Honor TPD KB Kurang Manusiawi

Usul Ditambah Rp 500 Ribu

PADALARANG – DUAANAK.COM

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menilai honorarium Tenaga Penggerak Desa (TPD) untuk program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) atau lebih populer dengan sebutan program KB saja masih sangat kecil. Padahal, TPD itu sebagai ujung tombak program KB yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kurang manusiawi kalau para TPD ini hanya diberi honor Rp 750 ribu per bulan. Tugas mereka di lapangan itu cukup berat. Ya, seharusnya diberi tambahan, minimal honornya sama dengan TKK (Tenaga Kontrak Kerja-Red) yang sarjana,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD KBB Saprudin Hidayat, Selasa 30 Desember 2014.

Selain kecil, honorarium sebesar itu pun, sambung Saprudin, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Idealnya, Pemkab Bandung Barat melalui APBD-nya melakukan pendampingan anggaran untuk honorarium TPD tersebut.

“Minimal ditambah Rp 500 ribu orang sehingga setiap bulannya mereka bisa memperoleh honorarium sebesar Rp 1,25 juta, setara dengan honorarium TKK yang basis akademiknya S1,” kata Saprudin.

Ia berpendapat, jika ada keseriusan dari Pemkab Bandung Barat, jumlah tersebut setelah dikalkulasikan per tahunnya tidaklah terlalu besar. Dengan jumlah TPD di KBB hanya 80 orang, maka anggaran yang dibutuhkan setiap tahunnya Rp 480 juta. Anggaran tersebut cukup sesuai dengan kinerja mereka di lapangan.

“Mereka itu bekerja selain melakukan penyuluhan KB, melakukan pendataan kependudukan. Belum sekarang ini dibebani tugas pemberdayaan perempuan. Jadi sangat wajar kalau mereka mendapatkan honor lebih,” tegasnya.

Ia juga menyatakan keprihatinannya, ternyata para TPD tersebut tidak terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ironisnya, di antara tugasnya tersebut para TPD ini kebagian mendata BPJS untuk warga miskin. “Sungguh ironis, mereka mendata warga miskin untuk mendapatkan BPJS, sementara mereka sendiri tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS,” tuturnya.

Menyoroti jumlah TPD di KBB, Saprudin menilai sebenarnya masih belum ideal. Seharusnya, jika mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM), setiap desa harus ada satu petugas lapangan baik, TPD, PLKB maupun PKB. Jika Pemerintah KBB serius menangani persoalan kependudukan, hal itu ke depan dijadikan bahan pertimbangan. “Yah, kalaupun sekarang bertahan dengan jumlah TPD yang ada, minimal honornya ditambah. Biar mereka bisa bekerja dengan tenang, tidak terlalu dibebani persoalan kebutuhan hidup sehari-hari,” tegas politisi dari Partai Hanura ini.

Kepala Bidang Advokasi dan Informasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) KBB Evi Saefiyani  saat dihubungi wartawan mengatakan, untuk penambahan honorarium TPD KB tersebut sebenarnya sejak 2013 telah diajukan.  Namun, hingga kini belum terealisasikan mengingat keterbatasan anggaran. Terlebih pada 2015, kebijakan Pemerintahan KBB, anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipangkas 15 persen untuk dialihkan ke infrastruktur wilayah selatan. “Kita waktu itu mengajukan penambahannya Rp 750 ribu per TPD. Tapi sampai sekarang belum bisa terealisasikan,” terangnya. (HENI SUHAENI/PELITA/IPKBN KBB)