Lebih Dekat dengan Kampoeng KB di Kota Banjar (2)

Inisiatif itu datang dari Perwakilan BKKBN Jawa Barat. Dalam rangka menggerakkan program KB (kini meluas menjadi KKBPK), pada awal 2010 lalu BKKBN memprakarsai pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) di kabupaten dan kota. Responsnya beragam, ada yang menyambut antusias atau alakadarnya. Salah satu sambutan antusias tersebut datang dari Wali Kota Banjar saat itu, Herman Sutrisno. Hasilnya bisa dilihat sampai sekarang. Kampung KB tumbuh bersama masyarakat.

Lini lapangan (below the line) menjadi tema sentral pembangunan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Jawa Barat sejak 2010-an. Sejumlah kegiatan monumental digulirkan. Pada saat yang sama, kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat digalakkan. Kampoeng KB termasuk salah satu terobosan yang didesain khusus untuk menggerakkan program KKBPK di tingkat dusun alias kampung.

“Ibarat pohon yang daunnya rindang tapi akarnya jarang, lambat laun akan tumbang. Tapi bila akarnya kuat, daunnya akan lebat dan buahnya padat,” ungkap Rukman Heryana, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat saat itu sekaligus inisiator Kampoeng KB, dalam sebuah wawancara dengan Majalah Warta Kencana beberapa waktu lalu.

“Program KB pun demikian. Walaupun kebijakannya cukup mapan, strateginya terinci, namun bila lini lapangan tidak punya kekuatan. Ini akan sangat berpengaruh pada peningkatan kelahiran. Penduduk tak dapat dikendalikan,” Rukman menambahkan.

Nah, di Kota Banjar, ide cerdas itu disambut sukacita Wali Kota Herman Sutrisno. Herman yang dikenal pro rakyat segera menindaklanjuti pesan Jawa Barat untuk segera menggilirkan pembentukan Kampung KB. Pada tahap awal, Kampung KB dibentuk di delapan lokasi yang tersebar di empat kecamatan. Penetapan lokasi dituangkan melalui sebuah Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 476/Kpts. 70.a-BKBPP/2011 tentang Wilayah Pembentukkan Kampoeng Keluarga Berencana di Kota Banjar Tahun 2011.

Kedelapan lokasi tersebut meliputi: Kampung Cikapundung Desa Neglasari dan Balokang Patrol Desa Jajawar di Kecamatan Banjar, Kampung Pananjung Desa Sinartanjung dan Kampung Sukamanah Desa Pataruman di Kecamatan Pataruman, Kampung Sindang Galih Desa Rejasari dan Kampung Sukahurip Desa Langensari di Kecamatan Langensari, dan Kampung Cikadu Desa Karangpanimbal dan Kampung Wargamulya Desa Purwaharja di Kecamatan Purwaharja. Jumlah ini terus bertambah dari tahun ke tahun seiring perluasan kebijakan Kampung KB itu sendiri.

“Kampoeng KB ini mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KB-KS). Yakni, salah satu upaya menjadikan program KB-KS sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kampoeng KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas,” terang Obang Subarman, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Banjar, saat ditemui tim duaanak.com di ruang kerjanya belum lama ini.

Selain mendapat anjuran BKKBN Jabar, Obang beralasan pihak Pemerintah Kota Banjar merasa perlu mengembangkan Kampoeng KB karena semakin lemahnya eksistensi program KB atau KKBPK di masyarakat. Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) juga belum sesuai dengan segmentasi sasaran. Ini ditandai dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam program KB. Padahal, program KB merupakan salah satu program pelayanan kepada masyarakat yang terbukti mampu menjadi daya ungkit utama indeks pembangunan manusia (IPM) bidang kesehatan.

Atas pertimbangan tersebut, Kota Banjar mantap mengembangkan Kampoeng KB. Model ini dipilih untuk mengintegrasikan progam kependudukan, KB-KS, dan pemberdayaan perempuan maupun program lainnya. Integrasi ditetapkan untuk memudahkan pengelolaan operasional program secara optimal. Pada saat yang sama dilakukan penggalian potensi sumber daya manusia program KKBPK di tingkat lapangan.

“Pengembangan Kampoeng KB ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat sekaligus meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan integrasi program. Tujuan lainnya meningkatkan advokasi dan KIE program KB kepada kelompok sasaran dan pemangku kepentingan lainnya. Ditinjau dari sudut pandang program KB, Kampoeng KB dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan. Juga mengoptimalkan 10 langkah kerja petugas lapangan KB maupun institusi masyarakat perdesaan,” jelas Obang yang pada saat ditemui turut didampingi Sekretaris BKBPP dan Kepala Bidang KB dan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

Lebih jauh Obang menjelaskan, pengembangan Kampoeng KB di Kota Banjar menggunakan lima strategi. Pertama, masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian. Kedua, menggunakan potensi sumber daya yang ada di daerah berangkutan. Ketiga, mampu mengatasi masalah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, dapat meningkatkan dan mempertahankan taraf kehidupan masyarakat. Kelima, turut membangun masyarakat.

“Kampoeng KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap program KB. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Kami pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan. Selebihnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Beberapa Bale Sawala yang menjadi pusat kegiatan Kampoeng KB dibangun atas swadaya masyarakat. Kami hanya memfasilitasi dan menyediakan dana stimulan,” Kepala Bidang Keluarga Sejahtera BKBPP Kota Banjar Eti Supartini turut menambahkan.

Eti yang pagi itu turut mengantar tim duaanak.com ke Kampung KB di Dusun Cigadung, Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman menjelaskan lebih lanjut, indikator utama Kampoeng KB sesungguhnya menjadi indikator program KB itu sendiri. Yakni, bagaimana pasangan usia subur (PUS) berpartisipasi dalam program KB.

“Secara lebih khusus, Kampoeng KB diharuskan memiliki prevalensi kontrasepsi atau kesertaan KB minimal 65 persen. Di Kampoeng KB juga berlangsung kegiatan bina keluarga, baik balita (BKB), remaja (BKR), maupun lansia (BKL). Kegiatan-kegiatan tersebut dikelola secara aktif oleh kader KB, sub Pos KB, Pos KB Desa, dan kader Posyandu. Kampoeng KB juga memiliki peta keluarga setiap RT,” papar Eti.

Eti lantas menunjukkan peta keluarga hasil pendataan keluarga dari enam RT yang menggantung di Bale Sawala Dusun Cigadung. Di sudut lain, Bale Sawala juga menyajikan papan informasi kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Bale Sawala juga menjadi tempat pertemuan rutin kader maupun kegiatan lainnya. Tidak jauh dari bangunan bambu tersebut tampak berderet pot dari bahan polister yang di atasnya tumbuh sejumlah jenis sayuran.

“Di sini juga berlangsung kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) maupun pelayanan KB itu sendiri. Secara khusus, Kampoeng KB ini memiliki tim kerja atau pengurus yang berasal dari masyarakat setempat. Sebagian besar Ketua Kampoeng KB juga merupakan kepala kampung atau kepala dusun. Dengan begitu, dukungan datang dari pemerintahan setempat maupun tokoh masyarakat. Menurut kami, dukungan itu menjadi salah satu faktor penentu suksesnya Kampoeng KB di Kota Banjar,” papar Eti.(*)