BANDUNG – DUAANAK.COM
Keberhasilan Kabupaten Karawang dalam menggenjot kepesertaan program keluarga berencana (KB) rupanya tak lepas dari jurus jitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dalam memagari para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) agar tak tergiur pindah ke instansi lain. Jurus itu mengemuka dalam media gathering yang digelar Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat di salah satu resto di Bandung, Senin siang 22 Desember 2014.
“Kalau daerah lain para petugas (PLKB) sudah ke mana-mana, Alhamdulillah untuk Kabupaten Karawang masih solid. Ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang terjadap program KB sangat tinggi,” kata Kepala Bidang Keluarga Sejahtera BKBPP Kabupaten Karawang Sri Mulyani bangga.
“Saur bahasa Sunda mah, keun orang KB urang pager. Petugas KB mah mahal, unik. Keun ulah dikamana-manakeun,” tambah Sri Mulyani menirukan ungkapan Bupati Karawang ihawal pentingnya sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK).
Perempuan yang akrab disapa Mul ini menegaskan, kesuksesan program KB atau KKBPK sangat ditentukan SDM itu sendiri. Alasannya, hanya SDM yang memahami dengan baik program KB yang mampu menjalankan program dengan baik. Tanpa itu, maka program KB tidak akan jadi apa-apa. Tuntutan SDM menjadi demikian penting mengingat kelembagaan KB di pusat “hanya” ditangani sebuah badan.
“Padi punya menteri, ikan punya menteri, kependudukan tidak punya (menteri). Ini menjadi tantangan bagi daerah untuk memperkuat kelembagaan itu sendiri. Alhamdulillah, BKBPP Kabupaten Karawang yang memiliki empat bidang, hanya satu yang membidangi perempuan, sisanya berkaitan dengan keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan advokasi. Ini tidak lepas dari komitmen kuat dari kepala daerah terhadap program KB,” ungkap Mul.
Bupati maupun Wakil Bupati, ungkap Mul, sepakat untuk “melindungi” para petugas agar tidak pindah ke unit kerja lain di luar BKBPP. Kepala daerah selalu berpesan agar para petugas tetap berkonsentrasi pada pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Bahkan, dukungan juga mengalir deras dari lembaga legislatif.
“Pada saat hearing dengan Dewan, mereka selalu bertanya, ‘KB mana, KB mana? Punya kegiatan apa?’ Jadi setiap tahun ditanya, (program) KB butuh apa? Yang lain minta (anggaran), kita BKBPP ditawari? Sampai mobil operasional misalnya dikomentari, ‘Bagaimana program KB mau lari kalau mobilnya boyot-boyot?’ Nah, akhirnya diberikan mobil baru. Alhamdulillah semuanya diberi mobil baru,” ujar Mul sumringah.
Tak hanya itu, APBD juga menyetujui penyadaan sepeda motor untuk seluruh PLKB di Kabupaten Karawang. Mul pun optimistis kinerja program KKBPK di Kabupaten Karawang bakal makin moncer berkat dukungan optimal dari kepala daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.(NJP)