Aher: Intinya Ketahanan Keluarga!

Gubernur Resmikan Harganas ke-24 Tingkat Provinsi Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan boleh saja menjadi sosok paling ditunggu saat berlangsungnya puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-24 2017 tingkat Provinsi Jawa Barat di kawasan olahraga terpadu Arcamanik, Kota Bandung, Minggu 30 Juli 2017. Meski begitu, pria yang akrab disapa Kang Aher tersebut merasa tak perlu bicara berlama-lama saat memberikan sambutan di hadapan ribuan warga yang menghadiri acara tahunan keluarga Indonesia tersebut.

Tiba di  Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (Sport) Jawa Barat menjelang siang sekaligus menjadi pembicara terakhir, Aher menilai banyak hal penting yang sudah disampaikan pemberi sambutan sebelumnya. Karena itu, Gubernur Heryawan hanya perlu mnyimpulkan sekaligus menegaskan dari sederet sambutan yang disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat Netty Prasetiyani, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ipin Zaenal Arifin Husni, dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu.

“Kesimpulannya: ketahanan keluarga harus kita bangun karena dari ketahanan keluarga itu akan lahir dan tumbuh kembang anak-anak Indonsia yang hadir di Jawa Barat. Kesimpulan itu kan? Tahan suami-istri, tahan sebagai anak-anak. Itulah perlindungan anak-anak dan keluarga yang paling baik,” tandas Heryawan.

Heryawan mengajak hadiri untuk tidak mempersoalkan latar belakang seseorang. Bagi Aher, latar belakang atau orang tua merupakan sesuatu yang given pemberian Allah swt. Tidak ada seorang anak pun yang bisa memilih untuk dilahirkan dari seorang ibu atau orang tua pilihannya.

“Siapapun kita, tidak perlu mempersoalkan. Tidak perlu mempersoalkan latar belakang kita. Apapun latar belakang kita, orang tua kita, itu sudah given dari Allah. Yang penting adalah mari kita bangun Jawa Barat dengan ketahanan keluarga yang tangguh!” pekik Aher.

Heryawan menilai ketahanan keluarga merupakan satu-satunya jalan untuk menghadirkan anak-anak dengan tumbuh kembang yang hebat. Pria kelahiran Sukabumi ini optimistis anak-anak yang lahir dari keluarga tangguh mampu menjadi andalan atau tulang punggung pembangunan Jawa Barat di kemudian hari. Contoh anak-anak tangguh tersebut misalnya hadir pada sosok-sosok duta generasi berencana (Genre) dan duta anak Jabar yang siang itu hadir di tengah peringatan Harganas yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional.

Kepada para kepala daerah, Aher mengajak untuk menghadirkan program-program kerja yang konkret bagi pembangunan keluarga dan anak. Aher sendiri menjamin untuk memberikan perhatian penting pada tumbuh-kembang anak-anak Jawa Barat. Namun, itu saja tidak cukup. Diperlukan sebuah kemitraan strategis di antara pemangku kepentingan (stake holders).

“Saya mengajak untuk membangun kemitraan satu sama lain dan setiap program dibuat secara detail. Setiap urusan harus kita pahami bersama-sama, baik oleh para bupati, para penyelenggara negara, maupun para pejabat eselon di bawah bupati dan wali kota atau provinsi. Silakan lakukan perdetailan sampai ke akar-akarnya. Capai tujuan sampai ke tingkat yang paling tinggi sesuai tujuan kita. Lari untuk mencapai tujuan masa depan,” tandas Heryawan.

Selumnya, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Netty Heryawan mengajak para pemangku kepentingan untuk berpihak kepada pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Salah satu keberpihakan tersebut diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran memadai untuk program-program pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

PLKB/PKB Resmi Jadi Pegawai Pusat

Di tempat yang sama, Ipin Zaenal Arifin Husni yang berbicara atas nama Kepala BKKBN Surya Chandra Surapati menyampaikan harapannya agar peringatan Harganas mampu menjadi tambahan energi untuk mewujudkan keluarga berketahanan. Keluarga berketahanan, sambung Ipin, merupakan tema sentral peringatan Harganas ke-24 secara nasional.

Ipin yang juga Wakil Ketua Umum Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) menandaskan, peringatan Harganas menjadi momentum bagi setiap keluarga Indonesia untuk kembali berkumpul bersama keluarganya, berinteraksi dengan keluarganya bercengkrama, bertukar pengalaman secara langsung dengan komunikasi yang berkualitas setelah sibuk dengan segala aktivitas. Juga menjadi momentum untuk memberdayakan lingkungan di sekitar keluarga dengan keluarga berdaya dapat lebih mengandalkan segala potensi yang ada dalam dirinya, baik berupa keterampilan, olah pikir, dan pengetahun sehingga mampu melakukan pengasuhan anak yang baik.

“Semoga peringatan Harganas menjadi momentum untuk mengarungi kehidupan masa depan yang semakin membahagiakan, sejahtera lahir dan batin. Sesuai tema Harganas ke-24 tahun ini, ‘Dengan Harganas 2017 kita bangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan’. Dengan pesan inti: keluarga berketahanan, Indonesia sejahtera,” ungkap Ipin.

Di bagian lain, Ipin memaparkan pada peringatan Harganas ke-24 turut dilangsungkan serah terima petugas lapangan KB (PLKB) dan penyuluh keluarga berencana (PKB) dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Serah terima PLKB/PKB secara nasional telah dilakukan pada ada 14 Juli 2017 di Bandar Lampung, bersamaan dengan malam penganugerahan penghargaan Manggala Karya Kencana dan Darma Karya Kencana.

Ipin tidak memungkiri serah terima personel tidak berjalan mulus. Alih kelola PLKB/PKB tertunda selama satu tahun. Keterlambatan ini terkait keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah pusat dan sejumlah benturan regulasi yang terkait dengan keuangan negara.  Khusus pangalihan status PLKB/PKB dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, Ipin menjelaskan hanya berlaku untuk alih status kepegawaian. Sementara sarana tidak diserahkan, tetap menjadi aset pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian, aset tersebut tetap digunakan untuk kepentingan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK).

“Alih kelola PLKB dan PKB berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2018. Artinya, segala hak PKB/PLKB, baik keuangan maupun kebpegawain tetap menjadi tanggungan pemerintah daerah, dan akan beralih kepada BKKBN per 1 Januari 2018,” papar Ipin.(NJP)