50 Tahun Program KB, Penduduk Jabar Naik Tiga Kali Lipat

Banggakencana Harus Jadi Gerakan

BANDUNG | DUAANAK.COM

Tahun 2020 ini program keluarga berencana (KB) genap setengah abad. Dalam tempo 50 tahun tersebut ternyata penduduk Jawa Barat bertambah hingga tiga kali lipat. Catatannya, bila Provinsi Jawa Barat tidak dipisah dengan Provinsi Banten.

“Saya menemukan fakta baru. Jumlah penduduk Jawa Barat pada 1971 sebanyak 21,623 juta jiwa. Tahun ini BPS mencatat jumlah penduduk Jawa Barat 49,94 juta jiwa. Hampir 50 juta jiwa,” kata Ganjar Kurnia, guru besar Sosiologi Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), di hadapan peserta Rapat Kerja Daerah Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Provinsi Jawa Barat yang berlangusng selama dua hari, 5-6 Maret 2020, di Grand Aquilla Hotel, Jalan Djunjunan, Pasteur, Kota Bandung.

Ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Jawa Barat 1995-2004 memberikan catatan, angka 50 juta tersebut hanya Jawa Barat. Pada saat dilakukan Sensus Penduduk (SP) 1971, kabupaten dan kota yang saat ini berada di Provinsi Banten merupakan bagian dari Jawa Barat. Dengan demikian, jika jumlah penduduk Jawa Barat sekarang dijumlahkan dengan penduduk Provinsi Banten sebanyak 13,1 juta jiwa, maka jumlahnya mencapai 63,1 juta jiwa.

“Di mana tuh daerah yang jumlah penduduknya naik tiga kali lipat dalam waktu 50 tahun. Hanya Jawa Barat. Alhamdulillah Jabar Juara, hehehe…,” ujar Ketua Umum Mitra Peduli Kependudukan Jawa Barat 2002-2004 ini menambahkan.

Ledakan jumlah penduduk tersebut pada akhirnya mengakibatkan sejumlah masalah di Jawa Barat. Kebutuhan terhadap hunian misalnya, citra satelit menunjukkan saat ini hanya 9,5 persen hutan Jawa Barat yang kondisinya baik. Selebihnya rusak akibat alih-fungsi hutan. Wajar bila kemudian hutan makin sekarat akibat tingginya erosi yang mengikis tanah subur.

“Rata-rata erosi Provinsi Jawa Barat mencapai 32.931.061 ton per tahun. Jumlah ini setara dengan 1 juta truk tronton, dengan asumsi setiap truk mengangkut beban 30 ton. Tanah subur tergusur ke laut. Pada saat yang sama, potensi laut ikut tercemar,” ujar Ganjar miris.

Karena itu, Ganjar mengaku belum menemukan adanya peluang dari jumlah penduduk 50 juta jiwa Jawa Barat. Meski secara ekonomi jumlah penduduk yang banyak berarti banyaknya jumlah tenaga kerja, hal tersebut harus diimbangi dengan kualitas penduduk itu sendiri. Padahal, angka pasrtisipasi sekolah Jawa Barat saja masih di bawah sembilan tahun yang berarti tidak lulus SMP. Sementara bila jumlah penduduk tinggi dianggap sebagai besarnya konsumen, hal itu harus diimbangi dengan kemampuan daya beli.

“Itu masalah yang kita hadapi. Usia kerja banyak. Dan, usia kerja itu tidak semua bekerja. Urusannya dengan pendidikan, dengan kesehatan, dan lain-lain. Angka kematian ibu tinggi, kematian bayi tinggi. Sekarang ini kan ada satu bayi mati di Palestina kita ribut. Di kita ada 30 ribu setiap tahun (bayi mati). Ini harus diingatkan kepada masyarakat kita. Ini salah satu dampak banyaknya jumlah penduduk,” tandas Ganjar.

Yang membuat Ganjar kurang happy adalah fluktuasi angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) Jawa Barat. Pada 2006 lalu, TFR Jawa Barat sebesar 2,0. Angkanya naik menjadi 2,24 pada 2017 dan naik lagi menjadi 2,49 pada 2018. Padahal, menurut Ganjar, turunnya fertilitas sebanyak sepertiga dalam jangka waktu 20 tahun tidak cukup untuk mencegah naiknya jumlah anak sekolah (walaupun lebih kecil dari fertilitas tinggi). Sedangkan apabila fertilitas dalam jangka waktu 15 tahun turun setengahnya, maka jumlah anak dalam usia sekolah hampir akan tetap setelah 10 tahun.

Banggakencana sebagai Gerakan

Kondisi ini tak bisa dibiarkan. Salah satunya dengan terus berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk (LPP). Menekan angka fertilitas. Untuk itu, masyarakat harus terus diingatkan akan pentingnya mengatur kelahiran. Pemerintah juga harus serius mengatur migrasi.

“Salah satunya perlu edukasi lagi. Perlu diingatkan lagi. Pandangan tentang velue of children. Nilai anak di masyarakat. Nilai anak di mata orang tua itu perlu diedukasi lagi,” kata peneliti Mobilitas Penduduk di Jawa Barat pada 1981 tersebut.

Merujuk pada proyeksi penduduk yang disusun BPS, Ganjar mengingatkan jumlah penduduk usia kerja 170,9 juta pada 2015 mencapai 195,2 pada 2040 dan menurun menjadi 191,5 pada 2050. Jumlah anak dibawah 15 tahun menurun, tetapi masih 50 juta pada 2050. Kemudian, jumlah lansia meningkat perlahan sampai 2035 lalu meningkat pesat mencapai 49,6 pada 2050,  sama dengan jumlah anak.

Untuk itu, Ganjar menilai rebranding yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) harus konkret menyentuh operasional. BKKBN harus lebih mendahulukan keluarga berencana seperti dulu. Dan, harus dijadikan gerakan.

“Dulu KB itu gerakan. Apa yang disebut gerakan, gerakan itu ditandai dengan terstruktur, sistematik, dan massif (TSM). Jadi TSM itu bukan hanya pemilu, tapi program KB juga harus TSM. Dan, ini harus dimulai dengan komitmen. Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Kemudian itu, baru kita biacara strategi operasional, siapa mengerjakan apa. Pada saat gerakan, segala kita garap. Ada KB Pramuka, KB Jalan Raya, KB Tol, dan sebagainya. Nah, sekarang ini agak longgar,” ujar Ganjar.

“Rebranding bagus saja. Cuma nanti bagaimana operasionalnya. Saya gak tahu kondisinya sekarang seperti apa. Kalau dulu kan rapat-rapat seperti ini, besoknya langsung membuat program kerja. Dan, operasional. Siapa mengerjakan apa dan biayanya berapa,” sambung Ganjar.

Untuk menjadikan TSM seperti dulu, Ganjar mengamanatkan pentingnya komitmen. Komitmen pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanpa adanya komitmen pemerintah, mustahil menjadikan Banggakencana sebagai gerakan bisa terwujud.(NJP)