Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
Kepala BKKBN Jabar Kunjungi Kampung KB Cikdes Kota Tasikmalaya
TASIKMALAYA | WARTAKENCANA.COM
Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) bukan semata tempat mendaratnya program keluarga berencana (KB) atau pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Kusmana meyakini keberadaan kampung KB menjadi salah satu benteng keluarga dari ancaman corona virus disease 2019 (Covid-19).
Kusmana mengungkapkan hal itu saat mengunjungi Kampung KB Cikdes di Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya pada Jumat siang, 16 Oktober 2020. Turut mendampingi Kusmana antara lain Kepala Dinas Pengendalilan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya Nunung Kartini, Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Barat Irfan Indriastono, Lurah Cikalang Inyoh Sopian, dan para kepala bidang di lingkungan DPPKBP3A Kota Tasikmalaya.
“Gizi merupakan hal penting untuk memutus mata rantai Covid-19. Mengapa begitu, karena melalui kecukupan gizi inilah kita bisa membangun daya tahan atau imunitas tubuh. Tentu, di samping tetap menjalankan perilaku hidup sehat dengan menjalankan 3M: memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak atau social distancing,” ungkap Kusmana.
Karena itu, sambung Kusmana, potensi kampung KB harus terus dioptimalkan. Kelompok kerja (Pokja) kampung KB harus aktif mengajak warga mempraktikkan pemanfaatan lahan kosong secara produktif. Salah satunya dengan menanam sayur atau buah di atas lahan-lahan kosong.
“Ayah lihat di sini sudah bagus. Ada tanaman hijau. Di sekitar sini juga banyak kolam ikan. Ke depan, Ayah meminta tanaman sayur diperbanyak. Dengan demikian, tidak hanya indah di mata, tetapi juga bermanfaat besar untuk peningkatan gizi keluarga,” kata Kusmana.
Untuk memanfaatkan lahan-lahan pekarangan tersebut, Kusmana menyarankan Pokja Kampung KB Cikdes berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi pertanian dan para kelompok tani. Koordinasi serupa juga dilakukan dengan aparat kewilayahan setempat. Dengan begitu, keberadaan kampung KB menjadi pusat penyebaran virus positif di masyarakat. Kampung KB menjadi pusat keunggulan pembangunan ketahanan keluarga.
Keunggulan kampung KB juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan rumah data kependudukan dan informasi keluarga (RDKIK). Data, sambung Kusmana, menjadi titik awal bagi pengembangan program pembangunan masyarakat. RDKIK memetakan secara akurat seluruh potensi dan parameter kependudukan sebuah desa atau kelurahan di mana kampung KB tersebut berada.
“Data adalah mata. Data adalah kompas untuk memandu pencapaian sebuah visi dan misi pembangunan. Karena itu, BKKBN sangat concern menjadikan Rumah Data ini sebagai pusat sumber daya informasi desa. Melalui Rumah Data kita bisa melihat situasi aktual untuk kemudian dipetakan apa yang bisa dilakukan, siapa yang seharusnya terlibat, siapa mitra yang bisa digandeng, dan seterusnya,” terang Kusmana.
Arahan Kusmana ini tampaknya sejalan dengan rencana Lurah Inyoh untuk mengembangkan kampung KB di wilayahnya. Inyoh mengaku terus berusaha mengembangkan setiap potensi masyarakat. Salah satunya dengan menggerakkan masyarakat untuk aktif menanam sayur di halaman masing-masing maupun setiap lahan kosong di sekitar tempat tinggalnya.
“Kami sudah mencontohkan dengan menanam aneka sayur di halaman kantor kelurahan. Selanjutnya, kami mengajak setiap rumah menanam paling tidak lima tanaman sayur menggunakan pot atau polybag. Mengapa lima, karena dengan lima pot tersebut berarti bisa dipanen atau dipetik bergantian,” ungkap Inyoh.
“Bahkan, sekarang itu ada tanaman kangkung yang bisa dipanen setiap tiga hari sekali. Belum lagi tanaman seperti cabe merah atau cengek yang bisa dipetik setiap hari. Demikian juga dengan beberapa jenis tanaman lainnya. Jika ini bisa dilakukan secara konsisten, Insyaallah keluarga tidak akan kekurangan gizi. Banyak yang bisa dinikmati dari halaman rumah,” kaya Inyoh.
Lebih dari itu, Inyoh melihat pemanfaatan lahan kosong dengan tanaman produktif bisa menekan pengeluaran keluarga. Biaya yang biasanya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sayur bisa digunakan untuk keperluan lain.
“Konsep ini sejalan dengan program Sadar Inflasi dari Kementerian Pertanian. Catatan kami di Kota Tasikmalaya, salah satu penyumbang inflasi tertinggi itu adalah sayur-mayur. Kalau sudah begitu, pemangkasan biaya belanja sayur dengan sendirinya mampu menekan angka inflasi. Ini manfaat besar lainnya dari pemanfaatan lahan kosong,” papar Inyoh.
Kampung KB Tematik
Ditemui di tempat yang sama, Kepala DPPKBP3A Nunung Kartini mengungkapkan pihaknya tengah mengembangkan kampung KB tematik di Kota Tasikmalaya. Setiap kampung KB akan didorong untuk menjadi pusat keunggulan, baik produk maupun kekhasan lainnya.
Nunung mencontohkan, kelompok usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera (Kelompok UPPKS) salah satu kampung KB di Kecamatan Cipedes mengembangkan kerajinan alas kaki. Di sana memproduksi kelom geulis dan rupa-rupa alas kaki lainnya. Sementara daerah lain didorong untuk mengembangkan payung khas Tasikmalaya.
“Tadi saya sudah menyampaikan kepada Pak RW di Kampung KB Cikdes untuk merespons kegandrungan masyarakat pada tanaman hias. Saya dorong agar di sana dibudidayakan tanaman hias untuk kemudian dijual kepada masyarakat atau pengunjung. Itu bisa menjadi kekhasan Cikdes. Sementara kampung KB yang lain bisa mengembangkan produknya sesuai potensi yang dimilikinya. Tasik ini kan dikenal sebagai penghasil kelom geulis, payung, bordir, dan lain-lain. Mengapa tidak kita kembangkan menjadi kampung KB tematik sendiri,” kata Nunung.
Di bagian lain, Nunung mengaku tengah mengembangkan sebuah inovasi terkait pelayanan masyarakat di kampung KB. Yakni, menjadikan kampung KB sebagai kawasan ramah anak. Inovasi ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban DPPKBP3A.
“Inovasi berupa konsep kampung KB ramah anak. Namanya Kakaren Karamat: Kampung KB dan Kampung Ramah Anak Terpadu. Tidak hanya untuk penguatan program Bangga Kencana, tetapi untuk menghadirkan sebuah kawasan ramah anak. Kita dorong agar sudut-sudut tertentu didesain ramah anak. Artinya, setiap anak bisa memanfaatkan ruang yang ada di kampung KB tersebut,” terang Nunung.
Nunung mengaku sudah mengusulkan inovasi tersebut kepada pimpinan daerah. Harapannya, Kakaren Kaamat sudah bida dilaksanakan tahun depan untuk setiap kampung KB di Kota Tasikmalaya. “Sedang dirintis dan sudah diusulkan. Namun karena ada pandemi, harus ada refocusing anggaran dari semula untuk inovasi tersebut menjadi penanganan Covid-19. Meski belum bisa sekarang, saya optimistis mimpi-mimpi saya kelak bisa dilaksanakan,” ujar Nunung semangat.
Sementara itu, Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Barat Irfan Indriastono menjelaskan, safari monitoring dan evaluasi kampung KB menjelang akhir tahun ini membawa empat agenda utama. Pertama, diseminasi perubahan nomenklatur dari kampung keluarga berencana menjadi kampung keluarga berkualitas. Dengan rebranding ini, kampung KB tidak saja fokus pada penguatan pelayanan KB. Melainkan mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga.
“Belum lama ini Menteri Dalam Negeri mengirim surat edaran kepada para gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Isinya terkait intensifikasi dan ekstensifikasi program Bangga Kencana melalui Kampung KB. Ini sekaligus menjadi transformasi nomenklatur menjadi keluarga berkualitas. Dengan transformasi ini, kampung KB diharapkan dapat berkontribusi dalam penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, menurunkan angka unmet-need, kesertaan ber-KB, serta menurunkan angka kemiskinan,” terang Irfan.
Edaran Mendagri juga secara tegas meminta para kepala daerah untuk memberikan dukungan dan memprioritaskan program, kegiatan, dan anggaran terhadap peningkatan kualitas dan layanan Bangga Kencana. Dukungan itu ditunjukkan dengan memastikan program atau kegiatan serta ketersediaan pembiayaan melalui dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sudah ditetapkan dan belum mengakomodasi anggaran yang dibutuhkan, dapat dialokasioan dalam dalam RKPD dan perubahan APBD.
Kedua, perubahan coverage dari tingkat rukun warga (RW) atau dusun menjadi tingkat desa atau kelurahan. Ketiga, sosialisasi penambahan klasifikasi kampung KB dari tiga tahap menjadi empat tahap. Jika sebelumnya meliputi tahapan dasar, berkembang, dan mandiri, kini muncul klasifikasi kampung KB paripurna atau berkelanjutan. Keempat, perubahan Rumah Data Kependudukan (RDK) menjadi Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (RDKIK).
“Dengan perubahan menjadi RDKIK ini diharapkan menjadi pusat data untuk dasar invervensi lainnya. Data yang disajikan dalam RDKIK bisa digunakan lintas sektor. Siapa pun yang akan mendaratkan program atau kegiatan di kampung KB bisa menggunakan data tersebut. Dengan demikian, akan terjalin sinergi program secara berkesinambungan,” papar Irfan.(NJP)
