Anggota DPR Minta BKKBN Buka Hotline Service

Siti Mufattahah:  Masyarakat Masih Kesulitan Akses Pelayanan KB

GARUT – DUAANAK.COM

Sulitnya akses masih menjadi kendala utama partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta program keluarga berencana (KB). Padahal, kesadaran masyarat untuk ber-KB boleh dibilang tinggi. Inilah yang kemudian dianggap menjadi penghambat naiknya kesertaan ber-KB di daerah-daerah terpencil seperti di pesisir selatan Jawa Barat maupun daerah lain yang memiliki karakteristik sama. Sementara untuk meningkatkan pelayanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) disarankan membuka pusat layanan pengaduan (hotline service).

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Siti Mufattahah mengungkapkan hal itu saat ditemui usai talkshow Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Local Education Center (LEC) Garut, Jalan Guntur Sari, Kabupaten Garut, pada Kamis 13 November 2014 pekan kemarin. Talkshow diikuti sedikitnya 300 orang dari berbagai kalangan, seperti remaja, penggerak masyarakat, dan keluarga peserta KB.

“Pengetahuan masyarakat terhadap program KB sebenarnya sudah cukup baik. Cuma saja, selama ini mereka kesulitan untuk mengakses tempat pelayanan (kesehatan) atau mendapatkan alat dan obat kontrasepsi. Sebagian masyarakat di daerah terpencil mengaku belum pernah mendapatkan pelayanan KB secara gratis. Mungkin sebenarnya (KB gratis) belum menjangkau mereka tadi,” kata Siti Mufattahah.

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat ini menyayangkan belum adanya pusat pengaduan pelayanan KB atau hotline service. Layanan aduan ini penting bagi kedua belah pihak, baik masyarakat maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bagi masyarakat, mereka memiliki saluran pengaduan atau keluhan yang ditimbulkan dari ketidakpuasan terhadap pelayanan. Bagi BKKBN, hotline service merupakan instrumen penting untuk mengetahui sejauhmana pelayanan KB bisa dirasakan oleh masyarakat sekaligus mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program KB.

“Belum lama ini saya menerima keluhan dari peserta KB implant. ‘Bu, saya pakai implant tapi gagal. Kemudian implannya hilang. Sudah bolak-balik harus ke pelayanan tapi tetap hilang.’ Nah, selama ini mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa bantuan dari pemerintah. Nah, ini harus menjadi perhatian BKKBN,” tegas Siti Mufattahah.

Perempuan yang sebelum terjun ke dunia politik menggeluti psikologi ini meminta BKKBN untuk meningkatkan pelayanan dengan cara memberikan pendidikan kepada para bidan dan tenaga kesehatan mengenai pemasangan alat kontrasepsi. Menurutnya, tidak semua bidan dibolehkan memasang alat kontrasepsi. Pemasangan hanya dilakukan oleh mereka yang sudah dinyatakan lulus pelatihan dan mampu melakukan pemasangan alat kontrasepsi.

Dia juga meminta BKKBN memperbaiki layanan after service. Bahkan, bila diperlukan, BKKBN perlu membuka hotline service untuk menerima pengaduan-pengaduan atas ketidakpuasan pelayanan KB. Bukan tidak mungkin dari pengaduan tersebut BKKBN bisa mengeluarkan daftar hitam (black list) untuk bidan-bidan tertentu yang dianggap tidak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan BKKBN.

“Mungkin BKKBN juga gak paham ada kejadian-kejadian seperti halnya kasus seorang ibu yang implant-nya hilang tersebut. Mungkin tidak sampai informasi itu ke BKKBN. Untuk itu, BKKBN harus menyediakan hotline service untuk komplain. Jadi, kalau masyarakat menemukan kegagalan pelayanan tahu harus mengadu ke mana, kapan waktunya, dan seterusnya. Dengan begitu, mereka bisa melaporkan setiap kejadian yang berkaitan dengan pelayanan KB,” ujar Mufattahah.

Secara umum, Mufattahah menilai pelayanan KB sudah bisa dibilang bagus. Yang menjadi masalah kemudian adalah karena yang digratiskan itu sedikit, jadi belum bisa menjangkau pedalaman. Padahal menurutnya, kadang-kadang masyarakat malas untuk memasang kontrasepsi ke puskesmas. Untuk mengatasinya, BKKBN harus menggalakkan pelayanan KB keliling.

Disinggung mengenai KIE yang dilakukan anggota legislatif, Mufattahah yang mengaku rutin menyambangi konstituen tersebut menilai kegiatan tersebut bagus untuk memperluas informasi KKBPK kepada masyarakat. Alasannya, KIE yang dilakukan anggota DPR RI tersebut melibatkan berbagai kalangan di luar pemangku kepentingan program KKBPK itu sendiri.

“Acara ini bagus, inilah kewajiban kita. Selama ini (KIE) dilakukan oleh instansi dengan cara yang rumit. Wakil rakyat ini akan merangkul elemen masyarakat untuk menjadi duta-duta KB. Lebih dari itu, masalah-masalah yang mengemuka dalam kegiatan ini bisa langsung ditindaklanjuti sesuai kewenangan legislatif. Kami bisa langsung menghubungi pihak terkait untuk ditindaklanjuti dengan cepat,” tandas politisi yang melenggang ke Senayan untuk kali kedua tersebut.(NJP)