Pangdam Siliwangi Pastikan Selalu Dukung Banggakencana

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto bersama Kepala BKKBN Jabar Kusmana dan pejabat administrator BKKBN Jabar di Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung. (IRFAN HQ/BKKBN JABAR)

Panglima Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto memastikan jajaran TNI selalu mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Banggakencana). Termasuk agenda Pendataan Keluarga (PK) 2020 yang bakal dihelat Juni mendatang. Dukungan yang sama juga diberikan kepada semua program pemerintah.

Pangdam III/Siliwangi menegaskan hal itu saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Kusmana di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III/Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa 10 Maret 2020. Turut mendampingi Uung, sapaan akrab Kusmana, para pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan BKKBN Jawa Barat.

“TNI bersama rakyat akan selalu mendukung semua program pemerintah, termasuk KB atau Banggakencana. Sinergi yang terjalin melalui kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan merupakan wujud nyata peran TNI dalam menyukseskan program Banggakencana,” tandas Nugroho.

“Kemitraan TNI-BKKBN selalu menjadi prioritas dalam upaya pengendalian penduduk. Terlebih bagi Jawa Barat sebagai penyangga program di tingkat nasional,” tambah Pangdam.

Menyambut pelaksanaan PK 2020, Pangdam mengajak segenap masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama menyukseskan program lima tahunan tersebut. Pangdam secara khusus meminta masyarakat memberikan data secara benar, jelas, dan akurat.

Nugroho menegaskan bahwa pendataan merupakan awal dari perencanaan keluarga. Data berkualitas menjadi modal utama perencanaan pembangunan. Sejalan dengan itu, prajurit Siliwangi akan selalu mendukung upaya baik ini di wilayah Jabar dan Banten.

Komitmen tegas Pangdam tersebut merespons pemaparan singkat Kepala Perwakilan BKKBN Jabar tentang pentingnya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga di Jawa Barat. Uung menjelaskan, Jawa Barat yang tahun 2020 ini mencapai angka 50 juta penduduk mutlak perlu pengendalian baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

“Program KB yang sejak tahun 1970-an digelorakan berbagai pihak diyakini mampu menyetop ledakan penduduk hingga 100 juta penduduk pada era 2000-an. Dengan demikian, pembangunan pada kurun waktu tersebut dapat dengan optimal memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” papar Uung.

Ke depannya, sambung Uung, BKKBN akan menyesuaikan dengan tantangan generasi baru melalui cara-cara baru. Salah satunya melalui rebranding sebagai upaya mendekatkan pada sasaran milenial dan zilenial.(NJP)