Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
Kota Banjar
BANJAR – DUAANAK.COM
Sejumlah warga menilai program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) atau lebih beken dengan sebutan KB saja di Kota Banjar kurang berjalan optimal. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Banjar pun menjadi sorotan. Padahal, program KB merupakan program unggulan di Kota Banjar.
Salah seorang mediator program KB priayang enggan disebutkan namanya mengatakan, saat ini program KB pria seakan mati suri. “Sekarang mah vakum, jadi saya juga malas mengikutinya,” katanya. Dia juga mengaku ogah aktif kembali menjadi mediator atau warga yang dilibatkan untuk mencari calon akseptor KB pria.
“Terus terang saja, saya jadi merasa capek sendiri, sementara orang dinasnya santai-santai. Belum lagi sering melakukan kekeliruan, misalnya orang Ciamis yang divasektomi dibuat seolah-olah warga Banjar,” ujar pria warga Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, tersebut. Meski demikian dia mengaku berharap program KB kembali dimaksimalkan dan dijalankan dengan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.
Ditempat terpisah, aktivis pemuda Husni Mubarok menuturkan pemerintah harus kembali melakukan peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah mengantarkan Banjar meraih Innovative Govement Award itu. “Itu program kan demi kebaikan masyarakat, bukan demi penghargaan. Oleh karena itu konsistensinya harus tetap terjaga,” kata Husni. Apalagi porsi dana APBD yang dihabiskan cukup besar. “Kalau dana yang dikeluarkan besar tapi hasilnya minimal, saya kira itu adalah pemborosan anggaran. Makanya perlu dievaluasi secara faktual jangan hanya diatas kertas,” kata Husni.
Dia mengambil contoh mengenai honor kader KB yang menyedot dana APBD cukup besar, namun tanpa dibarengi hasil yang maksimal. “Saya tidak menyarankan agar honor itu dihapus, tapi maksud saya perlu ada pembinaan agar para kader itu benar-benar memainkan peranannya, sehingga ada output yang jelas dan terukur,” kata Husni Mubarok.
“Dalam satu tahun, program ini menyedot anggaran lebih dari angka Rp3 miliar. Perlu evaluasi yang benar-benar nyata, sudah sejauh mana hasilnya di lapangan,” kata Girvan, salah seorang aktivis mahasiswa Banjar.
Dia menuturkan, di atas kertas program KB di Banjar memang bagus. Bahkan sudah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dengan diterimanya Innovative Goverment Award (IGA) lewat program Kampung KB. “Tapi yang kita temukan di lapangan, keberhasilan itu tidak sehebat kenyataan. Tidak semua Kampung KB berjalan dengan konsisten. Program itu hidup hanya ketika ada kunjungan atau penelitian dari luar,” kata Girvan.
Selain itu, minimnya sosialisasidan publikasi program KB dari dinas yang menjadi leading sector menjadikan keberhasilan atau capaian kinerja tidak bisa didengar dan dilihat oleh masyarakat. “Yang kami lihat justru setiap tahun terjadi lonjakan jumlah penduduk,” katanya.
Dari data yang dihimpun pihaknya di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjar menunjukan, pada tahun 2013 lalu jumlah angka kelahiran di Kota Banjar mencapai angka 3.358 bayi. “Data tersebut didapat dari jumlah pemohon akta kelahiran,” kata Kepala DinasCapildukDedi Sunardi. Menurutnya, hal itu berarti setiap hari rata-rata ada sekitar 10 bayi lahir di Kota Banjar.
Berjalan Lancar
Sebelumnya dalam kegiatan Rakerda KB, pertengahan April lalu, Wali Kota BanjarAde Uu Sukaesih mengatakan Pemkot Banjar menggelontorkan dana Rp 2.247 Miliar untuk insentif kader se-Kota Banjar.
Selain itu, berbagai sarana dan prasarana juga dibangun oleh Pemerintah Kota Banjar seperti pembentukan Kampung KB di 25 desa, jaminan hidup untuk akseptor MOP dan MOW sebesar Rp 250 ribu, biaya ayoman akibat kegagalan/komplikasi alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Rp250 ribu perkasus bagi akseptor non-BPJS, Biaya KIE untuk implant sebesar 25.000perkasus bagi akseptor non-BPJS, biaya medis pemasangan IUD sebesar 35.000perkasus bagi akseptor non-BPJS, biaya pemasangan pencabutan implant sebesar 37.500perkasus bagi akseptor non-BPJS, operasional kendaraan bermotor roda dua bagi Pos KB desa sebanyak 25 unit, satu buah mobil unit pelayanan KB dan satu buah mobil penerangan Program KB.
Ade Uu mengklaim pelaksanaan program KB di Kota Banjar berjalan lancar karena berbagai faktor dukungan dari berbagai pihak. “Pelaksanaan program KB di Kota Banjar ini didukung oleh dokter spesialis MOP-MOW, 10 Puskesmas, 1 RSUD, 59 KKB, 25 PPKBD, 304 sub Pos KB desa, 649 Kader BKB, 149 Kader BKR, 382 kader BKL dan 339 Kader Posyandu yang tersebar di Kota Banjar dan peran serta masyarakat dalam mendukung program yang dijalankan pemerintah ini sangat besar,” tambah Wali Kota.
Wali Kota Banjar juga mengatakan kegiatan Rakerda Program KB sangat penting dilaksanakan mengingat kegiatan ini dapat dijadikan forum dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan operasional program KB sekaligus kesempatan dalam membangun komitmen bahwa program KB dapat memberikan kontribusi dalam upaya mencapai indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Banjar yang lebih baik.(Mamay)
Program yang baguss harus didukung oleh partisipasi semua elemen masyarakat, sinergi antara kritik membangun plus upaya mencari solusi yang dibarengi oleh kerja nyata akan menciptakan hasil yang lebih maksimal dan membawa kota tercinta ini jadi lebih baik.