Home / Berita Daerah / Bupati Indramayu Akui Kewalahan Urus Keluarga TKI

Bupati Indramayu Akui Kewalahan Urus Keluarga TKI

Bupati Indramayu Ana Sophanah. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

Bupati Indramayu Ana Sophanah. (NAJIP HENDRA SP/DUAANAK.COM)

INDRAMAYU – DUAANAK.COM

Bupati Indramayu Ana Sophanah menilai keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan aset tak ternilai. Karena itu, keberadaan mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan kesewenang-wenangan lainnya. Nyonya Irianto MS Syafiuidin tidak memungkiri keberangkatan TKI kerap diikuti dengan kemunculan beragam masalah di tengah keluarga yang ditinggalkan.

Sayangnya, Ana menilai pemerintah kabupaten tidak memiliki banyak kewenangan menyakut kebijakan TKI. Pemerintah daerah hanya terlibat pada proses awal pemberangkatan. Adapun penempatan dan maupun perlindungan TKI menjadi kewenangan pemerintah pusat yang di dalamnya melibatkan banyak pihak. Ana meminta para pemangku kepentingan bahu-membahu menangani masalah-masalah yang kerap mendera TKI.

“Sampai Agustus 2014, jumlah TKI yang tercatat asal Kabupaten Indramayu mencapai 13.012 orang. Jangan tepuk tangan mendengar angka ini,” ujar Ana saat memberikan sambutan pada peluncuran Desa Percontohan Model Integratif Solusi Strategik Keluarga TKI di Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Rabu pagi 15 Oktober 2014.

Pemerintah pusat maupun daerah, sambung Ana, sudah selayaknya memberikan porsi maksimal pada TKI. Sebagai kepala daerah, Ana mengaku tidak berharap ada warganya yang teraniaya di luar negeri. Dia mengajak mengawal proses pendaftaran, penempatan, hingga pemulangan TKI.

“Bapak Kepala BKKBN, perlu saya sampaikan bahwa sumber daya alam di Indramayu sangat lengkap. Dari aspek energi misalnya, di Indramayu ada Pertamina. Pertamina juga lengkap karena ada eksplorasi, kilang, maupun pemasaran. Sumber daya alam lainnya adalah pertanian. Kami ini daerah agraris. Produksi padi kami mendapai 1,7 juta ton per tahun. Konsumsi masyarakt hanya 250 ribu ton, Bulog hanya mampu menampung 150 ribu ton. Sehingga ada surplus 1 juta ton,” papar Ana.

Tak hanya itu, Indramayu juga merupakan daerah maritim yang kaya akan sumber daya alam kelautan. Garis pantai Indramayu sekitar 147 kilometer. Dari sepanjang pantai tersebut, Indramayu mampu menghasilkan jutaan ton. Saat ini Indramayu memasok tidak kurang dari 42 persen kebutuhan ikan Jawa Barat.

“Tapi mengapa masyarakat Indramayu masih miskin? Karena pemerintah Kabupaten Indramayu tidak mampu menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Di samping itu, SDM Indramayu juga masih sangat tertinggal,” kata Ana blak-blakan.

Ana berharap kehadiran model pembinaan keluarga TKI yang dikembangkan BKKBN mampu menjadi jawaban bagi sederet masalah keluarga di daerah yang dipimpinnya. Pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan BKKBN diharapkan mampu memutus mata rantai pengiriman TKI ke luar negeri. Gelontoran rupiah yang dikirimkan dari seberang lautan bisa dikelola dan digulirkan menjadi kegiatan produktif masyarakat sehingga para “alumni” TKI kelak tidak perlu lagi kembali ke luar negeri.

Harapan Ana tersebut tampaknya tidak berlebihan. Pengembangan model terintegrasi keluarga TKI memang bertujuan membantu para anggota keluarga yang ditinggalkan oleh istrinya, sehingga dampak-dampak negatif yang timbul dapat diminimalisasi. Model yang dibangun merupakan strategi peningkatan ketahanan keluarga TKW yang sudah diujicobakan di Desa Tinumpuk dengan empat sasaran utama yaitu TKW/calon TKW, suami, anak, kader dan caregiver. Harapannya bila berhasil, akan direplikasi ke wilayah lain, khususnya di wilayah kantong-kantong pengiriman TKW.

“Program untuk calon/TKW/alumni lebih menitikberatkan pada edukasi sebelum keberangkatan mengenai hukum, budaya, kesehatan reproduksi, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum keberangkatan termasuk pengelolaan keuangan keluarga. Program ini bekerjasama dengan BNP2TKI, BRI, dan pemberdayaan kelompok alumni TKI Desa Tinumpuk yaitu Community Based Organization – Ikatan Buruh MigranTinumpuk (CBO IBU TIN),” papar Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Suyono Hadinoto.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
%d bloggers like this: