Dokter-Bidan Terus Dilatih, Akseptor IUD Malah Turun

BANDUNG – DUAANAK.COM

Ada agenda besar yang dilakukan BKKBN dalam beberapa tahun terakhir: menurunkan kematian bayi dan ibu melahirkan. Upaya tersebut ditempuh dengan terus memompa peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi. Kualitas ini meluputi kualitas pelayanan dan kualitas alat dan obat kontrasepsi (Alokon) itu sendiri. Sasarannya adalah tenaga kesehatan, baik dokter maupun bidan.

Mengapa dokter dan bidan? Ini tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BKKBN yang “hanya” bertumpu pada penggerakkan dan penyediaan alokon. Sementara ketika sudah menyangkut pelayanan KB, itu sudah menjadi ranah tenaga kesehatan. Sampai 2014 ini tidak kurang dari 5.000 dokter dan bidan yang telah mengikuti pelatihan contraceptive technology update (CTU) di Balai Pendidikan dan Pelatihan KKB Nasional maupun Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) BKKBN Jawa Barat.

“Pada tahun 2014 saja kami sudah memfasilitasi pelatihan CTU IUD dan Implant terhadap 1.275 dan 400 dokter. Ada lagi pelatihan metode operasi pria (MOP) atau vasektomi bagi 36 dokter dan 39 pelatihan metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi bagi 39 dokter. Pelatihnya dari Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS), dananya dari kita (BKKBN),” terang Pintauli Siregar, Kepala Bidang Latbang BKKBN Jawa Barat.

Pintauli menjelaskan, proyek pelatihan tenaga kesehatan digenjot besar-besaran sejak 2011 lalu. Pada tahun tersebut, BKKBN melatih tidak kurang dari 3.000 bidan dan dokter di Jawa Barat. Proyek ini berlangsung pada tahun-tahun berikutnya dengan intensitas dan jumlah peserta berbeda-beda. Targetnya jelas, para bidan dan dokter terlibat aktif dalam mendorong calon peserta KB untuk memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). KB MKJP diyakini menjadi salah satu cara efektif menekan kematian ibu dan bayi.

Hasil riset menunjukkan, kematian ibu dan bayi dipicu empat terlalu atau lebih familiar disingkat 4T. Keempat hal itu meliputi terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu sering. Nah, pemakaian KB MJKP berupa IUD, implant, MOP, dan MOW ini mencoba mengendalikan bahaya 4T tersebut melalui pengaturan kehamilan.

Pertanyaannya, apakah jumlah tenaga kesehatan yang dilatih berbanding lurus dengan kenaikkan jumlah peserta KB MKJP? Untuk sementara, jawaban ini bisa dilihat dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dan 2012. Mengacu kepada hasil SDKI 2007, jumlah peserta KB MKJP di Jawa Barat berturut-turut sebagai berikut: IUD 5,1 persen, implant 1,3 persen, MOW 1,5 persen, dan MOP 0,4 persen. Adapun hasil SDKI 2012 terdiri IUD 4,1 persen, implant 1,4 persen, MOW 3,1 persen, dan MOP 0,1 persen.

Dari angka tersebut tampak adanya stagnasi prevalensi implant yang hanya naik 0,1 persen dan penurunan IUD dan MOP. Hanya MOP yang mengalami kenaikkan signifikan. Angka relatif menggembirakan tampak dari statistik rutin BKKBN Jawa Barat. Sampai akhir tahun, peserta IUD mencapai 12 persen, implant 5 persen, MOW 3 persen, dan MOP 1 persen. Namun perlu dicatat, hasil SDKI tidak bisa dipersamakan dengan statistik rutin. Selalu ada perbedaan mencolok antara data SDKI dengan statistik rutin BKKBN, hasil SDKI selalu lebih kecil dari data rutin BKKBN.

“Kalau seluruh bidan bergerak, tidak kurang dari 5.000 orang yang sudah kita latih, sebulan dapat satu akseptor saja sudah berapa? Dikali 12 bulan, berarti dalam setahun sudah ada 60 ribu peserta baru (PB). PB kita tidak akan ecek-ecek lagi. Saya sudah bilang ke Rakhmat (Kepala Bidang KBKR BKKBN Jawa Barat Rakhmat Mulkan), kita sudah latih banyak bidan dan dokter, masa IUD segitu-gitu saja,” ujar Pinta.

Pinta mengakui kesulitan melakukan pemantauan kinerja tenaga kesehatan yang sudah mendapat pelatihan. Selain keterbatasan sumber daya, selalu ada masalah klasik ketika pihaknya berurusan dengan tenaga kesehatan. “Makanya saya pengen ngajak ngobrol bidan, ngobrol dari hati ke hati. Ketika memberikan pelatihan itu hasilnya harus kelihatan. Kami di di BKKBN harus melakukan apa untuk mereka,” imbuh Pinta.(WARTA KENCANA)