Anomali Peserta KB Jawa Barat

Kinerja Program KKBPK Jabar Semester Pertama 2019

BANDUNG | WARTA KENCANA

Hasil telaah program KKBPK Jabar selama satu semester pertama 2019 menunjukkan adanya anomali dalam capaian peserta KB aktif. Meski peserta KB baru terus bertambah, namun tidak ada penambahan peserta KB aktif. Sebaliknya, peserta KB aktif malah minus.

Salah satu hasil kesepakatan review atau telaah tengah tahun program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) Jawa Barat 2019 adalah sorotan terhadap capaian tambahan peserta KB aktif atau additional user. “Pencapaian minus data additional user (PA tambahan) ditandai dengan angka pencapaian PB yang tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian PA (data s.d juni 2019),” demikian bunyi poin keempat kesepakatan yang dibacakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang Nunung Syuhaeri di penghujung acara.

Merujuk pada capaian kinerja program KKBPK Jawa Barat, sampai Desember 2018 lalu terdapat 7.140.555 peserta KB aktif. Selama enam bulan pertama, Januari-Juni 2019, jumlah peserta KB baru Jawa Barat mencapai 647.687 orang. Idealnya, peserta KB aktif pada akhir Juni 2019 adalah 7.788.242 orang. Angka ini hasil perjumlahan peserta aktif tahun lalu dengan peserta baru tahun ini.

Nah, di sinilah anomalinya. Laporan tengah tahun program KKBPK Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif berjumlah 6.982.964 orang. Alih-alih bertambah, jumlah peserta KB aktif justru rontok 157.591 orang atau sebesar 2,02 persen. Dibanding jumlah peserta KB aktif yang seharusnya, berarti ada 805.278 peserta KB aktif teridentifikasi drop out.

Di mana saja rontoknya peserta KB aktif? Hasil review menunjukkan, jumlah drop out paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung. Tetangga ibu kota provinsi Jawa Barat ini mencatat adanya 83.433 drop out selama enam bulan terakhir. Dibandingkan dengan peserta aktif 2018, angka ini menggerus setidaknya 59.752 peserta KB aktif yang seharusnya. Dengan penambahan peserta KB baru sebanyak 23.681 orang, idealnya jumlah peserta KB aktif Kabupaten Bandung pada akhir Juni 2019 lalu mencapai 627.692 orang. Angka ini hasil penjumlahan peserta KB aktif 2018 dengan tambahan peserta KB baru selama enam bulan.

Hitung-hitungan tersebut sekaligus mengantarkan performa jeblok capaian peserta KB aktif tambahan Kabupaten Bandung. Dibanding 26 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, Kabupaten Bandung mencatat angka minus terendah dengan -9,52 persen. Sederhananya, satu dari 10 peserta KB aktif di Kabupaten Bandung rontok.

Kabupaten Bandung tidak sendirian. Capaian negatif juga ditunjukkan 17 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat. Kontribusi minus besar penambahan peserta baru terhadap peserta aktif juga terjadi di Kabupaten Indramayu (-8,42 persen), Kabupaten Garut (-8,16 persen),  dan Kota Bogor (-7,06 persen). Sementara daerah lain cukup beragam, mulai -0,07 persen (Kabupaten Sumedang) hingga -5,61 persen (Kabupaten Bandung Barat).

Tentu, masih ada 10 kabupaten dan kota yang sukses menambah jumlah peserta KB aktif di Jawa Barat. Dari 10 tersebut, Kabupaten Bogor berhasil mengukuhkan diri menjadi yang terbaik dengan kontribusi 4,81 persen. Meski kehilangan 33.263 peserta alias drop out, namun peserta baru yang berhasil diraih mencapai dua kali lipat dari angka drop out, 70.506 orang. Sehingga, dari peserta KB aktif tahun lalu sebanyak 703.061 orang, kini Kabupaten Bogor masih bertahan dengan 740.245 orang peserta KB aktif. Angka ini masih di bawah angka ideal 773.508 orang, hasil penjumlahan peserta tahun lalu dengan peserta KB baru selama enam bulan.

Angka signifikan juga ditunjukkan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Dua daerah bertetangga ini mencatat kontribusi peserta baru terhadap peserta aktif masing-masing 3,83 persen dan 3,65 persen. Berikutnya terdapat Kabupaten Sukabumi dengan capaian 2,42 persen.

Menyikapi catatan minus kontribusi peserta baru terhadap KB aktif ini, Perwakilan BKKBN Jawa Barat menyiapkan sedikitnya empat langkah sebagaimana tertuang dalam dokumen kesepakatan hasil review. Pertama, pembenahan data peserta KB aktif, sehingga pada akhir tahun mendatang menunjukkan kondisi peserta KB aktif sebenarnya.

Kedua, meningkatkan cakupan laporan klinik, di mana angka cakupan saat ini belum 100 persen. Dengan begitu, terdapat kemungkinan bahwa data peserta aktif maupun peserta baru yang tidak terlaporkan. Ketiga, pemenuhan kebutuhan sarana di lapangan sesuai dengan usulan kaupaten dan kota. Harapannya, tidak ada lagi hambatan pada proses pencatatan dan pelaporan. Keempat, menyongsong Pendataan Keluarga 2020 perlu dilakukan updating secara rutin hasil pendataan keluarga 2015. NJP