KB sebagai Investasi Masa Depan di Era Pembangunan Berkelanjutan

Laporan Anindita Dyah S dari ICFP 2016 di Nusa Dua Bali

Konferensi Internasional Keluarga Berencana yang ke-4 (The 4th International Conference on Family Planning) yang dibuka Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2016 dihadiri lebih dari 2.700 peneliti, pembuat kebijakan, praktisi, para generasi muda, dan para pemimpin lebih dari 70 negara. Tahun ini, konferensi ilmiah terbesar tersebut mengusung tema besar “Global Commitments, Local Action”. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan The Gates Institute merupakan sponsor utama pada penyelenggaraan konferensi ini.

Konferensi ini merupakan suatu langkah strategis dalam membangkitkan kembali perhatian masyarakat kepada program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK).  Investasi pada program KKBPK adalah merupakan suatu langkah penting dan keharusan (mutlak) bagi semua pihak, khususnya bagi pemerintah. Kebijakan kependudukan dan KB yang menyeluruh akan dapat menyediakan dunia yang lebih baik di tahun 2030 nantinya.

Tingginya animo dan perhatian dari seluruh peserta merupakan wujud nyata dari pernyataan bersama para tokoh KB, salah satunya adalah The Bill and Melinda Gates Foundation. Lembaga filantropi ini telah mengucurkan tambahan dana sebesar USD 120 juta pada kurun waktu tiga tahun mendatang untuk bisa memperbaiki akses metode kontrasepsi modern bagi lebih dari 120 juta perempuan dan wanita di negara-negara berkembang yang kurang mempunyai akses yang memadai ke pelayanan KB.  Hal ini merupakan wujud dukungan bagi FP2020, sebuah program kerjasama kemitraan global yang didedikasikan untuk menyelamatkan kehidupan ibu dan peningkatan kualitas hidup perempuan dengan target pada tahun 2020 akan dapat mewujudkan kemudahan akses metode kontrasepsi modern bagi seluruh perempuan di dunia.

BKKBN selain sebagai penyandang dana juga berperan aktif pada sesi materi yang dipaparkan, baik berupa oral presentation maupun poster. Disajikan pula kebijakan, best practices, dan hasil penelitian serta berbagai media advokasi KIE yang disajikan selama empat hari konferensi. Konferensi juga dihadiri utusan remaja dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Duta Remaja/Mahasiswa Provinsi Jawa Barat.  Pada hari kedua, Selasa 26 Januari 2015, Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Ambar Rahayu bersama tim menyajikan tiga model dalam penyediaan kontrasepsi di ruang Kintamani 7 Hotel Nusa Dua, Bali.

Pada hari yang sama, Deputi Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Sanjoyo menyajikan materi Kebijakan dan Strategi Terkini Mengenai Keluarga Berencana di Indonesia yang disajikan pada sesi khusus mengenai perkembangan KB di Indonesia pada masa lalu, kini, dan mendatang. Di forum yang sama, Sri Murtiningsih Adioetomo dari Lembaga Demografi, Universitas Indonesia dan Siswanto Agus Wilopo dari Universitas Gadjah Mada.  Sri Murtiningsih menyatakan, dalam ilmu ekonomi kependudukan, program KB bukanlah suatu biaya (cost) yang perlu ditekan namun merupakan investasi untuk generasi mendatang.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro yang menyatakan bahwa dengan adanya dukungan kebijakan keuangan dari pemerintah yang didukung oleh presiden untuk dapat memberikan perhatian pada persiapan bonus demografi akan dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan adanya partisipasi perempuan pada dunia kerja. Pemerintah menyediakan dana kesehatan yang di dalamnya termasuk program KKBPK sebesar 5 persen pada anggaran 2016 ini dan akan terus ditinjau untuk dapat memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Program KKBPK tercantum di dalam SDGs di poin ketiga dan kelima yang menyebutkan adanya jangkauan akses yang lebih baik ke metode kontrasepsi, pelayanan keluarga berkualitas, dan promosi yang terus menerus pada pengurangan stigma pada perempuan dan kaum yang termarjinalkan, dengan menjalin kemitraan global yang mempunyai aksi lokal nyata di masing-masing wilayah. Strategi pelaksanaan Kampung KB merupakan suatu langkah tepat sebagai upaya nyata untuk dapat meningkatkan kesertaan MKJP, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lebih baik, adanya penggerakan tenaga lini lapangan, utamanya adalah para kader dan PKB/PLKB sebagai ujung tombak program, adanya sosialisasi serta edukasi KKBPK di seluruh tanah air membutuhkan adanya kerja keras yang tulus dari para jawara program KKBPK, baik dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan lini lapangan.(*)