JAKARTA | WARTAKENCANA.COM
Keluarga adalah tiang agama. Itulah poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, 28 Januari 2021.
Bagi Jokowi, sapaan Presiden Joko Widodo, kehadiran kader keluarga berencana (KB) dan penyuluh KB bukan hanya untuk pengendalian penduduk, tapi juga memiliki tujuan besar meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, sehat berkualitas, bahagia, dan sejahtera. Apa yang dikerjakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sangat strategis bagi masa depan bangsa dan negara.
“Karena keluarga adalah tiang negara,” tandas Jokowi.
Atas peran strategis tersebut, Presiden menyampaikan terimakasih, apresiasi, dan penghargaan pada seluruh jajaran BKKBN dan kader penggerak di desa-desa dan kampung-kampung. “Saya mendapat informasi dari Kepala BKKBN bahwa kader dan sub penyuluh KB seluruhnya berjumlah 1,2 juta dan Penyuluh KB PNS 13.000. Kemudian yang non-PNS 9600. Tadi Dokter Hasto menyampaikan agar ini bisa ditambah, saya jawab bisa. Karena memang yang dibutuhkan saat ini yang ada di lapangan, operasional, dan langsung bisa menyentuh masyarakat, sehingga bisa bekerja melakukan pembinaan penyuluhan pelayanan KB di tengah masyarakat. Mewujudkan Kampung KB di seluruh penjuru tanah air, mewujudkan keluarga berkualitas, bahagia dan sejahtera,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi secara khusus mengajak BKKBN beserta seluruh jajarannya untuk melaksanakan tiga langkah penting. Pertama, menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Alasannya, kelompok sasaran binaan utamanya adalah generasi muda, keluarga muda yang lebih berkarakter digital aktif di media sosial. Karena itu, metode komunikasi BKKBN juga harus berubah berkarakter kekinian, penyampaian informasi gunakan media-media kekinian, sehingga pesan bisa tersampaikan kepada sasaran.
Kedua, sosialisasi yang dilakukan bukan hanya perihal jumlah anak. Menurut Jokowi, jarak antarkelahiran sangat penting dan yang tidak kalah penting adalah membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagi bidang. Sebut saja misalnya kesehatan, ekonomi, pendidikan anak dan kebahagian keluarga, gizi, kualitas sanitasi, lingkungan.
Ketiga, angka stunting saat ini angkanya 27,6 persen. Pemerintah menargetkan pada 2024 mendatang menjadi 14 persen. Bagi Jokowi, target ini bukan angka yang mudah. Meski begitu, Presiden meyakini jika lapangan dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit dicapai.
“Sudah didesain konsolidasi anggaran dan program kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan kegiatan ini akan seperti apa. Ini menjadi tugas Bapak dan Ibu semua karena persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Dengan koordinasi Kemenko PMK dengan Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana, mulai saat ini BKKBN memegang kendali pencegahan stunting,” tegas Jokowi.(NJ)