KARAWANG – DUAANAK.COM
Slamet Mulyana dan Dodo Jalal Abduh punya pengalaman menarik ketika mendatangi sebuah perusahaan di Kabupaten Karawang. Ceritanya, dua pejabat Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Karawang ini hendak melakukan sosialisasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di perusahaan tersebut. Alih-alih mendapat sambutan hangat, keduanya malah disangka hendak menawarkan barang.
“Ketika di resepsionis kami langsung ditanya, ‘Bapak dari mana? Mau menawarkan produk apa?’ Kami pun buru-buru menjelaskan maksud kedatangan,” kenang Slamet saat berbincang di sela Pertemuan Pembelajaran Program Advance Family Planning (AFP) dan Improving Contraceptive Method Mix (ICMM) di Jakarta belum lama ini. Dodo yang juga duduk satu meja dengan Slamet mengiyakan cerita koleganya itu.
Sadar bahwa pamor KB atau yang sekarang bertransformasi menjadi KKBPK memang menguap dari ingatan masyarakat, dua kepala bidang ini menjelaskan bahwa kedatangannya guna meminta waktu kepada perusahaan untuk menyampaikan program. Karena program KB sangat bersentuhan dengan keberadaan karyawan, Slamet meminta agar pertemuan turut dihadiri pimpinan perusahaan. Harapannya, pimpinan tersebut bisa langsung mengambil kebijakan yang berhubungan dengan program.
“Setelah kami menjelaskan, mereka bertanya, ‘Apa keuntungan buat kami?’ Pertanyaan ini wajar karena bisnis selalu berhubungan dengan untung-rugi. Kami sampaikan bahwa BKBPP akan menyediakan kebutuhan alat dan kontrasepsi untuk keperluan program KB. Semuanya gratis,” tutur Slamet yang juga sekretaris District Working Group (DWG) untuk program AFP di Kabupaten Karawang tersebut.
Ketika pihak perusahaan berdalih kliniknya belum memiliki tenaga terlatih untuk memberikan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), BKPP langsung menawarkan untuk melatih dokter dan bidan di klinik perusahaan. Lagi-lagi pelatihan diberikan secara gratis. Tak hanya itu, BKBPP juga menyiapkan sejumlah peralatan pendukung pelayanan kontrasepsi.
“Sebagian obgyn bed kami berikan kepada klinik KB di perusahaan. Daripada tidak terpakai di puskesmas, lebih baik didayagunakan. Toh tujuannya sama untuk melayani masyarakat ber-KB,” kata Dodo menimpali.
Pengalaman tersebut tak hanya terjadi di satu perusahaan. Pengalaman serupa kerap terjadi di tempat lain. Upaya advokasi KB perusahaan ini tak sia-sia. Kini, semakin banyak klinik perusahaan menyediakan pelayanan KB. Bahkan, kepeloporan BKBPP Kabupaten Karawang dalam mengoptimalkan KB perusahaan ini mendapat apresiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXI tahun lalu, PT Changsin didapuk sebagai penyelenggara KB Perusahaan terbaik tingkat nasional. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Indonesia Boediono kepada Business Director PT Changsin Indonesia Young Seok Seo.
Karyawan Usia Subur
Ihwal optimalisasi KB perusahaan ini, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Karawang Eka Sanatha menjelaskan lebih jauh dalam sebuah diskusi panel yang dipandu presenter kondang Muhammad Farhan di forum AFP dan ICMM. Eka yang datang mewakili Pelaksana Tugas Bupati Karawang Cellica Nurrachdiana menjelaskan, sejak 1989 lalu pemerintah menetapkan Kabupaten Karawang sebagai kawasan industri nasional. Tidak tanggung-tanggung, Karawang memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
“Sampai sekarang yang sudah beroperasi ada delapan kawasan. Berdasarkan data dari BKPM Jawa Barat, jumlah industri besar dan menangah di Kabupaten Karawang mencapai 9.963 unit usaha. Ini belum termasuk industri kecil. Industri bergerak di bidang logam mesin dan rekayasa, aneka elektronika, tekstil, alat angkut, kimia, agro, pulp dan kertas, dan hasil hutan,” papar Eka.
Nah, keberadaan ribuan perusahaan menyerap tidak kurang dari 159.953 tenaga kerja. Secara teori, sambung Eka, angkatan kerja sudah pasti usia produktif. Lebih jauh lagi, hampir 80 persen pasti usia subur. Fakta itulah yang menjadi alasan pentingnya program KKBPK masuk ke dalam perusahaan.
“Di sinilah kita masuk karena program KB ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Masyarakat dan dunia usaha juga turut bertanggung jawab. Pada tahap awal ini kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah karyawannya besar. Contoh PT Changsin, pabrik sepatu merek Nike. Pegawainya ada 14.665 orang, hampir 15 ribu orang. Yang cukup menakjubkan, ternyata 85 persennya perempuan. Dan, otomatis wanita usia subur karena yang sepuh tak kerja di pabrik,” kata Eka lagi.
KB perusahaan lagi-lagi menjadi prehatian utama Kabupaten Karawang karena laju pertumbuhan penduduk (LPP) terus meroket. Eka mencatat, setiap tahunnya terdapat 19.929 tenaga kerja yang lapor datang ke Karawang, hampir 20 ribu. Itu yang melapor. Pria plontos ini memperkirkaan tenaga kerja yang tidak melapor bisa 4-5 kali lipat dari jumlah yang melapor. Dampaknya terlihat dari angka kelahiran. Tahun 2014 hampir tembus 60 ribu bayi lahir di Karawang, tepatnya 57.044 bayi. Lahir 200 bayi per hari. Wow!
“Otomatis jadi pemikiran bersama. Dengan jumlah kelahiran hampir 60 ribu, enam tahun ke depan kami harus menyiapkan kapasitas sekolah lebih besar lagi. Terus terang kami kurang memperhatikan angka faktual LPP. Akibatnya kami selalu mengalami kekurangan daya tampung sekolah setiap tahun. Dari LPP alami 1,7 persen, total LPP bisa 3,8 persen. Ini menunjukkan betapa tingginya LPP di Kabupaten Karawang,” imbuh dia.
Karena itu, sambung Eka, pihaknya menilai progam KB atau kependudukan merupakan hulu semua program. Jika hulunya baik, maka hilir akan baik. Begitu pula sebaliknya.(NJP)