Rakerda Banggakencana Jabar Hasilkan 11 Poin Rumusan

BANDUNG | DUAANAK.COM

Rapat Kerja Daerah Pembangunan Keluarga, Kependudukn, dan Keluarga Berencana (Rakerda Banggakencana) Provinsi Jawa Barat 2020 yang berlangsung selama dua hari, 5-6 Maret 2020, usai dilaksanakan. Hajat tahunan yang diprakarsai Perwakilan Bandung Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat ini menghasilkan 11 poin rumusan. Berikut hasil rumuannya:

RUMUSAN RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM BANGGAKENCANA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 TANGGAL 5-6 MARET 2020

1. Rapat Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat (Rakerda Jabar) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tahun 2020 mengusung Tema: “50 Tahun Program KB Menghadapi Tantangan 50 Juta Penduduk Jawa Barat”. Untuk menghadapi tantangan tersebut, BKKBN telah bermitra bersama dinas instansi terkait termasuk dengan TP PKK sebagai mitra potensial. Selain itu adanya Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan sebanyak 2000 orang sebagai tenaga lini lapangan yang juga telah diapresiasi oleh Kepala BKKBN.
2. Proyeksi data BPS sebesar 25,3% dari total populasi Penduduk Indonesia adalah kelompok milenial (seperlima jumlah Penduduk Indonesia) dan jumlah penduduk milenial Jabar sebanyak 12,5 juta orang, sehingga perlu pendekatan baru untuk generasi baru ini. Hal itu menjadi dasar BKKBN untuk melaksanakan rebranding logo dan tagline “Berencana itu Keren”.
3. Asisten Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan agar kegiatan Rakerda dijadikan momentum untuk dapat menjawab tantangan dan peluang 50 tahun program KB mengelola berbagai permasalahan kependudukan Jawa Barat dan dapat meningkatkan kualitas penduduk provinsi Jawa Barat. BKKBN Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus meningkatkan performanya dan dapat terus bersinergi lintas sektor demi Keluarga Jabar Juara Lahir Batin.
4. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya program Banggakencana dalam mencegah stunting dan menghadirkan keluarga berkualitas melalui 8 fungsi keluarga. TP PKK merupakan kekuatan kolaboratif bersama BKKBN dan mitra kerja terkait karena di dalamnya ada perencanaan, pembinaan, evaluasi dan tindak lanjut melalui Gerakan 10 Program Pokok PKK. Program penambahan meja ke 6 di Posyandu untuk permasalahan khusus (misal untuk masyarakat difabel, stunting) guna perwujudan Sekoper Cinta dan Jabar Bergerak.
5. Pakar Ilmu Kependudukan UNPAD (Prof. Ganjar Kurnia) memberikan pandangan bahwa untuk mensukseskan program Banggakencana ini diperlukan analisa pengendalian penduduk untuk usia kerja dalam memanfaatkan bonus demografi. Perkembangan komposisi piramida penduduk menjadi bahan analisa evaluasi oleh unsur pemerintah dalam mengembangkan program pembangunan yang mengakomodir kebutuhan berdasarkan komposisi struktur umur penduduk.
6. Kualitas SDM Indonesia berawal dari kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam organisasi pembangunan. Pembangunan keluarga dimaksudkan agar tercapai keluarga yang berketahanan, dan sejahtera dalam tiap tahapan kehidupan, dan karenanya, diperlukan intervensi yang saling berkelanjutan. Pakar ilmu keluarga IPB (Herien Puspitawati), menekankan bahwa pada era keterbukaan saat ini, setiap intervensi sebuah kebjiakan harus berpijak pada bukti (evidence based policy making). Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) telah ditetapkan sebagai indikator RPJMN 2020 – 2024 yang terdiri dari 3 dimensi yaitu: Ketentraman, Kemandirian dan kebahagiaan yang perlu disiapkan melalu pembentukan Forum dan Pokja yang mengendalikan IPK dalam rangka mempercepat tercapainya target Pembangunan Keluarga Sejahtera. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Perwakilan GenRe Jawa Barat bahwa remaja memerlukan intervensi pemerintah melalui kegiatan-kegiatan poktan serta dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
7. Dinas Kesehatan Provinsi Jabar menyampaikan mengenai kebijakan dan strategi penurunan stunting yang sangat memerlukan sinergitas lintas sektor. Peran penting pola asuh yang terpadu bersama pemenuhan gizi dan hak anak yang dimulai dari perencanaan keluarga yang baik sangat diperlukan dalam mencegah dan memberantas stunting di Provinsi Jawa Barat guna mencapai target Prioritas Nasional tahun 2020.
8. Bappeda Jabar memberikan arahan Kebijakan Pemerintah Jawa Barat dalam mendukung program bangga kencana Tahun 2020, disampaikan bahwa tantangan provinsi Jawa Barat meskipun laju pertumbuhan penduduk menurun, namun jumlah penduduk Jabar yang masih meningkat di setiap tahunnya menjadi tantangan ke depan. Pada tahun 2019, IPM Jawa Barat mampu melampaui IPM Nasional, yaitu 72.03 poin, sementara IPM nasional 71.92 poin. Kedepan, kita perlu mengembangkan dan merancang program-program yang sifatnya inovatif melalui kolaborasi dan inisiasi bersama kabupaten/kota, agar target IPM dapat tercapai dengan lebih baik.
9. Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2020 (PK2020) yang dilaksanakan tanggal 1-30 Juni 2020 memerlukan persiapan yang matang karena Provinsi Jawa Barat menggunakan metode sensus dan diharapkan hasil PK2020 tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan keluarga Jawa Barat.
10. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi sektor swasta dan Pemda sebagai upaya peningkatan dan pembinaan kesertaan ber KB perlu terus ditingkatkan. Perlu terus menumbuhkan kesadaran dan komitmen masyarakat Jawa Barat dalam program Bangga Kencana salah satunya melalui kegiatan Kampung KB yang bersinergi dengan lintas sektor.
11. Potensi Dana Desa dan Kelurahan perlu dioptimalkan dengan lebih meningkatkan kegiatan nonfisik berupa peningkatan SDM lini lapangan yaitu para Penyuluh KB, TPD, kader melalui kegiatan sosial maupun berupa pelatihan, orientasi melalui berbagai media.

Hasil paparan Rakerda yang mencakup kondisi dan perkembangan penduduk Provinsi Jawa Barat merupakan bahan penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan program Banggakencana dan 50 tahun Program KB merupakan momentum yang sangat penting sebagai pijakan pelaksanaan program Banggakencana ke depannya dengan mengimplementasikan nilai-nilai keluarga dalam menghadapi/mengembangkan pembangunan keluarga secara modern dengan pendekatan siklus kehidupan manusia yang dimulai dari 1000 HPK, anak, remaja, keluarga dan sampai dengan lansia.

Demikian hasil rumusan Rakerda Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ini disampaikan. Hasil rumusan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran BKKBN Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan seluruh stakeholders dan mitra kerja baik di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat lini lapangan dalam wujud percepatan implementasi berbagai kegiatan strategis di seluruh tingkatan wilayah, untuk memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia serta dapat mendukung upaya pencapaian target Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Bandung, 06 Maret 2020

Tim Perumus Rakerda Bangga Kencana Jabar