana (form) di lapangan sesuai dengan usulan OPD Kab/Kota, sehingga tidak ada hambatan pada proses pencatatanp dan pelaporan.
   • Dalam menyongsong PK 2020 perlu dilakukan updating secara rutin hasil pendataan keluarga PK 2015.
5. Diperlukan dukungan sarana dan prasarana pelayanan di lapangan, termasuk jaminan ketersediaan alokon (implant, fallopering) dan sumberdaya pelayanan KB (tenaga medis operator MOP dan MOW yang belum bersertifikat kompetensi).
6. Merujuk pada proyek prioritas nasional, diperlukan upaya fokus pada pelaksanaan anggaran dan pelaporan. Karena itu, pengelolaan alokon harus melalui pendekatan pro aktif dan tidak terlalu birokratif (hanya menunggu distribusi alokon), terencana, terdistribusi dan yang terpenting terlaporkan dengan baik, upaya lain berupa distribusi dinamis untuk menjamin ketersediaan alokon.
7. Dalam hal pemanfaatan potensi desa, Petugas lini lapangan sebagai pekerja bukan penerima upah (pekerja sektor informal) sesungguhnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar mendapatkan jaminan/perlindungan sosial. Karena itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, melakukan kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan pada Petugas lini lapangan.
8. Selain itu, terdapat Sinergitas program KKBPK dan Program Keluarga Harapan di Jawa Barat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan Pemberdayaan ekonomi. Melalui integrasi ini, dilakukan kerjasama antara PKH dengan BKKBN dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia di tingkat lini lapangan. Terdapat 3500 PKB dan TPD/TPK sebagai petugas lini lapangan, jika petugas lini lapangan KKBPK terintegrasi dengan tenaga pendamping PKH misalkan dalam membidik sasaran ibu hamil, dan ibu postpartum, maka akan berdampak secara signifikan terhadap upaya promosi kesehatan reproduksi dan informasi KB, sebab keluarga anggota PKH akan terpapar tentang informasi KB dan kesehatan reproduksi, sehingga harapannya akan dapat mengatur kelahirannya dengan baik. Akhirnya Kerjasama ini merupakan sebuah jembatan dalam upaya kolaborasi di tingkat lini lapangan (desa) dalam mensuksukseskan program KKBPK. (NJP)