Refreshing di Desa untuk Membumikan Kembali Program KB

BANDUNG – DUAANAK.COM

Gebyar Tahun Lini Lapangan 2014 lalu tak hanya semarak pada tataran operasional. Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat pun tak ketinggalan. Bila sebelumnya seabrek pelatihan cukup dihelat di ruang kelas, tahun ini diboyong ke lapangan. Para petugas lapangan diajak kembali mengunjungi desa, para kepala desa dirangkul, bidan desa didekati.

Hasilnya, bukan hanya mengingatkan kembali para petugas lapangan dengan tugas-tugas mereka, melainkan hadirnya gairah baru dalam pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK). Yang mencengangkan, ternyata riuh rendah iklan keluarga berencana di televisi belum mampu menggairahkan program di akar rumput.

“Saya bilang kepada kepala desa, ‘Masa sih Pak Kades tidak ada secuil pun dana untuk KB?’ Mereka menjawab, ‘Oh, ternyata tugas kami tidak hanya ngurus lahan, bangunan, dan KTP, ya?’ Rupanya kepala desa kita belum mendapat pemahaman tentang program KKBPK,” kata Kepala Bidang Latbang BKKBN Jabar Pintauli Siregar menceritakan pengalamannya saat berbincang dengan salah seorang kepala desa.

Dialog itu pula yang menyadarkan Pinta, sapaan akrab Pintauli Siregar, ternyata program KKBPK tak benar-benar membumi, bahkan di kalangan penyelenggara pemerintahan sekalipun. Wajar bila kemudian program yang sempat melambungkan nama Indonesia di pentas global tersebut seolah sunyi senyap. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pengayoman dari para petugas lapangan. Menurut pengakuan kepala desa, ternyata ada PLKB yang datang hanya untuk meminta dana untuk keperluan outbond. Nah, lho.

Pengakuan dari bidan tak kalah mengagetkan. Pada umumnya PLKB datang hanya untuk meminta laporan pelayanan kontrasepsi. Jarang sekali terjadi dialog bagaimana misalnya meningkatkan kualitas kesertaan ber-KB atau klarifikasi data dengan cara mendatangi peserta KB. Pengakuan ini tak jauh berbeda dengan temuan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sugilar ketika melakukan serangkaian kunjungan kerja di Jabar Selatan beberapa waktu lalu. Seorang bidan praktik mengaku hanya didatangi PLKB ketika mereka membutuhkan data peserta KB.

Serangkaian temuan itulah yang kemudian melahirkan inisiatif Bidang Latbang untuk menggelar penyegaran (refreshing) bagi petugas lapangan di desa. Narasumber pun tak lagi didrop dari widyaiswara reguler BKKBN. Para penyelola program di tingkat kabupaten diajak terlibat penuh. Mereka memfasilitasi penyediaan tempat hingga menentukan daerah yang akan dijadikan lokasi praktik.

“Saya mengajak SKPD setempat untuk terlibat. Ayolah mumpung teman-teman lapangan ngumpul, Bapak dan Ibu mau memberikan materi apa? Dari situ muncul keakraban. Selama ini tidak semua kabupaten dan kota bisa mengumpulkan PLKB karena memang APBD-nya tidak ada untuk itu. Melalui proses ini diharapkan muncul sambung rasa di antara pengelola program dengan petugas lapangan,” ujar Pinta.

Terobosan ini tak sia-sia. Selain memboyong kembali petugas lapangan ke habitatnya, model ini sukses memberikan output secara konkret. Selama di desa, para petugas diajak terlibat secara nyata dalam pendataan keluarga hingga pelayanan KB. Output yang bisa dilihat secara kasat mata ini berupa peta keluarga di tingkat RT, profil kependudukan dan keluarga berencana di desa, dan pelayanan KB MKJP itu sendiri.

Kepada para kepala desa dan dua aparat desa lainnya, Pinta mengajak mereka untuk mengenal lebih dekat program KKBPK. Penyelenggara pemerintahan ini diajak menelusuri sejarah program, mengapa KB diperlukan, dan tetek-bengek lainnya. Di bagian akhir, setiap desa diminta membuat rencana tindak lanjut yang bisa diimplementasikan di desa masing-masing.

“Sambutan kepala desa sangat baik. Selama ini mereka abai karena memang kurang memahami program itu sendiri. Kini, paling tidak kita punya 120 desa model yang kepala desa dan aparatnya sudah kita latih. Mudah-mudahan program KB lebih membumi dan berdaya,” ujar Pinta optimistis.(WARTA KENCANA)