4.000 Lini Lapangan Deklarasi Jadi Laskar KKBPK Jabar

BANDUNG – DUAANAK.COM

Kemegahan gedung konvensi Sasana Budaya Ganesha di Jalan Tamansari, Kota Bandung, menjadi saksi bisu dideklarasikannya Laskar KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) oleh sedikitnya 4 ribu petugas lini lapangan se-Jawa Barat. Para petugas ini terdiri atas petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), tenaga penggerak desa dan kelurahan (TPD/K), dan motivator ketahanan keluarga (Motekar).

Deklarasi disaksikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Barat Ahmad Hadadi, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sugilar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Barat Nenny Kencanawati, sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, dan sejumlah kepala desa di Jawa Barat. Pembacaan ikrar deklarasi dipimpin pengurus Forum TPD/K Jawa Barat dan diikuti hadirin.

Dalam ikrarnya, para petugas lini lapangan menegaskan diri menjadi ujung tombak pembangungan KKBPK di Jawa Barat. Mereka juga memantapkan diri menjadi garda terdepan pelaksanaan revolusi mental di tengah masyarakat. Yakni, menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong.

“Kami Laskar KKBPK Jawa Barat berjanji melaksanakan Revolusi Mental sebagai gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.” Demikian salah satu poin yang dideklarasikan di panggung utama Sasana Budaya Ganesha.

Sesaat sebelumnya, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menjelaskan, revolusi mental merupakan upaya bangsa Indonesia dalam melunasi janji kesejarahan. Dia menjelaskan, gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan Presiden Sukarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

“Revolusi di zaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang melawan penjajah dan sekutunya, untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, 70 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum, dan tak akan pernah berakhir. Kita semua masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa,” tandas Surya Chandra.

Dia menjelaskan lebih jauh, revolusi mental pada dasarnya adalah membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern. Dengan begitu, Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kenapa membangun jiwa bangsa yang merdeka itu penting, imbuh Surya, membangun jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, atau pembangkit energi juga penting. Namun, seperti kata Bung Karno, membangun suatu negara, tak hanya sekadar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa. Bahkan masa depan suatu bangsa amat tergantung dengan kemampuan mereka menjaga kebersihan dan kekuatan jiwanya. Dan, keluarga itulah tempat paling awal melakukan revolusi mental.

“Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana revolusi mental dilaksanakan. Saya jawab, revolusi mental dilakukan dari diri sendiri. Tidak perlu belajar ideologi lain karena revolusi mental merupakan terjemahan dari Pancasila, ideologi bangsa kita. Revolusi mental adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu membumi dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat,” kata mantan peneliti kependudukan dan keluarga berencana di Universitas Sriwijaya tersebut.

Gubernur Kukuhkan Motekar

Selain deklarasi, temu petugas lapangan KKBPK se-Jawa Barat kemarin juga menjadi momentum dikukuhkannya 792 Motekar oleh Gubernur Ahmad Heryawan. Gubernur mengatakan, kehadiran Motekar merupakan inovasi Jawa Barat generasi berikutnya, yang sebelumnya sejak tahun 2010 demi mengendalikan kependudukan di Jawa Barat dengan hadirnya TPD dan TPK.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat kepada Motekar. Terima kasih kepada TPD dan TPK yang sudah berkarya, hasilnya sudah terlihat, baik dalam konteks pengendalian kependudukan maupun masalah-masalah kependudukan yang lainnya,” kata Gubernur.

Gubernur mengungkapkan, tahun 2008, pertumbuhan penduduk Jawa Barat atau Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat yaitu 1,9 persen. Alhamdulillah turun berikutnya menjadi 1,8 persen. Berikutnya berkat kehadiran berbagai pihak termasuk TPD dan TPK, turun di angka 1,6 persen.

Kalau kita melihat kawasan Jawa Barat bagian Timur, lanjut Gubernur, seperti Kuningan umpamanya, LPP nya hanya 0,45 persen. Ini pertanda ada keberhasilan. Begitu pula kabupaten-kabupaten yang lain di Kawasan Timur Jawa Barat, Majalengka, Cirebon, Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya dan lain-lain.

Tetapi, sementara ini gula-gula kehidupan lebih banyak di kawasan Barat. Ternyata disamping berasal dari pertumbuhan yang berasal dari kelahiran, di kawasan Barat Jawa Barat hadir pertambahan penduduk yang berasal dari urbanisasi. Oleh karena itu, kalau di Kuningan 0,45 persen, tetapi di Bekasi LPPnya mencapi 4,1 persen.

“Ini bukan berarti TPD dan TPK di Bekasi kurang berhasil, tetapi karena memang akibat dari modernisasi dan industrialisasi yang hadir di sana sehingga menghadirkan urbanisasi sehingga pertambahan penduduk semakin tinggi,” katanya.(NJP)