Berbekal Supas 2015, BKKBN Fokus Hadapi SDKI 2017

BANDUNG-DUAANAK.COM

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 membuat pengelola program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) se-tanah air bungah. Pasalnya, angka fertilitas total atau total fertility rate (TFR) menunjukkan penurunan signifikan dari 2,6 berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menjadi 2,28 pada Supas 2015. Hebat bukan?! Tentu saja jawabannya hebat, mengingat dalam 10 tahun terakhir TFR stagnan pada angka 2,6.

Namun begitu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Wendy Hartanto mewanti-wanti agar jangan sampai pengelola program KKBPK terbuai. Alasannya, ada perbedaan metode maupun pemilihan sampel antara Supas dengan SDKI. Karena itu, membandingkan Supas dengan SDKI tidaklah sebanding alias apple to apple.

“Ujian sesungguhnya adalah SDKI 2017 nanti. Pada saat itulah kinerja BKKBN dan seluruh pengelola program KKBPK di Indonesia bakal diuji. Kita jangan terbuai dengan hasil Supas 2015,” kata Wendy saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Program KKBPK Jawa Barat di salah satu hotel di Bandung, 16 Februari 2016.

Mengacu kepada hasil Supas 2015, TFR mengalami penurunan signifikan di semua provinsi. Pun dengan Jawa Barat yang berhasil membukukan TFR pada angka 2,12. Sementara berdasarkan SDKI 2012 lalu, Jawa Barat memiliki TFR 2,5. Pada Supas 2015, TFR tertinggi Indonesia “hanya” 2,82 di Nusa Tenggara Timur. Padahal, pada  SDKI 2012 lalu TFR tertinggi ada di Papua Barat yang mencapai 3,7. Adapun yang terendah masih milik Daerah Istimewa Yogyakarta, baik SDKI 2012 maupun Supas 2015. Daerah monarki ini membukukan angka 22,1 pada SKI 2012 dan 1,73 pada Supas 2015.

Di antara tiga provinsi besar di Pulau Jawa, Jawa Barat tercatat memiliki TFR paling tinggi. Adapun Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki TFR masing-masing 2,06 dan 1,79. Pada SDKI 2012 lalu, Jabar dan Jateng memiliki TFR yang sama, 2,5. Adapun TFR Jatim adalah 2,3.

Yang menarik, meski sukses menurunkan TFR besar-besaran, ternyata angka kesertaan ber-KB atau contraceptive prevalency rate (CPR) di tiga provinsi jumbo tersebut sama-sama mengalami penurunan. Jabar yang pada SDKI 2012 tercatat memiliki CPR 62,2 persen, pada Supas 2015 turun menjadi 61,6 persen. Jateng turun dari 65,2 persen menjadi 60,2  persen. Adapun Jatim turun dari 65,3 persen menjadi 61,7 persen. Bedanya, dua provinsi tersebut memiliki angka migrasi minus, sementara Jabar positif. Artinya, lebih banyak penduduk yang keluar daripada yang masuk ke Jateng dan Jatim, sementara di jabar sebaliknya.

Langkah bijak menghubungkan Supas dengan SDKI, menurut Wendy, adalah dengan menjadikan hasil Supas 2015 sebagai pijakan atau acuan untuk mengefektifkan kinerja menjelang SDKI 2017. Angka-angka dalam Supas menjadi tantangan untuk kemudian diuji dan dibuktikan agar pada 2017 kelak tidak jauh berbeda atau malah sama dengan hasil SDKI.

Wendy menilai hal itu merupakan sebuah pekerjaan berat mengingat betapa sulitnya menurunkan TFR di Indonesia. Karena itu, Wendy meminta para pengelola program KKBPK untuk memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga 2015 untuk menajamkan sasaran program pada 2016 ini. Alasanya, indikator pendataan keluarga sudah sangat jelas memandu petugas untuk menentukan intervensi apa yang bisa dilakukan kepada kelompok sasaran berdasarkan hasil pendataan tersebut.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan Barang Milik Negara Darlis Darwis mengibaratkan penggarapan program KKBPK atau KB saja sebagai permainan sepakbola. Darlis menginginkan filosofi bermain efektif yang digunakan sejumlah pelatih di sejumlah kompetisi bergengsi di Eropa. Filosofi tersebut menekankan pada efektivitas permainan dengan target utama adalah kemenangan. Dengan filosofi ini, sebuah tim tak peduli bermain cantik atau jelek, yang penting menang.

“Era tiki-taka yang terlihat cantik dan atraktif di lapangan sudah berakhir. Sekarang sudah bukan waktunya lagi. Sekarang waktunya bermain untuk menang. SDKI 2017 sudah di depan mata, tak perlu lagi mencoba-coba atau memilih-milih model penggarapan program KB. Langsung saja fokus ke kelompok sasaran, menjadikan mereka peserta KB untuk menurunkan TFR,” tegas Darlis.(NJP)