Home / Berita Daerah / Hadapi New Normal, Wabup Garut Akui Harus Belajar kepada BKKBN

Hadapi New Normal, Wabup Garut Akui Harus Belajar kepada BKKBN

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman (kedua dari kiri) berpose bersama dua perwakilan TPD (tengah) dan Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana (kedua dari kanan). (HUMAS PEMKAB GARUT FOR MEDIA)

GARUT | WARTA KENCANA

Tenaga penggerak desa (TPD) dituntut untuk bisa menjadi lebih kreatif, aktif, dan inovatif dalam melakukan penggerakan dan pengembangan program keluarga berencana (KB) di lapangan. Tuntutan itu menjadi kunci keberhasilan program KB.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyampaikan tuntutan itu di hadapan 169 TPD dalam Temu Evaluasi TPD se-Kabupaten Garut di Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Garut, Jalan Rumah Sakit Umum Dokter Slamet Nomor 06, Kabupaten Garut, pada Senin, 24 Agustus 2020. Helmi mengapresiasi kehadiran TPD yang resmi dibentuk pada 2011. Meski berasal dari unsur masyarakat, Helmi menilai TPD mempunyai tugas yang sama dengan penyuluh keluarga berencana (PKB).

Di tengah pandemi Covid-19 ini Helmi secara khusus meminta para TPD untuk menjadi agen dalam penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat dalam pencegahan dan penularan Covid-19. Bagi Helmi, para kemampuan komunikasi petugas lini lapangan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) tidak diragukan lagi.

Ujung tombak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini sukses mengedukasi masyarakat tentang program KB selama puluhan tahun. Mereka sukses membuat sebuah gerakan perubahan, terutama perubahan dari asalnya menolak KB menjadi menerima.

“Maka saya berkesimpulan kalau kita ingin melakukan perubahan dengan new normal, terus terang kita harus berguru pada BKKBN,” ungkapnya.

“Konsekuensi ketika menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi harus ada aktivitas. Pembangunan harus berlanjut dan aktivitas ekonomi itu  harus dimulai dengan pemeriksaan swab secara massif. Makanya, pemeriksaan swab akan makin banyak dan besar, secara gratis dari mulai Agustus hingga Oktober,” ujar Helmi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana mengatakan, saat ini Jawa Barat menempati posisi nomor satu sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Program Bangga Kencana pun menjadi sebuah keniscayaan. Membangun keluarga berkualitas merupakan amanah mulia sebagai program panjang yang bisa dipetik pada masa yang akan datang.

“Mungkin kalau tidak ada program KB,  Indonesia sudah melonjak dari nomor empat bisa menjadi nomor dunia di dunia. Barangkali penduduk Jawa Barat sudah lebih dari 50 juta,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA)  Kabupaten Garut Yayan Waryana menjelaskan, selain menjalin silaturahmi, temu evaluasi merupakan evaluasi kinerja TPD tahun 2020 dalam upaya mensinergikan visi misi komitmen serta perspektif lapangan bagi TPD terhadap program Bangga Kencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Garut. Kegiatan ini sekaligus penguatan dan peningkatan peran aktif TPD dalam percepatan penanganan berbagai permasalahan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kabupaten Garut.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
%d bloggers like this: