Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
BOGOR | WARTAKENCANA.COM
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Diklat KKB) Bogor Handayani mengajak seluruh bintara pembina desa (Babinsa) di wilayah hukum Komando Resimen (Korem) 061/Suryakancana untuk terjun langsung dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah binaan masing-masing. Dalam hal ini, para babinsa bisa terlibat aktif dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) maupun mengembangkan inisiatif-inisiatif baru dalam upaya mempercepat penurunan stunting.
“Babinsa sebagai tokoh sekaligus pembina masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pencegahan stunting. Apabila ada masyarakat bertanya tentang apa itu stunting, babinsa mampu menjelaskan dengan baik,” terang Handayani saat berbicara di hadapan ratusan babinsa dalam rangkaian Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor, 21 Desember 2022.
Lebih dari sekadar menjelaskan, sambung Handayani, setiap babinsa hendaknya mampu terlibat aktif dalam mekanisme skrining deteksi stunting maupun pemantauan tumbuh kembang anak sesuai Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Kartu Kembang Anak (KKA). Babinsa juga harus mampu memahami secara utuh pencegahan stunting mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi berusia dua tahun.
“Wilayah hukum Korem 061/Suryakancana ini sangat strategis karena meliputi wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 5 juta jiwa merupakan yang terbanyak di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Belum lagi Kabupaten Sukabumi yang memiliki bentangan wilayah sangat luas. Tentu ini memerlukan kolaborasi semua pihak, khususnya TNI. Lebih khusus lagi para babinsa,” papar Ade, sapaan akrab Handayani.
Ade berpesan agar pada saat menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, para babinsa bisa menjelaskan secara utuh tentang konsep stunting. Hal ini penting mengingat masih adanya pemahaman bahwa stunting sama dengan kerdil. Padahal, sambung dia, kerdil belum tentu stunting. Juga menyangkut faktor psikologis warga yang pada umumnya tidak mau disebut stunting.
“Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Ini ditandai dengan panjang/tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan bidang kesehatan. Patokan kita ke sini, tidak melakukan generalisasi bahwa pendek itu stunting,” ungkap Ade.
“Masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Dan, stunting pada anak dapat mempengaruhinya hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggu perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik,” papar Ade.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi Personel Korem 061/Suryakancana Kolonel TNI CAJ Tria Wahyudi mengaku menyambut baik kolaborasi BKKBN-TNI dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan cara melibatkan babinsa di wilayah binaan masing-masing. Tria menjelaskan, secara nasional terdapat 71 ribu babinsa yang dilibatkan untuk membantu BKKBN dalam menurunkan angka stunting.
“Para babinsa yang bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat sampai pelosok, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada anak muda yang melakukan pernikahan dini. Kami mengapresiasi pergerakan prajurit di wilayah, terutama babinsa, yang berupaya untuk mencegah terjadinya kasus stunting,” kata Tria.
Menurutnya, prajurit telah berkolaborasi dengan baik dengan BKKBN di lapangan. “Di lapangan saya lihat sudah terjadi kolaborasi yang sangat baik sekali, BKKBN dan TNI AD khsusnya di Kodam, Kodim, Korem, sampai babinsa. Sebagai ujung tombak, babinsa harus mengetahui setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat, termasuk terkait permasalahan stunting,” terang dia.
Dia menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan perintah dari Presiden. Karena itu, menjadi kewajiban setiap pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyuksesken upaya percepatan penurunan stunting dengan target prevalensi 14 persen pada 2024 mendatang. (NJP)
