Dede Yusuf Minta Pemda Prioritaskan Progam KB

BANDUNG – DUAANAK.COM

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dede Yusuf Macan Effendi meminta kepala daerah menjadikan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) sebagai prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Dede mengungkapkan hal itu saat berorasi di hadapan massa peserta car free day (CFD) Jalan Buah Batu pada Minggu pagi 4 Oktober 2015.

“Program KB harus menjadi perhatian daerah-daerah yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi seperti di Kota Bandung ini. Pertambahan penduduk akan berdampak pada kebutuhan lahan maupun pangan. Ini juga akan memicu permasalahan sosial, seperti masalah pendidikan dan lapangan kerja. Akibatnya, kesempatan pendidikan akan berkurang, kesempatan kerja berkurang, kesempatan mendapatkan hunian akan berkurang, dan seterusnya,” kata Dede Yusuf.

Mantan wakil gubernur Jawa Barat ini melanjutkan, “Sekarang Buah Batu saja sudah padat. Kita harus memikirkan bagaimana nanti anak-anak kita, generasi yang akan datang, mereka akan tinggal di mana. Artinya, kita harus ikut mengendalikan jumlah penduduk. Pemerintah harus menjadikan program KB sebagai prioritas.”

Dia menegaskan bahwa program KB tidak melulu masalah kontrasepsi. Karena itu, program KB tidak serta merta menganggap selesai dengan membelanjakan duit Rp 800 miliar yang dialokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga harus menggalakkan kembali upaya sosialisasi program KB atau KKBPK secara massif kepada masyarakat.

Aktor laga yang beken berkat film layar lebar Catatan si Boy ini percaya, semakin banyak kegiatan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) maka akan semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi proram KKBPK. Dengan begitu, diharapkan semakin banyak orang yang memahami dan sadar tentang pentingnya program KKBPK.

“Upaya pengendalian penduduk ini salah satunya melalui program KB dalam bentuk pengaturan kelahiran. Walaupun sebenarnya bukan hanya itu. Program KB pada dasarnya menyiapkan keluarga-keluarga yang tangguh, produktif, dan sejahtera. Keluarga-keluarga yang tangguh ini tentu akan menghasilkan anak-anak yang tangguh pula,” terang politikus Partai Demokrat tersebut.

Seiring dengan pentingnya program pengendalian penduduk, tambah Dede, maka nomenklatur KB sejatinya tidak hanya menempel pada pemberdayaan perempuan. Lebih dari itu, harus ada perhatian lebih pada aspek kependudukan. Kependudukan juga berkaitan dengan aspek migrasi atau perpindahan penduduk.

Dede Yusuf juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan insentif khusus kepada para pengelola program KB lini lapangan, terutama petugas lapangan KB (PLKB) dan penyuluh KB. Mereka merupakan tulang punggung program KKBPK yang bertugas mendatangi keluarga dan melakuan KIE kepada kelomok sasaran.

“Kami meminta pemerintah kabupaten dan kota turut memberikan support kepada para PLKB di daerah masing-masing. Apalagi tugas PLKB ini makin berat karena jumlahnya tinggal sedikit, dari sebelumnya punya sekitar 80 ribu orang, kini hangan 14 ribu saja. Di sisi lain, jumlah desa atau kelurahan terus bertambah. Dalam kasus lain, kepala daerah memindahkan tugas seorang PLKB ke instansi lain, sehingga petugas KB berkurang,” kata dia.

Wakil rakyat yang juga Ketua Kwartir Daeragh Gerakan Pramuka Jawa Barat ini berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang telah menganggarkan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengangkat tenaga penggerak desa dan kelurahan (TPD/K). Para TPD dan TPK inilah yang kemudian menjalankan tugas-tugas PLKB atau PKB di Jawa Barat. Sampai 2015 ini, Jawa Barat memiliki 2.000 TPD yang honornya bersumber dari APBD Jawa Barat dan dan ratusan TPD yang diangkat oleh bupati atau wali kota di Jawa Barat.(NJP)