Home / Berita Daerah / Di Karanganyar, Anggaran KB 10% dari Dana Desa

Di Karanganyar, Anggaran KB 10% dari Dana Desa

Bupati Merasa Lebih Pas Usung Kampanye Keluarga Berkualitas

Presenter M Farhan saat memandu diskusi program AFP dan ICMM di Jakarta belum lama ini. (DOK. DUAANAK.COM)

Presenter M Farhan saat memandu diskusi program AFP dan ICMM di Jakarta belum lama ini. (DOK. DUAANAK.COM)

JAKARTA – DUAANAK.COM

Tak salah bila Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), mitra lokal program Advance Family Planning (AFP) dan Improving Contraceptive Method Mix (ICMM) di Indonesia, memilih Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu contoh konkret keberhasilan daerah dalam pembangunan keluarga berencana (KB). Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ini sukses mengembangkan konsep segitiga emas dalam optimalisasi program KB.

Berbicara di hadapan peserta Pertemuan Pembelajaran Program AFP dan ICMM pada 19-20 Agustus 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta, Bupati Karanganyar Juliyatmono menjelaskan, segi tiga emas program KB diimplementasikan berupa pembentukan tim KB di tingkat desa, optimalisasi bidan desa, dan pengalokasian dana desa untuk mendukung program KB. Jumlahnya lumayan, 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dialokasikan untuk program KB. Keren, kan!

“Bagia sebagian kalangan, bicara KB itu ada yang merasa traumatik. KB seperti kembali ke masa Orde Baru. Nah, kami di Kabupaten Karanganyar mengusung konsep baru KB, yakni keluarga berkualitas. Tema kampanye keluarga berkualitas ini lebih bisa diterima. Kita menyadari bahwa keluarga berkualitas itu lahir dari perencanaan yang baik, jumlah anak yang dikendalikan, dan lain-lain,” kata Juliyatmono menggebu-gebu.

Pria kelahiran Juli 1966 yang sempat menjadi juara pidato untuk tema program KB tingkat provinsi ini mengungkap lebih jauh bahwa segi tiga emas yang dikembangkan semata-mata dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program KB. Pihaknya melibatkan banyak kalangan untuk berpartisipasi langsung dalam program KB. Para pihak ini dihimpun dalam sebuah wadah khusus Tim KB Desa.

Sampai saat ini, tim KB desa atau kelompok kerja (Pokja) KB Desa terbentuk di empat desa di dua kecamatan. Jumlah ini berkembang menjadi 162 desa di 16 kecamatan. Dia menerbitkan surat edaran tentang dukungan pembiayaan program KB melalui anggaran di desa, baik APBDes maupun alokasi dana desa (ADD). Dukungan itu juga ditunjukkan dengan menerbitkan edaran bupati tentang Dukungan Program Keluarga Berencana melalui integrasi program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penggerakan sasaran KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

“Kami juga mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SKPD agar Mars KB diperdengarkan atau dikumandangkan sebelum apel pagi. Pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor sehingga perlu  bentuk koordinasi dan pemahaman konsep pembangunan kependudukan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional, namun juga komitmen daerah,” tandas Juliyatmono.

Dalam diskusi yang dipandu presemter kondang Muhammad Farhan tersebut Juliyatmoko menjelaskan konsep keluarga berkualitas yang dikembangkan daerahnya. Yakni, keluarga yang mampu membangun dirinya secara mandiri, setiap keluarga minimal harus mampu menghayati, memiliki, dan berperan dalam delapan fungsi keluarga yang utama secara mantap dan bermanfaat.

Selanjutnya, strategi tersebut tersebut dikembangkan dengan meluncurkan delapan kebijakan pembangunan keluarga berkulitas. Pertama, peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak. Kedua, peningkatan kualitas remaja dan generasi muda dengan pemberian, informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dan pencegahan dan penanganan bahaya narkotika.

Ketiga, peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga. Keempat, pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri setara dengan keluarga lainnya. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Keenam, peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi melalui usaha mikro keluarga. Ketujuh, pengembangan cara-cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin. Kedelapan, penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan ditujukan secara khusus kepada wanita.

Berbagi Pengalaman

Berbicara sebelumnya, Ketua YCCP Sugiri Syarief mengatakan, pertemuan ini merupakan ajang berbagi pembelajaran dan pengalaman khususnya dari pelaksanaan program advokasi program KB yang telah dilakukan AFP dan ICMM di sembilan kabupaten dan kota dengan pembagian tiga dari program AFP yaitu Karawang, Pontianak, dan Karanganyar serta enam program ICMM yaitu Tuban, Kediri Lumajang, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa.

Ketua YCCP  Sugiri Syarif dalam sebuah pertemuan program KB beberapa waktu lalu. (DOK. DUAANAK.COM)

Ketua YCCP Sugiri Syarif dalam sebuah pertemuan program KB beberapa waktu lalu. (DOK. DUAANAK.COM)

“Berbagai kisah sukses telah didapat dalam pelaksanaan program advokasi yang dilakukan AFP dan ICMM. Agar dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, YCCP mengadakan pertemuan pembelajaran ini dengan melibatkan banyak pihak. Harapannya pertemuan ini bisa memberikan manfaat guna meneruskan kesuksesan program KB kedepan,” ujar mantan Kepala BKKBN tersebut.

Lebih jauh Sugiri menjelaskan, AFP dan ICMM adalah inisiatif global yang dilaksanakan di sembilan negara dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based). AFP diimplementasikan untuk membantu negara berkembang dalam mencapai akses universal pada kesehatan reproduksi khususnya pada akses terhadap Keluarga Berencana (MDG 5b).

Di Indonesia, Program AFP yang didanai oleh Bill and Melinda Gates Institute ini diawali di lima kabupaten dan kota, yaitu Kota Pontianak, Bandung, Karanganyar, Karawang, dan Bogor. Dalam perjalanannya, pendekatan AFP kini dikembangkan pada 11 provinsi dan 120 kota dan kabupaten. Program ini akan berakhir pada 2017 mendatang dan terbuka kemungkinan untuk diperpanjang pada tahun-tahun berikutnya. (NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
%d bloggers like this: