Laporan Lengkap Pertanggungjawaban Ketua IPKB Jabar

KUNINGAN – DUAANAK.COM

Pada Selasa-Rabu, 6-7 Mei 2014, Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat menyelenggarakan musyawarah maerah (Musda) di Hotel Ayong, Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Musda mengagendakan pertanggungjawaban pengurus lama dan memilih pengurus baru. Berikut laporan pertanggungjawaban Ketua IPKB Jabar Soeroso Dasar yang dibacakan di hadapan peserta Musda. Selamat membaca!

Laporan Pertanggungjawaban
Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Barat
Periode 2007-2012

Oleh H. Soeroso Dasar

Salam Kependudukan!
Salam KKBPK!
Salam IPKB!
Bravo Penulis KKB Jawa Barat!

Teman-teman seperjuangan, teman-teman pengurus cabang IPKB se-Jawa Barat yang saya banggakan. Hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh nilai historis, di Linggarjati, Kabupaten Kuningan. Di tempat ini pula dulu Perdana Menteri Sjahrir melakukan upaya sangat keras saat berunding dengan Pemerintah Belanda. Mudah-mudahan upaya Bung Sjahrir turut menginspirasi kita untuk pula berupaya keras menggodok ide-de cerdas demi kemajuan bangsa ini, terutama masyarakat Jawa Barat yang saat ini hampir mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia. Sebelum menyampaikan apa yang telah kita lakukan bersama dalam satu periode kepengurusan ke belakang, terlebih dahulu saya akan sampaikan refleksi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Jawa Barat, sekaligus menjadi latar belakang laporan saya ini.

Latar Belakang

Teman-teman seperjuangan, pembangunan kependudukan sejatinya bukan barang baru. Secara yuridis-formal, pembangunan kependudukan tertuang jelas dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK). “Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan,” begitu bunyi pasal 3 UU tersebut. Namun begitu, sesungguhnya kependudukan menjadi bagian tak terpisahkan dalam tata kelola kehidupan dan berbangsa.

Sayangnya, isu kependudukan –terlebih bila dihubungkan dengan program keluarga berencana (KB) atau bahkan keluarga– bukanlah primadona. Isu-isu kependudukan kalah seksi dari politik atau ekonomi. Kependudukan juga bukan media darling. Wajar bila kemudian isu kependudukan terdengar lamat-lamat. Pada saat yang sama, masalah kependudukan makin kompleks. Tantangannya juga makin berat. Di sisi lain, paradigma pembangunan kependudukan juga terus berkembang. Program KB terus bertransformasi dari “sekadar” alat kontrasepsi merambah pengendalian penduduk (KKB) untuk kemudian secara tegas memilih fokus pada pembangunan keluarga (KKBPK). Dibutuhkan kerja-kerja akrobatik untuk membangun keselarasan dan kesinambungan pembangunan KKBPK.

Beberapa hal itulah yang senantiasa menjadi bahan perenungan para pegiat kepenulisan KKB yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB). Ya, IPKB hadir sebagai representasi para penulis dan/atau pemerhati KKB yang peduli terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga. IPKB menjadi semacam katalisator pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan bangsa yang berpusat kepada kependudukan (people-centered development). IPKB berupaya mendorong isu-isu kependudukan menjadi isu sentral dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Bersama-sama dengan elemen masyarakat lainnya, IPKB Jawa Barat hadir sebagai wujud kepedulian masyarakat madani (civil society) untuk terwujudnya kehidupan umat manusia yang lebih baik melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Kepedulian ini tidak lepas dari peran pers atau media sebagai media informasi dan pendidikan (UU No. 40/1999 tentang Pers). Dalam kerangka itu, IPKB yang merepresentasikan komunitas insan pers dan pemerhati KKB maupun pemberdayaan masyarakat merasa turut bertanggung jawab untuk turut berperan aktif dalam kampanye penyadaran masyarakat mengenai pentingnya program KKB untuk kehidupan yang lebih baik. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan IPKB sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar IPKB Pasal 2 yang menyebutkan bahwa tujuan IPKB adalah memperjuangkan tercapainya cita-cita, tujuan, dan kepentingan masyarakat, yaitu terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur melalui penulisan KKB serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam garis perjuangan itu, perlu kiranya IPKB melakukan sebuah otokritik tentang apa peran apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Barangkali konsolidasi organisasi merupakan sebuah kewajiban manakala revitalisasi peran IPKB menjadi keniscayaan. Upaya revitalisasi itu salah satunya dengan mendorong regenerasi dan menghidupkan siklus kepemimpinan organisasi. Dengan begitu, roda organisasi bisa terus berputar secara prima dan penuh optimisme. Dan, untuk itulah Musyawarah Daerah (Musda) IPKB Jawa Barat 2014 ini digelar. Selain menjadi ajang regenerasi organisasi, Musda juga menjadi warung ide dan kontes gagasan ihwal pembangunan KKBPK di Jawa Barat. Semua untuk kehidupan lebih baik.

Kilas Balik Kegiatan

Teman-teman seperjuangan, IPKB Jawa Barat sebagaimana yang kita saksikan sekarang merupakan buah dari perjuangan kita dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, sudah sepatutnya kiranya bila pada forum ini kita mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat, kepada pimpinan hingga pelaksana program di Sub Bidang Advokasi dan KIE. Tanpa mereka boleh jadi upaya IPKB untuk turut andil dalam pembangunan KKBPK tidak akan banyak berarti. Melalui mereka inilah kita bisa meng-create program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Termasuk acara Musda kita pada malam ini hingga besok.

Mari kita tengok sebentar ke belakang. Sekitar 2006 lalu IPKB mengalami nasib sama dengan program KB. Ketika program KB terpinggirkan secara politik, maka IPKB pun nyaris tak ada gaungnya. Pengurus IPKB entah ada di mana. Hingga pada suatu hari saya diminta Pak Teguh yang kala itu Kepala Seksi Advokasi dan KIE untuk bertandang ke kantornya. Dia bercerita kondisi program KB yang sempoyongan di tengah karut marut otonomi daerah. Singkatnya, dia meminta saya dan beberapa teman untuk membangkitkan lagi organisasi IPKB. BKKBN berharap revitalisasi IPKB mampu menjadi salah satu tonggak kebangkitan program KB di Jawa Barat.

Amanat itu kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah untuk membentuk kembali pengurus IPKB. Setelah sekian lama vakum, boleh dibilang saat itu kita mulai dari nol. Kami berusaha mengenalkan kembali IPKB ke sejumlah pemangku kepentingan di Jawa Barat, bahkan kepada “orang dalam” BKKBN sendiri. Upaya pencitraan organisasi ini ditopang dengan kegiatan konkret berupa penulisan KKB di media massa. Hasilnya, IPKB mulai mendapat kepercayaan dari BKKBN untuk memproduksi film pendek demi keperluan advokasi program kepada pengambil kebijakan.

Beberapa waktu kemudian, IPKB juga dipercaya untuk mengelola Majalah Warta Kencana. Majalah ini sebenarnya media internal (inhouse magazine) BKKBN Jabar yang manajemennya diserahkan kepada IPKB. Hasilnya, Warta Kencana, meski media internal namun berhasil menyajikan informasi yang secara jurnalistik sangat berbobot. Warta Kencana mampu menjadi rujukan bagi pengelola program KKB di Jawa Barat maupun nasional. Terbit secara reguler, Warta Kencana menjadi salah satu etalase program KKB di Jawa Barat. Selamat untuk tim pengelola Majalah Warta Kencana.

IPKB juga aktif menggalang kemitraan dan mewacanakan program KKB kepada pelaku media di Jawa Barat. Ikhtiar ini ditempuh dengan menggelar media gathering atau temu media yang di dalamnya berisi diseminasi dan diskusi seputar program KKB di Jawa Barat. Belakangan, pimpinan BKKBN Jawa Barat melabeli kegiatan ini dengan nama “BKKBN Mendengar.” Esensinya lebih kurang sama, meski ada penguatan pada aspek narasumber menjadi lebih beragam dan interdisipliner. Hasilnya, isu-isu KKB makin makin renyah hingga kemudian berhasil menjadi salah satu pilihan utama dapur redaksi untuk menerbitkan berita KKB.

Pada tahun berikutnya, penguatan organisasi dilakukan dengan pemenuhan aspek ­legal-formal IPKB melalui pembuatan akta notaris. Sejak saat itu, IPKB Jawa Barat menjelma menjadi sebuah perkumpulan yang eksistensinya diakui secara hukum. Praktis, dengan lahirnya akta notaris, maka Jawa Barat menjadi satu-satunya pengurus daerah IPKB berbadan hukum. Sejauh pengetahuan saya, IPKB pusat pun sampai saat ini tidak memiliki akta notaris. Yang lebih menyedihkan, IPKB Pusat kini tengah mati suri. Organisasi prestisius ini harus mengubur dirinya sendiri. Kita pantas bersyukur IPKB Jawa Barat terus menunjukkan eksistensinya dari waktu ke waktu.

Tapi, tak cukup hanya di situ. Pengurus Daerah IPKB Jawa Barat terus mengukuhkan eksistensinya di Jawa Barat dengan cara melakukan konsolidasi wilayah. Harus diakui belum semua IPKB Cabang Kabupaten/Kota terbantuk. Sampai saat ini tercatat baru 19 kabupaten/kota yang telah memiliki pengurus cabang IPKB. Nah, sisanya sebanyak delapan kabupaten/kota merupakan PR kita tahun ini dan 2015 mendatang. Guna menjembatani organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pengurus daerah mengambil inisiatif mengangkat Koordinator Wilayah di lima kawasan, meliputi Wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek), Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka), Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning), Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran (Priangan Timur), dan Wilayah Bandung Raya. Menyadari bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan aset besar, IPKB secara periodik menggelar pelatihan demografi bagi pengurus daerah maupun cabang.

IPKB terus mengayun langkah. Inovasi program pun dilakukan dengan melahirkan buku dan portal informasi berita KKB. Buku KB Mati Dikubur Berdiri menjadi karya monumental IPKB Jawa Barat di tengah mati surinya organisasi secara nasional. Dalam waktu dekat, buku kedua dari seri KKB ini akan lahir dan diluncurkan pada Hari Keluarga 2014 ini. Mimpi saya, tahun 2015 mendatang kita bisa menerbitkan buku bersama-sama denan penulisnya merupakan para ketua IPKB se-Jawa Barat. Saya pikir karya itu bisa menjadi bukti otentik kehadiran IPKB di daerah. Adapun portal berita DUAANAK.COM merupakan sebuah dedikasi bagi publik yang selama ini sepi dari informasi KKB.

DUAANAK.COM dikembangkan oleh IPKB Jawa Barat sebagai ruang berbagi informasi, forum ide, dan penyebaran informasi KKB di Jawa Barat. DUAANAK.COM  dikelola secara profesional oleh Litera Media: Integrated Media Services dengan dukungan penuh BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Terbit sejak 26 September 2013 bertepatan dengan Hari Kontrasepsi Dunia (World Contraception Day).

Pada saat bersamaan, IPKB juga mendapat kerap diminta secara aktif merumuskan pengembangan program KKB di Jawa Barat. Sebagai bagian dari Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Jawa Barat, sebagian pengurus IPKB diminta menjadi bagian dari tim perumus Grand Design Kependudukan Jawa Barat 2011-2035 yang diprakarsai Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Barat. Tak terhitung manjadi narasumber seminar dan talkshow kependudukan di Jawa Barat. Di samping itu, IPKB kerap diminta menjadi juri pada sejumlah lomba yang berkaitan dengan kependudukan dan keluarga berencana.

Akhirnya, kinerja nyata tersebut mendapat apresiasi dari BKKBN Jawa Barat yang selama ini memang manjadi induk semang IPKB. Beberapa waktu lalu, IPKB berkesempatan mengunjungi sejumlah negara untuk melihat dari dekat kebijakan kependudukan dan KB di negara bersangkutan. IPKB juga kerap menjadi bagian dari kunjungan nasional maupun studi banding. Tanpa bermaksud membanggakan diri, Ketua IPKB Jawa Barat merupakan satu-satunya anggota IPKB yang berhasil mendapat anugerah Wira Karya Kencana dari pemerintah RI pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2010 di Palu, Sulawesi Tengah. Tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama keluarga besar IPKB Jawa Barat.

Keuangan

Masalah keuangan menjadi hal paling sensitif dalam sebuah organisasi. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman IPKB se-Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, IPKB Jawa Barat mendapat kepercayaan untuk menerima dan mengelola sejumlah dana untuk keberlangsungan organisasi. Dana tersebut terbagi ke dalam beberapa skema penerimaan. Ada yang diberikan secara langsung setiap kali kegiatan digelar atau ada pula dana yang diberikan secara langsung untuk kegiatan satu tahun. Kita mafhum bahwa setiap uang negara harus dipertanggungjawabkan secara benar dan memenuhi standar akuntansi negara. Untuk keperluan tersebut, setiap penggunaan dana selalu dipertanggungjawabkan sesuai aturan tersebut. Pertanggungjawaban dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sebagaimana seharusnya.

Kami harus memastikan dana yang diterima IPKB sesungguhnya untuk keberlangsungan IPKB itu sendiri. Baik untuk kepentingan software organiasasi maupun untuk keperluan pendukung yang dapat dilihat secara kasat mata. Beberapa yang kasat mata, sebut saja misalnya pengadaan kaos, jaket, dan lain-lain. Perlu diketahui, IPKB juga kini memiliki perangkat pendukung kesekretariatan berupa satu unit laptop. Mudah-mudahan, ke depan kita mampu menambah inventaris organisasi seiring dengan hadirnya sekretariat yang representatif. Amiin.

Beberapa Kendala

Ini bukan untuk berkeluh-kesah. Ini bagian dari refleksi kita dalam menggerakkan roda organisasi yang kita cintai dan banggakan ini. Salah satunya menyangkut suksesi kepemimpinan BKKBN Jawa Barat. Selama satu periode terakhir ini, kita mengalami empat kali pergantian kepala perwakilan. Empat kepala ini tentu memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Empat gaya yang diterapkan memerlukan penyikapan secara arif dan dewasa. Harus diakui, perubahan pimpinan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap dinamika organisasi IPKB.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan nomenklatur BKKBN itu sendiri. Lahirkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga berimplikasi langsung kepada tata organisasi BKKBN, terutama dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang perubahan BKKBN dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Yang berhubungan langsung dengan IPKB adalah perubahan nomenklatur advokasi dan kehumasan. IPKB yang selama ini memiliki induk semang Sub Bidang Advokasi dan KIE, tiba-tiba memiliki induk semang lain di Sekretariat, yakni Sub Bidang Humas dan Protokol. Harus diakui perubahan ini berpengaruh langsung terhadap dinamika organisasi. Kami telah berusaha keras membangun sinergi di antara dua induk semang ini.

Tak kalah penting lainnya adalah dinamika yang berkembang di kalangan pengurus IPKB sendiri. Anggota dan pengurus IPKB yang terikat secara langsung dengan pekerjaan yang bersangkutan. Pergeseran jabatan hingga perubahan tempat bekerja menjadi pemicu menurunnya kinerja internal organisasi. Pasang-surut sumber daya ini dicoba disiasati dengan melakukan “tambal sulam” pengurus. Pada awal 2012 lalu IPKB Jawa Barat mencoba melakukan rotasi jabatan pengurus sekaligus memasukkan orang baru ke dalam tubuh pengurus harian. Hasilnya, roda organisasi kembali berputar dengan mesin baru yang terus menderu. Bravo IPKB Jawa Barat!

Penutup

Menutup laporan ini, saya ingin mengajak kita semua yang hadir di sini untuk bahu-membahu bekerja sama membangun masyarakat Jawa Barat. Karena itu, saya tidak menyampaikan secara langsung harapan IPKB ke depan. Biarlah forum ini yang mendefinisikan keinginannya sendiri. Kita semua akan menjadi saksi hidup bagi pergulatan ide-ide kreatif demi kemanusiaan. Selamat malam. (*)