Data Keluarga Modal Besar Sambut Bonus Demografi

Keluarga Anggota DPR RI Ketut Sustiawan Didata Hari Pertama Pendataan Keluarga 2015

BANDUNG – DUAANAK.COM

Rupanya tak hanya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang menaruh harapan besar terhadap hasil Pendataan Keluarga 2015 (PK 2015). Harapan senada juga keluar dari mulut anggota Komisi IX DPR RI asal Jawa Barat, Ketut Sustiawan. Menjadi orang kedua yang didata pada hari perdana pendataan, Ketut menyambut tim pendata dengan penuh suka cita. Pria kelahiran Pulau Dewata ini berharap pendataan keluarga yang diprakarsai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mampu menghasilkan data akurat dan berkualitas.

“Pendataan keluarga ini momentum bagus. Kita berharap pendataan ini bisa memberikan update data untuk pemetaan keluarga sejahtera dan nonsejahtera. Seperti yang kita ketahui, data yang kita gunakan sekarang itu menggunakan data (hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011. Nah, yang paling kita butuhkan ke depan adalah hasil pendataan ini memberikan kontribusi terhadap implementasi program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan kartu Keluarga Sejahtera,” kata Ketut saat ditemui di kediamannya di kompleks Pratista Antapani, Kota Bandung.

Ketut yang siang itu kompak bersama sang istri menggunakan polo shirt biru tampak sumringah menerima kedatangan kader pendata yang turut didampingi aparat kewilayahan setempat. Di tengah berlangsungnya pendataan, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sugilar tiba setelah sebelumnya mendampingin pendataan keluarga Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan. Kepada Sugilar, Ketut berpesan agar pendataan dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar kelak menghasilkan data akurat.

“Saya berharap betul pendataan ini bisa lebih akurat, sehingga apa yang menjadi modal bagi pelaksanaan program-program Nawa Cita Presiden Jokowi. Hasil ini diharapkan bisa memetakan keluarga yang berhak mendapatkan bantuan dan sebaliknya yang tidak berhak mendapatkan bantuan. Saya kira yang lebih penting adalah bagaimana peta keluarga bisa dilakukan oleh BKKBN dengan baik,” kata jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Bagi politikus Partaia Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, hakikat pendataan keluarga adalah bagaimana mewujudkan pengendalian penduduk dan program keluarga berencana (KB) ke depan menjadi lebih baik. Dengan data akurat, Ketut berharap bonus demografi yang sudah di depan mata benar-benar mendatangkan manfaat. Dengan data akurat itu diharapkan bisa dirumuskan program setepat-tepatnya sesuai kondisi demografi di berbagai tingkatan. Dengan begitu, limpahan penduduk usia produktif selama periode bonus demografi bisa terpetakan dengan baik.

Disinggung mengenai anggaran pendataan, Ketut menegaskan untuk keperluan pendataan ini Komisi IX senantiasa mendukung penuh. “Berapa pun akan kita support. Saya kira bukan halangan masalah dana ini. Yang sekarang perlu dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan peran dari kader-kader pendata. Saya berharap bahwa pelibatan RT/RW ini bisa betul-betul mendapatkan gambaran tentang kependudukan dan KB. Kalau semua ini dilakukan, saya percaya program ini bisa berhasil. Saya percaya BKKBN mampu melakukan ini. Mudah-mudahan ini lebih baik dari BPS,” tandas Ketut.

Keterlibatan kader KB sebagai ujung tombak pendataan keluarga, sambung Ketut, menjadi nilai lebih karena mereka lebih mengetahui situasi kependudukan setempat maupun kondisi wilayah secara keseluruhan. Apalagi, pendataan juga melibatkan RT/RW yang nota bene merupakan aparat kewilayahan yang paling dekat dengan masyarakat.

“Saya optimistis mereka bisa melakukan ini karena tahu peta di lapangan seperti apa. Kalau kita lihat pendataan-pendataan yang dilakukan oleh tim sesaat, saya kira ini lebih baik. Pengalaman-pengalaman kita di masa lalu oleh BPS dengan mitranya, saya melihat mitra BPS ini juga orang yang belum tahu. Hanya datang dengan ketuk pintu kemudian apa yang diucapkan itulah yang dicatat. Dengan melibatkan kader ini diharapkan sekaligus menjadi evaluasi yang tepat sehingga bisa membuat perencanaan program yang tepat pula,” imbuh Ketut.

Lebih jauh dia menjelaskan, selama ini tersedia sejumlah data di Indonesia. Sayangnya, antara satu data dengan data lainnya tidak pernah sama. Padahal, data yang dihadirkan sama-sama menyajikan by name by adress Hasilnya, ketika pemerintah menyalurkan bantuan atau melakukan program intervensi selalu muncul kekisruhan seputar profil penerima. Sebut saja misalnya bantuan langsung tunai (BLT), beras untuk keluarga miskin (Raskin), dan lain-lain.

“Persoalan kita adalah data BPS berbeda, data BKKBN berbeda, data Kementerian Sosial berbeda. Nah, pintu masuknya sekarang ada di BKKBN, Badan Kependudukan untuk beran aktif dalam pendataan. Harapannya data BKKBN-lah yang kita pakai, yang lebih akurat, lebih tepat, sehingga operasionalnya juga begitu. Karena operasionalnya juga begitu, sehingga kita betul-betul mendapatkan data yang lebih akurat, lebih valid, yang bisa kita pergunakan di berbagai sektor,” harap Ketut.

Sejalan dengan itu, Ketut berharap masyarakat bisa berpartisipasi aktif memberikan informasi sebenar-benarnya sesuai kenyataan. Dia meminta para kader pendata memastikan seluruh keluarga terdata.(NJP)