Saprudin Hidayat, Pejuang KB Tiada Akhir

LEMBANG – DUAANAK.COM

Saprudin Hidayat tampak sumringah ketika dicegat DUAANAK.COM di tengah hiruk-pikuk sidang paripurna istimewa pengambilan sumpah jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode 2014-2019 di Grand Hotel Lembang, Senin siang, 25 Agustus 2014. Dia pun dengan senang hati meladeni wawancara singkat di konvensi yang disulap menjadi ruang sidang tersebut.

Ya, siang itu Saprudin Hidayat merupakan satu dari 50 anggota DPRD KBB yang dilantik untuk masa bakti lima tahun ke depan. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Pak Sap lama berkecimpung di dunia kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK). Lama malang-melintang di Jawa Barat, bekas Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat ini menutup kariernya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

“Saya ini 30 tahun berkecimpung mengelola program KB. Dari pengalaman itu saya menyimpulkan bahwa pembangunan KB atau KKBPK itu tidak cukup dilakukan eksekutif. Perlu upaya bersama untuk membangun kependudukan dan KB ini. Itulah salah satu alasan saya terjun menjadi politikus dan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Saya bersyukur akhirnya saya terpilih,” kata Saprudin.

Urang Cililin pituin ini mengaku bersyukur telah berkecimpung dalam pembangunan KKBPK. Pengalaman itu menjadi bekal berharga untuk menjalani tugas baru sebagai wakil rakyat. Pengalaman itu pula yang mengantarkan pada sebuah simpulan bahwa pembangunan KKBPK atau program pembangunan lainnya sesungguhnya bermuara pada satu tujuan. Yakni, kesejahteraan masyarakat.

Apalagi, sambung dia, program KKBPK yang digulirkan di Indonesia sejak 1970 lalu secara tegas menyebutkan tujuan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang dikenal dengan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS). Program ini juga memberikan perhatian lebih pada aspek pembangunan keluarga yang di dalamnya mengusung program keluarga sejahtera. Salah satunya program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).

“Pengalaman selama bertugas ngurus KB ini makin kaya setelah saya melakukan kunjungan langsung dari rumah ke rumah. Menyangkut kesehatan misalnya, sebagian masyarakat kesulitan mengakses pelayanan kesehatan termasuk KB karena administrasi kependudukan mereka belum tertib. Untuk mendapatkan pelayanan BPJS kan harus ada kartu keluarga, padahal mereka tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi. Akibatnya, mereka tidak bisa memiliki kartu keluarga. Sudah barang tentu mereka tidak bisa mengikuti BPJS. Ini salah masalah administrasi kependudukan yang harus dibenahi,” kata Saprudin.

Legislator portofolio Partai Hanura yang terpilih dari daerah pemilihan KBB III ini menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan KKBPK di kabupaten pangais bungsu di Jawa Barat tersebut. Sesuai tugas pokok dan fungsi legislatif, Saprudin memastikan bakal menjadi pengawas yang baik untuk pelaksanaan pembangunan KKBPK. Dorongan lain adalah dengan terlibat aktif dalam mendorong penerbitan regulasi terkait KKBPK maupun dengan cara menjalankan tugasnya dalam politik anggaran pro-KKBPK.

“Saya ini pejuang KB. Sampai akhir jabatan nanti akan terus memperjuangkan KB. Tentu saja dengan tetap memberikan perhatian pada pembangunan sektor lain di KBB. Saya sendiri melihat tidak ada pertentangan antara KB atau KKBPK dengan sektor pembangunan lainnya. Semua harus berjalan bersamaan, beriringan,” tandas Saprudin.

Selamat bertugas di tempat baru ya, Pak Sap! (NJP)