Membangun dari Pinggiran (1)

BKKBN Intensifkan Pelayanan KB di Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah

Mari mengingat kembali konsep “Membangun dari Pinggiran” yang digulirkan Presiden Joko Widodo dalam sembilan agenda pembangunan (Nawa Cita). Melalui konsep ini negara memastikan hadir di tengah masyarakat, di daerah terluar sekalipun. Dalam spirit tersebut, BKKBN memastikan menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perbatasan dua provinsi besar Indonesia: Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Semester kedua tahun 2019 menjadi periode sibuk bagi kru mobil unit penerangan keluarga berencana (Mupen KB) di Jawa Barat. Selang dua bulan sejak merambah pesisir selatan Jawa Barat dalam rangkaian Mupen KB Roadshow Ayo Cegah Stunting (Racing) pada penghujung Agustus, garda depan advokasi dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kembali menggeber mesin menyusuri perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah pada akhir Oktober. Ada 30 Mupen KB yang menghubungkan rangkaian pelayanan terintegrasi di tujuh kabupaten dan kota perbatasan dua provinsi besar Pulau Jawa tersebut.

Armada andalan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendekatkan KIE kepada khalayak ini menjadi bagian dari skema optimalisasi sekaligus mendekatkan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) dalam dua bulan terakhir menjelang tutup tahun. Mengambil start di lapangan Kecamatan Langensari di Kota Banjar yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah, roadshow berakhir di Kecamatan Cibingbin di Kabupaten Kuningan yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, pelayanan terpadu ini dilaksanakan di tujuh kabupaten dan kota yang secara langsung maupun tidak langsung beririsan dengan Provinsi Jawa Tengah. Ketujuh daerah tersebut meliputi Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.

“Roadshow mupen menempuh perjalanan sekitar 250 kilometer, menyambangi setiap titik pelayanan yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota tempat terkosentrasinya pelayanan. Kami menyebutnya Mupen Racing 2.0. Mengapa 2.0, ini merupakan penyelenggaraan kali kedua pada tahun ini. Mupen Racing atau Mupen Roadshow Ayo Cegah Stunting sebelumnya telah dilaksanakan dengan menyasar daerah berbeda di bagian selatan Jawa Barat,” terang Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Jawa Barat Arif Rifqi Zaidan.

Apa saja kegiatan di setiap titiknya? Zaidan merinci sedikitnya ada 15 kegiatan yang dihelat serentak selama tiga hari pelaksanaan kegiatan, 28-30 Oktober 2019. Mulai pelayanan KB untuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) hingga temu aksepstor dan saresehan kampung KB. Selain pelayanan kepada khalayak luas, ada sejumlah segmen tertentu yang mendapat bidikan BKKBN Jawa Barat. Yakni kalangan pesantren dan perguruan tinggi. Bagi kalangan pesantren, BKKBN Jawa Barat menghelat sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) kepada 500 santri di Pondok Pesantren An-Nasuha Cirebon. Menu berbeda disajikan di Universitas Swadaya Gunung Djati (Unswagati): kuliah umum bertajuk “Kesiapan Generasi Muda dalam Era Bonus Demografi dan Industri 4.0.”

“Rangkaian kegiatan ini menjadi semacam paket ucapan selamat datang kepada Kepala BKKBN yang kebetulan baru pertama kali melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat. Atas alasan itu pula kami secara khusus menghadirkan para kepala OPD yang membidangi kabupaten dan kota se-Jawa Barat untuk berdialog dengan Kepala BKKBN,” papar Zaidan.

Selain itu, Kepala BKKBN juga akan diajak menyapa warga Jawa Barat pada saat talkshow di Radar Cirebon TV. Sementara dialog tatap muka antara Kepala BKKBN dengan warga Jawa Barat akan dilangsungkan di Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka.

Unmetneed Tinggi

Jurus BKKBN menggempur wilayah perbatasan bukan tanpa alasan. Faktanya, Jawa Barat masih memiliki 13 persen pasangan usia subur (PUS) yang sejatinya menjadi peserta KB namun belum dapat terlayani (unmetneed). Dibanding 10 juta PUS di Jabar, berarti ada sekitar 1,3 juta PUS yang belum terlayani. Jumlah yang sangat besar secara nasional. Bahkan, lebih besar dari total jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1,2 juta jiwa atau hampir dua kali lipat penduduk Provinsi Papua Barat sebanyak 750 ribu jiwa.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso yang turut ambil bagian dari formasi roadshow Mupen 2.0 menjelaskan, belum terlayaninya PUS tersebut dilatarbelakangi alasan berbeda-beda. Salah satunya terkait kurangnya akses terhadap pelayanan. Lemahnya daya jangkau pelayanan ini mengakibatkan sebagian PUS yang berniat menjadi peserta KB tidak bisa terlayani. Bila dicermati sebarannya, tingginya unmetneed tampak di daerah-daerah perbatasan provinsi yang jauh dari perkotaan.

“Hadirnya KB di perbatasan membuktikan di mana negara hadir, bukan karena jelek atau tertinggal. Sasaran KB di perbatasan jadi prioritas karena ada 13 persen dari 10 juta PUS yang belum ber-KB,” tegas Teguh saat melaporkan rangkaian kegiatan di Lapangan Sukaharja, Desa Kecamatan Cibingbin, Kaupaten Kuningan.

Temuan selama kegiatan menunjukkan PUS di daerah perbatasan bukan berarti tidak mengerti akan program KB. Mereka cukup mengerti tetapi tidak bisa mengakses pelayanan. Selain karena jarak tempuh yang jauh dengan fasilitas kesehatan, keterbatasan petugas juga menjadi faktor lainnya.

“Masalah akses dan keterbatasan tenaga yang menjangkau perbatasan menjadi salah satu penyebabnya PUS di perbatasan belum terlayani. Makanya ini jadi prioritas dalam pelayanan KB dan keluarga,” dalih Teguh.

Secara teknis, para petugas mengarahkan pelayanan KB pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Sebut saja misalnya IUD, implant, tubektomi atau metode operasi wanita (MOW), dan vasektomi atau metode operasi pria (MOP). Hasilnya patut mendapat acungan jempol. Dalam tiga hari pelayanan, BKKBN mencatat 3.183 PUS terlayani KB. Capaian penting menjelang berakhirnya tahun 2019.

Direktur Bina Pelayanan KB Jalur Swasta Widwiono yang hadir pada saat penutupan acara mengaku sangat mendukung kegiatan tersebut. Terlebih bila melihat rata-rata angka kelahiran atau total fertility rate (TFR) Jabar yang berkutat pada anga 2,4. Artinya, setiap wanita subur di Jawa Barat melahirkan 2-3 anak selama masa reproduksinya.

“Harapan pemerintah Indonesia 2024  bisa mencapai 2,1. Kalau turun, maka Indonesia akan berada pada bonus demografi. Itu akan menguntungkan secara ekonomi. Dengan proyeksi demografi tersebut, pada 2045 mendatang Indonesia bisa menempati urutan kelima sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia,” tandas Widwiono.

Tentang Membangun dari Pinggiran

Konsep “membangun dari pinggiran” ramai dibicarakan publik sejak 2014, ketika Joko Widodo mencalonkan presiden, dengan mencanangkan serangkaian agenda yang dikenal dengan nama Nawa Cita yang berarti sembilan agenda. Nah, agenda “membangun dari pinggiran” muncul pada urutan ketiga. Selengkapnya berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Konsep tersebut sangat menarik untuk ditinjau dari berbagai perspektif ilmu ekonomi regional. Bahkan, konsep tersebut menjadi istimewa karena tergolong amat langka dan amat jarang didiskusikan dalam forum forum akademis. Dalam masa lima tahun pemerintahannya, Jokowi berjanji memberikan perhatian khusus untuk membangun daerah daerah pinggiran yang selama ini tertinggal. Jokowi meyakini bahwa pembangunan perdesaan tidak bisa dipisahkan dari gagasan kemandirian bangsa.

Contoh paling populer dari gagasan tersebut adalah Mahatma Gandhi dalam perjuangannya membebaskan India dari belenggu kolonial Inggris. Melalui gerakan Swadeshi, Gandhi mendorong kemandirian ekonomi lokal sampai tingkat desa. Gandhi memutarbalikan konsep produksi kolonial Inggris yang cenderung terpusat, padat modal, terindustrialisasi, dan mekanis. Gandhi menentang produksi massal yang merendahkan martabat manusia, sebaliknya menyarankan produksi oleh massa (rakyat).

Kemandirian desa dicerminkan oleh semua jenis profesi, seperti tukang kayu, pandai besi, pemahat, mekanik kendaraan bermotor, petani, nelayan, pembuat kue, penenun, guru, bankir, pedagang, pemusik, seniman, hingga ulama. Dalam konteks ini, desa adalah miniatur negeri. Prioritas pembangunan di perdesaan sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yakni, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal, antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Desa sebagai isu besar pembangunan dari pinggiran, tentu saja membuat banyak para pihak berharap besar. Terutama masyarakat desa yang jauh dari pusat kota, yang selama ini dianaktirikan. Sikap pemerintah pusat terhadap daerah tersebut, semakin tidak terbantahkan ketika berbagai program pemerintah di gelontorkan ke desa, sehingga isu desa masuk ke ruang publik.

Desa adalah sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra buruk itulah yang hendak dihapus pemerintah. Tidak hanya membangun jalan, pemerintah juga mendirikan puskesmas, sekolah, pasar, pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan mendapat jaminan mata pencarian, akses kesehatan (termasuk layanan KB), akses pendidikan, dan akses penerangan listrik.

Jauh sebelum Jokowi-Jusuf Kalla dilantik menjadi duet nakhoda negeri ini, pada tahun 1983 lalu atau lebih dari tiga dekade silam, Robert Chambers menulis sebuah buku yang di dalamnya berisi sebuah “panduan” bagaimana seharusnya pembangunan dilakukan. Rural Development: Putting The Last First demikian judul buku yang diterbitkan Longman Scientific and Technical tersebut. Empat tahun kemudian, 1987, buku tersebut diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia oleh LP3ES dengan judul Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang.

Chambers melihat kemiskinan luar biasa di desa-desa Dunia Ketiga. Sebagai seorang aktivis, Chamber menilai hal itu sebagai suatu penghinaan. Bukan hanya karena tidak dibenarkannya suatu tindakan perampasan, penderitaan, dan kematian –yang sebetulnya dapat dicegah, melainkan kondisi demikian berdampingan dengan kemakmuran yang dialami oleh segelintir orang. Ratusan juta orang mengalami kemiskinan sebagai sesama penduduk bumi, yang harus bergulat setiap hari dengan usaha keras untuk mendapatkan sesuap nasi, tidak berdaya dengan serangan penyakit, dan harus merelakan kematian anak-anak mereka.

Di lain pihak, sedikit orang mengalami kemakmuran dengan menguasai berbagai sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sumber daya sosial. Jika orang kaya masa depanya bisa terang benderang, maka kondisi sebaliknya bagi orang miskin. Masa depannya gelap gulita, nasibnya belum jelas, dan penanggulangan untuk mengentaskan kemiskinannya masih kelabu, bahkan banyak yang belum tersentuh pembangunan itu sendiri.

Kehidupan miskin demikian membelit masyarakat perdesaan sehingga mereka dalam kondisi kemiskinan. Sebagian besar sulit keluar dari jeratan kemiskinan, bahkan hidup dalam lingkaran kemiskinan (cycle of poverty). Jika orang tuanya miskin, generasi berikutnya menjadi miskin. Dengan kemiskinannya itu, anak orang miskin tidak mendapatkan akses pendidikan yang cukup, ketrampilan yang memadai, sehingga kawin di usia dini, tanpa pekerjaan, dan akhirnya berada dalam kubangan kemiskinan.

Nah, menurut Chambers, untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan, sesungguhnya tergantung mereka sendiri. Pemerintah diminta melihat suatu proses belajar yang terbalik. Jargon “kita harus mendidik petani”, “memberantas kemiskinan masyarakat desa”, “membantu memberikan modal”, “memberdayakan mereka”, sesungguhnya merupakan konsep orang luar dalam melakukan pemberdayaan dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang dialaminya. Namun, kita harus berpikir ulang dengan jargon yang pernah kita dengungkan tersebut, sebaliknya kita harus merendah dan belajar dari bawah.

Belajar dari bawah adalah cara belajar yang langsung dari orang desa, dengan mencoba memahami sistem pengetahuan yang dimilikinya dan menggali ketrampilan teknisnya. Selain itu, belajar dari bawah mengandung makna bahwa orang luar harus belajar menghayati kehidupan orang miskin di perdesaan, mencoba merasakan kehidupan dari sisi orang yang menderita. Dalam sudut pandang lain, membangun harus dimaknai sebagai upaya memberdayakan, berdaya bersama. Konsep ini pula yang nampaknya mencoba digagas Jokowi selama masa pemerintahannya. •NJP