KB Jangka Panjang Makin Diminati, Fokus Bina Lini Lapangan

BKKBN Gelar Rakerda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014

Bandung, 25 Februari 2014 – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Barat hari ini melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014 di Hotel Karang Setra, Jalan Bungur No. 2, Kota Bandung, Jawa Barat. Rakerda tahun ini mengusung tema “Pemantapan dan Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014 Menuju Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Menyongsong Pasca MDG’s”. Acara dihadiri seluruh perwakilan pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) Keluarga Berencana (KB) kabupaten dan kota serta mitra kerja dan dan pemangku kepentingan lainnnya se-Jawa Barat.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Ir. Hj. Siti Fathonah, MPH menjelaskan, secara khusus Rakerda mengusung tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi keberhasilan dan  kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Provinsi  Jawa Barat tahun 2013. Kedua, Menyosialisasikan arah dan kebijakan program program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Barat tahun 2014. Ketiga, mendorong terciptanya komitmen operasional  dari mitra-mitra kerja terkait dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tahun 2014.

“Rakerda diawali oleh kegiatan prarakerda yang dihadiri seluruh SKPD KB kabupaten dan kota serta kepala, sekretaris, dan kepala bidangkesejahteraan keluarga. Kegitaan prarakerda tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang pada hari ini akan ditandatangai besama. Pada hari ini juga diluncurkan perangko perdana bertema “4 Terlalu”  dan “2 Anak Cukup” yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara BKKBN dengan PT Pos Indonesia,” terang Fathonah.

Lebih jauh Fathonah menjelaskan, sampai Desember 2013 jumlah peserta KB aktif di Jawa Barat berjumlah 7.071.978 orang. Lebih banyak dibanding target tahun lalu sebanyak 5.492.480 orang alias sukses meraih 128,76 persen. Jumlah tersebut sudah termasuk penambahan 1.541.590 peserta KB baru sepanjang 2013. Tahun 2013 juga mencatat adanya pergeseran perilaku peserta KB di Jawa Barat dari pilihan kontrasepsi jangka pendek menjadi metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

“Terdapat peningkatan signifikan dalam kesertaan MKJP di Jabar. Angka 1.435.982 peserta sebenarnya di atas ekspektasi awal tahun lalu yang mematok perkiraan permintaan masyarakat (PPM) atau target pencapaian sebanyak 1.358.980 peserta KB aktif baru. Dibanding PPM tadi, berarti tahun 2013 ini pengelola program KKB di Jawa Barat berhasil mencatatkan angka 105,67 persen dari target. Ada 77.002 peserta KB aktif di luar target 2013,” terang Fathonah.

Kemudian, dari 1.435.982 peserta MKJP, IUD menjadi favorit dengan 841.835 peserta. Berikutnya implant alias susuk 353.609 peserta. Pencapaian IUD ini lebih moncer dibanding implant. Dari target 688.610 peserta, raihannya mencapai 122,25 persen. Sebaliknya, implant rada melempem dengan hanya mencatatkan 78,81 persen dari target semula 448.660 peserta.

 

Tahun Lini Lapangan

 

Fathonah berharap performa program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) tahun 2014 lebih baik dibanding 2013. Termasuk di antaranya trend pergeseran perilaku peserta KB ke arah MKJP. Dengan kesertaan ber-KB di atas 60  persen, terang Fathonah, maka pengelola program di daerah sudah saatnya fokus pada pembinaan. Tugas pembinaan itu diharapkan bisa dijalankan dengan optimal oleh pengelola program di lini lapangan.

“Kami menyebutnya 2014 ini tahun lini lapangan. Tema ini kami pilih karena lini lapangan merupakan pihak ujung tombak program di masyarakat. Penggerakkan lapangan dilakukan dengan mengembangkan mekanisme operasional gaya baru yang lebih efektif dan efisien yang  menyelaraskan dengan kondisi yang ada, memanfaatkan peluang yang ada, serta kesempatan yang ada,” papar Fathonah.

Fathonah lantas merinci sasaran utama program menjadi KKBPK di Jawa Barat yang bakal digeber sepanjang 2014. Di bidang kependudukan, diharapkan pada akhir 2014 mendatang seluruh desa di Jabar sudah memiliki monografi kependudukan. Di bidang pelayanan KB, BKKBN akan fokus pada peningkatan kualitas penyediaan alat kontrasepsi di setiap tempat pelayanan yang terdaftar atau bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sasaran lainnya adalah akselerasi program Generasi Berencana (Genre) dan Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik terintegrasi.

Di samping itu, BKKBN Jawa Barat juga akan terus berupaya melakukan pembenahan data di lapangan. Data berkualitas menjadi salah satu fokus utama BKKBN dalam tiga tahun terakhir. Pembenahan kualitas data dilakukan mulai RT, desa, hingga kecamatan, dan kabupaten/kota. Proses ini akan terus mengalami penyempurnaan, termasuk di dalamnya mengeliminasi kemungkinan duplikasi data.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sambutannya mengungkapkan, tantangan kependudukan ke depan sangat berat, terutama yang menyangkut membangun kesejahteraan penduduk dan keluarga. Heryawan menegaskan, pembangunan kependudukan perlu terus kita laksanakan secara konsisten sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dalam menjalankan programnya, Heryawan berpesan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga hendaknya memperhatikan tiga fokus utama kependudukan di Jawa Barat.

Pertama, masalah kependudukan di Jawa Barat.  Jumlah penduduk Jawa Barat saat ini mencapai 45,5 juta jiwa, di mana angka ini melebihi angka proyeksi Jawa Barat tahun 2013 yaitu 44,9 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,66 persen per tahun di atas angka nasional.

“Jumlah penduduk yang besar ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, air bersih, bahkan kerusakan lingkungan dan lain-lain. Selain itu, pembiayaan negara juga semakin berat. Apalagi, Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah berjalan sejak Januari 2014 melalui BPJS. Kualitas penduduk yang diukur dengan IPM (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan) masih rendah berada pada urutan ke 17 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Di samping itu, persebaran penduduk tidak merata, sebagian besar tinggal di perkotaan ,” papar Heryawan.

Kedua, stagnasi angka kesuburan. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan angka kesuburan atau TFR mengalami stagnansi selama 10 tahun tidak berubah yaitu tetap 2,5 per wanita usia 15-49 tahun. Angka fertilitas menurut kelompok umur  15-19 tahun menurun sedikit dari 51 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2007) menjadi 48 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012) padahal kita menargetkan menjadi 30 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2015.

Kemudian, kesertaan ber-KB di Jawa Barat atau CPR berada pada kondisi yang stagnan, yaitu 60,3% dalam 10 tahun ini. Begitu juga untuk unmet need (pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi atau ingin anak tapi ditunda tetapi belum terlayani KB meningkat dari 10% (SDKI 2007) menjadi 11% (SDKI 2012).

Ketiga, akselerasi program kependudukan,  KB,  dan pembangunan keluarga. “Untuk mencapai replacement level (TFR 2,1) dan mencapai sasaran MDGs 2015 khususnya dalam menurunkan kematian anak dan ibu melahirkan maka perlu pemantapan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Hal ini menjadi salah satu fokus pembangunan prioritas nasional yang diarahkan kepada penguatan demand (penggerakkan) dan supply (pelayanan) secara seimbang,” tandas Heryawan.(LM/ZDN)