Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
Kepala BKKBN Fasli Jalal (kedua dari kanan) bermain angklung di sela Koren II di Bandung, semalam. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)
BANDUNG – DUAANAK.COM
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memastikan diri siap menjalankan program kerja yang diusung presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi. Penegasan itu disampaikan Kepala BKKBN Fasli Jalal usai membuka pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koren) II Tahun Anggaran 2015 di Grand Aquila Hotel, Bandung, Minggu 14 September 2014.
“Kami BKKBN memastikan siap untuk menjalankan perintah presiden terpilih, Pak Jokowi. Apapun yang tugas yang beliau berikan kepada BKKBN,” kata Fasli yang pada sambutannya menyebut keperpihakan Jokowi terhadap rakyat kecil sudah jelas.
Sejalan dengan itu, Fasli memerintahkan pimpinan BKKBN di perwakilan provinsi segera menyiapkan data keluarga secara akurat. Data keluarga itulah yang diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pemerintahan baru dalam menentukan jumlah keluarga miskin atau di lingkungan BKKBN dikategorikan sebagai keluarga prasejahtera (Pra-KS) dan keluarga sejahtera (KS) I.
“Kumpulkan itu secepatnya. Kalau belum tuntas, yang ada saja dulu. Sisanya terus dilakukan pendataan. Data by name by address itu yang kemudian diperlukan pemerintahan baru nanti. Kita berterima kasih kepada tim presiden baru kita yang sudah memastikan akan menghadirkan Kementerian Kependudukan yang di dalamnya mencakup program keluarga berencana,” ungkap Fasli disambut tepuk tangan hadirin yang memadati ballroom salah satu hotel berbintang lima di Kota Kembang tersebut.
Hadirnya Kementerian Kependudukan, imbuh Fasli, diyakini bakal memuluskan jalan bagi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sampai pertengahan tahun ini, tercatat baru 18 kabupaten dan kota di Indonesia yang berhasil membentuk BKKBD. Sisanya, kelembagaan yang membidangi kependuudkan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) bervariasi di setiap daerah. Bahkan, masih terdapat lima kabupaten dan kota yang belum memiliki kelembagaan yang membidangi KKBPK.
Dalam siaran persnya, BKKBN menyatakan Koren tahun ini terasa istimewa. Alasannya, BKKBN mulai menjabarkan program kerja sejalan dengan program kerja pemerintahan baru dalam rangka melaksanakan janji-janji politik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Selain mengacu pada RPJMN 2015-2019, dan RKP 2015 serta Renstra, BKKBN berupaya mengimplementasikan Revolusi Mental melalui program-program nyata di lapangan, baik dalam aspek KKBPK dalam rangka menuju Indonesia Hebat.
“Program KKBPK selama ini telah dikembangkan untuk mengubah mindset orang tentang perencanaan keluarga, penyiapan generasi muda sebelum menikah melalui program GenRe, pengasuhan balita dan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga dan program-program ketahanan keluarga lainnya. Melaui dukungan PLKB/PKB dan kader-kader IMP seluruh Indonesia, secara bersama-sama berupaya menggerakkan seluruh potensi masyarakat dan keluarga untuk mencapai kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, memiliki kepedulian dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan jati diri bangsa,” demikian pernyataan BKKBN.
Untuk tahun anggaran 2015, BKKBN mendapatkan pagu anggaran sebanyak Rp 2,881 triliun. Jumlah ini turun sebanyak Rp 7,4 miliar dibanding 2014. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau 64 persen (Rp 1,857 T) untuk membiayai program-program KKBPK di provinsi seluruh Indonesia. Sisanya sebanyak 36 persen atau Rp 1,023 triliun dialokasikan untuk kegiatan BKKBN Pusat. Ditinjau dari aspek programnya, terbagi dalam empat program pokok, yaitu (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKKBN; (2) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN; (3) Program Pelatihan dan pengembangan serta (4) Program Kependudukan dan KB.
Berdasarkan skala prioritasnya, dalam tahun 2015 BKKBN menganggarkan kebutuhan ketersediaan alokon dalam mendukung BPJS dalam era JKN, penyediaan sarana prasarana standar dan pendukung pelayanan KB, advokasi dan KIE KKBPK melalui berbagai media, termasuk KIE kreatif dan Media tradisional, serta memperkuat jaringan IT melalui pengadaan server.
Dalam TA 2015, hal-hal yang menonjol adalah untuk pembiayaan program KKBPK di provinsi adalah untuk pendataan keluarga dan updating data keluarga mencapai 171 Milyar rupiah. Penggerakan lini lapangan untuk meningkatkan dinamika kelompok program KB yang ada di grassroot, di kecamatan, desa dan kelurahan, sebanyak 215,9 milyar rupiah. Biaya untuk pembangunan keluarga (63,344 M), BKB Holistik integratif (85,9 M), GenRe (75,7 M) serta KB Kencana di 8 provinsi sebanyak 50 M. Kegiatan lain termasuk dukungan penguatan kemitraan program KKBPK, fasilitasi kegiatan MP3KI di 155 Kecamatan, serta distribusi alokon era JKN-BPJS.
Selain itu, dalam tahun 2015, program KKBPK mendapatkan pagu indikatif DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang KB dan KS sebanyak 569.3 Milyar rupiah yang dialokasikan sejumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh Bappenas, Kemenku dan Depdagri. (NJP)
Plkb, ppkbd, sub ppkbd & kader yg ga siap, biaya pendataan 500rb/desa kok minta data yg akurat dan cepat..
MikiRrrr….
Mas Pur yang baik. Sebagai orang luar program, saya kok melihat pernyataan Mas Pur ini aneh, ya. Bukankah pendataan keluarga itu rutinitas sepanjang tahun? Sudah berlangsung sejak program KB itu digulirkan? Kok diminta data jawabannya gak siap? Bukankan tinggal menyerahkan saja data keluarga tersebut? Atau, jangan-jangan petugas itu tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk mendata keluarga?
Salam dari kami masyarakat yang bukan penyelenggara program.